Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Ogan Ilir - Suasana di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada Senin (6/10/2025) mendadak berubah menjadi lautan massa. 

Ribuan siswa-siswi berunjuk rasa menuntut pencopotan Kepala Sekolah, Eddy Dharmansyah, yang dinilai telah menimbulkan banyak persoalan di lingkungan pendidikan mereka.

Aksi tersebut bukan sekadar bentuk ketidakpuasan biasa. Para siswa mengaku sudah jenuh dengan berbagai kebijakan dan dugaan penyimpangan yang terjadi selama kepemimpinan Eddy. 

Mulai dari dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pungutan liar terhadap dana Program Indonesia Pintar (PIP), hingga dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga kependidikan.

Aksi Ribuan Siswa: Longmarch dan Seruan Moral

Unjuk rasa dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Ribuan siswa berjalan kaki dari Lapangan Permiri Meranjat 1 menuju halaman SMKN 1 Indralaya Selatan. 

Sepanjang perjalanan, mereka membawa berbagai spanduk, poster, dan megafon berisi kecaman terhadap kebijakan kepala sekolah.

Tulisan-tulisan seperti “Copot Kepala Sekolah Sekarang Juga!”, “Tolak Korupsi di Sekolah Kami”, dan “Sekolah Bukan Tempat Pelecehan” terpampang di antara kerumunan siswa yang mengenakan seragam abu-abu khas pelajar SMK.

Aksi berlangsung dengan tertib namun penuh semangat. Yel-yel perjuangan menggema di udara, menandakan kemarahan dan kekecewaan para pelajar terhadap manajemen sekolah. 

“Kami bukan anak kecil yang bisa dibohongi! Kami menuntut keadilan!” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.

Tuntutan Siswa: Dari Pungli hingga Pelecehan Seksual

Ketua OSIS SMKN 1 Indralaya Selatan, Kelvin, menjadi salah satu juru bicara utama dalam aksi tersebut. 

Dalam orasinya, ia memaparkan sederet pelanggaran dan kebijakan tidak transparan yang mereka tuding dilakukan oleh kepala sekolah dan sejumlah tenaga pendidik.

“Selama beliau menjabat, ada dugaan korupsi dana BOS, seragam belum diterima meski sudah dibayar, serta pemotongan dana PIP sebesar Rp50 ribu per siswa,” ungkap Kelvin di hadapan ratusan rekannya yang bersorak mendukung.

Lebih mengejutkan lagi, Kelvin juga menyebut adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum tenaga kependidikan di sekolah tersebut.

“Kami tidak hanya menuntut keadilan soal dana, tapi juga soal martabat siswa. Kami menolak keras adanya tindakan pelecehan di sekolah kami. Kami minta agar guru dengan inisial E, H, dan T segera diberhentikan,” tegasnya.

Kelvin juga menambahkan bahwa pihak siswa memberikan tenggat waktu hingga Kamis (9/10/2025) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk merespons tuntutan mereka.

“Kalau sampai Kamis tidak ada keputusan atau tindak lanjut, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi pada hari Jumat,” ujarnya lantang.

Aspirasi Siswa Didukung Alumni dan Orang Tua

Tak hanya siswa aktif, sejumlah alumni SMKN 1 Indralaya Selatan juga turut hadir memberikan dukungan moral. Mereka merasa ikut dirugikan oleh kebijakan sekolah semasa menjabatnya kepala sekolah tersebut.

Salah seorang alumni, Sifa Winda, yang kini sudah lulus dan bekerja, mengungkapkan kekecewaannya. 

“Kami dulu juga pernah mengalami hal serupa. Ada pungutan yang tidak jelas, padahal sekolah negeri seharusnya gratis. Kami ingin sekolah ini bersih dari praktik semacam itu,” ujarnya.

Menurut Sifa, aksi ini juga diikuti oleh sebagian orang tua siswa yang ikut mendukung tuntutan anak-anak mereka. Mereka berharap Dinas Pendidikan segera mengambil tindakan tegas agar dunia pendidikan tidak lagi dicemari praktik yang tidak etis.

12 Tuntutan Siswa SMKN 1 Indralaya Selatan

Dalam aksi tersebut, para siswa menyampaikan 12 poin tuntutan utama, di antaranya:

Pencopotan Kepala Sekolah Eddy Dharmansyah dari jabatannya.

Audit transparan dana BOS tahun 2023–2025.

Pengembalian potongan dana PIP kepada seluruh siswa.

Kejelasan pembagian seragam sekolah yang sudah dibayar namun belum diterima.

Pemberhentian oknum tenaga pendidik berinisial E, H, dan T yang diduga terlibat pelecehan seksual.

Transparansi penggunaan dana komite sekolah.

