Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Baturaja – Suasana di depan Kantor DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) mendadak ricuh ketika ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. 

Pos penjagaan di pintu masuk DPRD hancur dirusak, sementara pagar gedung wakil rakyat hampir roboh akibat amukan massa. 

Aparat kepolisian yang berjaga terpaksa menembakkan gas air mata dan mengerahkan water canon untuk membubarkan kerumunan.

Kericuhan ini bermula ketika massa yang terdiri dari masyarakat umum dan mahasiswa Universitas Baturaja (Unbara) mulai berdatangan ke kompleks DPRD OKU sejak pukul 09.00 WIB. 

Massa mahasiswa tiba sekitar 30 menit kemudian untuk bergabung dengan aksi yang telah lebih dulu dimulai masyarakat.

Pantauan di lapangan menunjukkan, jumlah massa mencapai ratusan orang. 

Mereka membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan, antara lain mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor serta menghapuskan tunjangan perumahan anggota DPR RI.

Polisi Batasi Akses ke Dalam Gedung

Untuk mencegah potensi bentrokan dan kerusakan fasilitas, aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolres OKU, AKBP Endro Aribowo, mengambil langkah antisipasi dengan hanya memperbolehkan rombongan mahasiswa Unbara masuk ke halaman DPRD. 

Sementara itu, massa dari masyarakat umum diminta menunggu di luar pagar.

Keputusan ini memicu kekecewaan dan kemarahan sebagian massa. Mereka menilai adanya diskriminasi, sehingga mulai melampiaskan amarah dengan melempari botol air mineral dan batu ke arah halaman gedung DPRD.

Pos Penjagaan Jadi Sasaran

Situasi semakin tak terkendali sekitar pukul 12.50 WIB. Massa yang tidak sabar akhirnya merusak pos penjagaan di depan pintu masuk DPRD OKU. 

Posko yang menjadi fasilitas keamanan itu hancur berantakan. Tidak hanya itu, pagar utama DPRD pun hampir roboh akibat dorongan dan tindakan anarkis massa.

Melihat eskalasi meningkat, aparat kepolisian bergerak cepat. Beberapa orang yang diduga provokator diamankan. 

Polisi kemudian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan, dibantu semprotan water canon untuk memukul mundur massa.

Selain kepolisian, aparat TNI AD serta Satpol PP OKU juga diterjunkan untuk membantu menertibkan situasi. 

Kolaborasi aparat gabungan akhirnya berhasil menghalau massa menjauh dari area DPRD. Ratusan pendemo diarahkan menuju kawasan Taman Kota Baturaja agar menjauhi lokasi unjuk rasa.

“Alhamdulillah saat ini situasi di lapangan sudah kondusif. Massa sudah berangsur-angsur pulang ke rumah masing-masing,” kata Kapolres OKU, AKBP Endro Aribowo, usai situasi berhasil dikendalikan.

Ia menambahkan, ada indikasi sebagian massa berasal dari luar Kabupaten OKU. “Kami menduga ada peserta aksi yang sengaja datang dari luar daerah untuk memperkeruh suasana,” ujarnya.

Mahasiswa Unbara Diterima Dialog

Berbeda dengan massa umum yang cenderung anarkis, rombongan mahasiswa Unbara mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. 

Mereka diterima berdialog dengan Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, Ketua DPRD OKU, H. Syahril Elmi, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar pemerintah serius menindaklanjuti RUU Perampasan Aset Koruptor dan melakukan evaluasi terhadap tunjangan perumahan anggota DPR RI yang dianggap membebani keuangan negara.

Menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD OKU bersama Bupati menyatakan siap meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat. 

“Kami mendengar dengan baik dan akan segera menyampaikan aspirasi ini. Perjuangan antikorupsi adalah semangat bersama,” tegas Ketua DPRD OKU.

Setelah mendapatkan kepastian bahwa tuntutan mereka akan diteruskan, mahasiswa Unbara membubarkan diri dengan tertib. Kondisi di dalam halaman DPRD pun tetap terkendali tanpa insiden berarti.

Massa Umum Bertahan Lebih Lama

Meski mahasiswa sudah membubarkan diri, massa dari masyarakat umum masih bertahan di luar gedung hingga sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka berusaha memaksa masuk ke halaman DPRD untuk ikut serta dalam dialog, namun aparat tetap menolak.

Situasi kembali memanas ketika aksi lempar botol dan batu kembali terjadi. Polisi kembali mengeluarkan imbauan agar massa segera menghentikan tindakan provokatif dan pulang ke rumah masing-masing. 

Namun karena tidak diindahkan, aparat akhirnya mengambil langkah tegas dengan pengendalian massa melalui gas air mata.

Hingga sore hari, kondisi di sekitar Kantor DPRD OKU berangsur kondusif. Aparat kepolisian bersama TNI masih disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi lanjutan. 

Sementara itu, beberapa orang yang diamankan karena diduga sebagai provokator masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres OKU.

Kapolres OKU menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan perusakan fasilitas umum atau bertindak anarkis. 

“Kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, tapi harus disampaikan dengan cara damai, bukan merusak fasilitas negara,” pungkasnya.

Peristiwa ini menjadi pelajaran penting mengenai dinamika unjuk rasa di daerah. Aspirasi masyarakat memang perlu didengar, tetapi aksi demonstrasi yang berujung pada perusakan jelas merugikan semua pihak. 

Fasilitas umum rusak, masyarakat sekitar terganggu, bahkan risiko jatuhnya korban jiwa bisa terjadi.

Aksi mahasiswa Unbara yang memilih jalur dialog patut diapresiasi, sementara tindakan anarkis massa umum menjadi catatan buruk yang harus dievaluasi. 

Aparat kepolisian bersama pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjaga ketertiban umum, sekaligus tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. (***)