Home        Berita        Seputar Musi

Agenda strategis yang berlangsung di Beston Hotel Palembang pada Kamis (20/11) ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kolaborasi antarinstansi untuk memperkuat pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya warga binaan pemasyarakatan.

 

Acara tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, Erwedi Supriyatno. Lapas Kelas I Palembang, yang diwakili langsung oleh Kepala Lapas, M. Pithra Jaya Saragih, menunjukkan dukungan aktif terhadap upaya memperkuat pelayanan hukum yang lebih mudah diakses dan berkelanjutan. Kehadiran pihak lapas menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam membangun sistem bantuan hukum yang lebih responsif.

 

Program Legal Clinic Collaboration (LCC) ini diinisiasi untuk menjadi wadah kolaboratif antara lembaga pemasyarakatan, organisasi bantuan hukum, serta institusi penegak hukum lainnya. Melalui platform ini, layanan hukum diharapkan dapat diberikan lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan warga binaan. Selain itu, program ini juga mendorong peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan pendampingan hukum yang profesional.

 

Penandatanganan MoU dan PKS tersebut mencerminkan tekad bersama untuk memastikan setiap warga binaan memperoleh hak-hak hukum mereka secara layak. Upaya ini tidak hanya memperkuat asas keadilan, tetapi juga mendukung proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Di dalam lapas, informasi dan konsultasi hukum sering menjadi kebutuhan mendesak, sehingga kehadiran LCC menjadi solusi yang sangat relevan.

 

Kepala Lapas Kelas I Palembang, M. Pithra Jaya Saragih, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pembinaan melalui pemberian layanan hukum yang komprehensif. 

 

"Kerja sama ini berpotensi membuka akses lebih luas bagi warga binaan untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan profesional yang selama ini masih terbatas," ujarnya

 

Selain memberikan manfaat kepada warga binaan, Program LCC juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya bantuan hukum yang mudah diakses. Dengan keterlibatan banyak pihak, kegiatan ini diyakini mampu menjembatani berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pemberian pelayanan hukum, baik dari sisi sumber daya maupun jangkauan layanan.

 

Kegiatan penandatanganan tersebut berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Para peserta yang hadir, baik dari instansi pemerintah maupun lembaga penyedia layanan bantuan hukum, memanfaatkan kesempatan ini untuk saling bertukar gagasan dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan mutu layanan hukum di Sumatera Selatan. Diskusi produktif yang terjadi menunjukkan tingginya semangat kerja sama antarlembaga.

 

Secara keseluruhan, acara ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lapas, institusi hukum, dan lembaga penyedia layanan bantuan hukum. 

 

Kolaborasi melalui Legal Clinic Collaboration (LCC) diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif, terutama dalam menjamin pemenuhan hak warga binaan, memperkuat sistem pembinaan, dan menciptakan layanan hukum yang lebih humanis serta berkeadilan.