Home        Berita        Seputar Musi

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan akurasi dan validitas data pemilih sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

 

Dalam rapat pleno tersebut, Bawaslu Banyuasin dihadiri langsung oleh Ketua Siti Holijah, didampingi Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Muslim, beserta jajaran staf. Kehadiran Bawaslu sebagai lembaga pengawas bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemutakhiran data berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

 

Sementara itu, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin turut dihadiri oleh Ketua Aang Midharta bersama empat komisioner lainnya, yakni Legar Saputra, Rahmad Sahid, Torana, dan Sari Romadhoni, serta didukung oleh jajaran kasubbag dan staf sekretariat KPU Banyuasin.

 

Rapat pleno juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Banyuasin yang diwakili oleh Anwar, serta unsur TNI dari Kodim 0430 Banyuasin. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kualitas data pemilih yang akurat dan mutakhir.

 

Ketua Bawaslu Banyuasin, Siti Holijah, dalam tanggapannya menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam proses pemutakhiran data pemilih. Ia menilai bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam menjamin hak pilih masyarakat. 

 

“Kami menekankan bahwa proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya,” ujar Siti Holijah.

 

Lebih lanjut, Siti Holijah juga menyoroti pentingnya peran Dukcapil dalam menyediakan data kependudukan yang valid sebagai basis utama pemutakhiran data pemilih. 

 

“Kolaborasi dengan Dukcapil sangat krusial, karena data kependudukan menjadi rujukan utama dalam penyusunan daftar pemilih yang berkelanjutan,” tambahnya.

 

Koordinator Divisi P2H Bawaslu Banyuasin, Muslim, turut memberikan pandangannya terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan data pemilih. Menurutnya, keterlibatan publik akan memperkuat kualitas data yang dihasilkan. 

 

“Kami mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan jika terdapat data yang tidak sesuai, sehingga proses pemutakhiran dapat berjalan lebih akurat dan partisipatif,” jelas Muslim.

 

Muslim juga menegaskan bahwa Bawaslu akan terus melakukan upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan data pemilih. 

 

“Upaya pencegahan menjadi fokus utama kami, agar potensi sengketa atau pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal tahapan,” tambahnya.

 

Sementara itu, Ketua KPU Banyuasin, Aang Midharta, menyampaikan bahwa rapat pleno ini merupakan bagian dari komitmen KPU dalam menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa KPU terus melakukan pembaruan data secara periodik setiap triwulan. 

 

“Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan data pemilih selalu terbarui sesuai kondisi faktual di lapangan,” ungkap Aang Midharta.

 

Aang Midharta juga mengapresiasi kehadiran Bawaslu dan seluruh stakeholder dalam rapat pleno tersebut. Menurutnya, sinergi antar lembaga menjadi kunci sukses dalam penyusunan data pemilih yang kredibel. 

 

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Bawaslu, Dukcapil, serta unsur Forkopimda, karena kolaborasi ini akan menghasilkan data pemilih yang lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.