Peningkatan keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah.

Penegakan sanksi terhadap praktik pungli di lingkungan sekolah.

Pelibatan siswa dalam pengawasan kegiatan sekolah.

Penghentian intimidasi terhadap siswa yang menyuarakan aspirasi.

Evaluasi terhadap guru yang tidak disiplin dan berperilaku tidak profesional.

Peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas sekolah.

Tuntutan ini dibacakan secara resmi oleh perwakilan OSIS di depan perwakilan Dinas Pendidikan yang datang menengahi aksi.

Dinas Pendidikan Turun Tangan

Aksi ribuan siswa tersebut akhirnya mendapat perhatian serius dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. 

Perwakilan yang hadir di lokasi adalah Koordinator Pengawas (Korwas) SMA dan SMK Provinsi Sumatera Selatan wilayah Ogan Ilir, Efran Yudia, dan Ketua MKKS SMK Kabupaten Ogan Ilir, Hafis.

Efran yang menemui massa aksi berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut secara resmi. “Kami akan langsung membawa permasalahan ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Setelah itu, kita tunggu hasil penyelesaian secara resmi, didampingi oleh MKKS, pihak guru, dan perwakilan siswa,” katanya.

Ia juga mengaku baru menjabat sebagai pengawas SMA/SMK di Ogan Ilir selama satu tahun terakhir, sehingga belum sepenuhnya mengetahui akar masalah di SMKN 1 Indralaya Selatan. Namun ia menegaskan, Disdik Provinsi tidak pernah menganjurkan adanya pemotongan dana PIP atau pungutan seragam sekolah.

“Kalau ada pungutan, itu tidak dibenarkan kecuali atas dasar kesepakatan bersama antara komite dan sekolah. Tapi tetap harus transparan,” ujarnya.

Efran menambahkan bahwa pihaknya akan segera melaporkan semua temuan dan aspirasi siswa ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti.

Kepala Sekolah Menghilang Saat Aksi

Ironisnya, saat ribuan siswa melakukan aksi unjuk rasa, Kepala Sekolah Eddy Dharmansyah dikabarkan tidak berada di tempat. Beberapa guru dan staf menyebutkan bahwa yang bersangkutan tidak masuk sekolah sejak pagi dan tidak memberikan keterangan resmi.

Hal ini memicu kemarahan sebagian siswa. Mereka menilai kepala sekolah tidak memiliki itikad baik untuk menghadapi tuntutan dan mendengarkan suara siswa.

“Kalau beliau memang merasa tidak bersalah, seharusnya berani menemui kami dan menjelaskan. Tapi ini malah menghilang,” ujar salah satu siswa kelas 11 dengan nada kesal.

Suasana Kondusif, Tapi Tuntutan Tak Akan Surut

Meski jumlah massa mencapai ribuan orang, aksi berlangsung relatif kondusif. Tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh siswa. Bahkan, para guru dan alumni turut membantu menjaga ketertiban.

Aparat kepolisian dari Polsek Indralaya Selatan dan Polres Ogan Ilir juga tampak berjaga di sekitar area sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah berorasi selama lebih dari tiga jam, para siswa akhirnya membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.

Aksi besar-besaran ini menjadi sinyal kuat bahwa para pelajar kini semakin berani menyuarakan aspirasi dan menuntut transparansi dalam pengelolaan sekolah. Mereka tidak lagi ingin menjadi korban dari sistem pendidikan yang tidak adil dan tidak akuntabel.

Salah satu guru yang enggan disebutkan namanya berharap agar pihak Dinas Pendidikan dapat segera melakukan investigasi mendalam dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

“Jangan sampai kasus ini hanya heboh sesaat, lalu dilupakan. Anak-anak sudah berani bicara, berarti ada sesuatu yang harus dibenahi,” ujarnya.

Aksi ini menjadi pelajaran penting bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar di kelas, tetapi juga tentang menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan keberanian membela kebenaran.

Aksi para siswa SMKN 1 Indralaya Selatan juga ramai diperbincangkan di media sosial. Tagar seperti #CopotKepsekSMKN1IS, #TolakKorupsiDiSekolah, dan #SelamatkanSMKN1IndralayaSelatan ramai digunakan oleh netizen yang ikut mendukung gerakan moral ini.

Banyak warganet menilai bahwa keberanian siswa-siswi tersebut merupakan bentuk kebangkitan moral generasi muda yang tidak ingin dunia pendidikan dikotori oleh praktik curang dan perilaku tidak senonoh.

Kini, publik menantikan langkah konkret dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk menuntaskan berbagai dugaan pelanggaran di SMKN 1 Indralaya Selatan dan memastikan pendidikan yang bersih, aman, dan bermartabat bagi seluruh siswa. (***)