Home        Berita        Hukum Kriminal

Musionline.co.id, Muara Enim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, setelah sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Memasuki hari kedua kegiatan penyidikan di Kabupaten Muara Enim, Sabtu, 13 Juni 2026, tim penyidik KPK kembali melakukan serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan saksi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan suap pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK mengumpulkan bukti tambahan dan menelusuri aliran informasi yang berkaitan dengan kasus yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sejak pukul 08.00 WIB, tim penyidik KPK dibagi menjadi dua kelompok untuk melakukan penggeledahan di lokasi yang berbeda.

Tim pertama melakukan penggeledahan di rumah dinas mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Rusdi Hairullah, yang berada di Jalan Proklamasi, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim.

Sementara itu, tim kedua bergerak menuju kediaman seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Disdikbud Muara Enim di kawasan Jalan Anggrek, Kelurahan Air Lintang.

Kedua lokasi tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik KPK. Penggeledahan dilakukan secara tertutup dengan pengamanan dari aparat kepolisian setempat.

Sekitar dua jam melakukan penggeledahan, kedua tim kemudian kembali berkumpul di Mapolres Muara Enim sekitar pukul 10.00 WIB untuk melanjutkan agenda pemeriksaan saksi.

Tiga Saksi Diperiksa di Gedung Satreskrim Polres Muara Enim

Di Gedung Satya Haprabu Satreskrim Polres Muara Enim, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yang diduga mengetahui atau memiliki informasi terkait aktivitas tersangka Abi Nurwardani.

Abi Nurwardani yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang saat ini tengah diusut oleh KPK.

Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih empat jam. Selama proses tersebut, para saksi dimintai keterangan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan di lingkungan Disdikbud Muara Enim.

Keterangan para saksi diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap secara lebih rinci konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

Setelah seluruh agenda pemeriksaan selesai dilakukan, tim penyidik KPK meninggalkan Mapolres Muara Enim dan kembali menuju hotel tempat mereka menginap selama menjalankan tugas penyidikan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, pada Jumat, 12 Juni 2026, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan maraton di empat lokasi berbeda yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap pengadaan di lingkungan Disdikbud Muara Enim.

Kegiatan penggeledahan tersebut berlangsung selama sekitar 11 jam dan melibatkan belasan penyidik yang mendapat pengawalan dari personel Polres Muara Enim.

Tim mulai bergerak sejak pukul 08.00 WIB dengan menyasar Kantor Bupati Muara Enim, Kantor Disdikbud Muara Enim, Rumah Dinas Bupati Muara Enim, serta rumah pribadi tersangka Abi Nurwardani.

Kantor Bupati Muara Enim Tak Luput dari Penggeledahan

Di Kantor Bupati Muara Enim, penyidik KPK melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan penting yang dinilai berpotensi menyimpan dokumen atau informasi terkait perkara.

Beberapa ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan antara lain ruang kerja bupati, ruang tunggu bupati, serta ruang kerja Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Setelah melakukan pemeriksaan selama sekitar empat jam, tim penyidik terlihat keluar dari gedung dengan membawa sejumlah barang yang diduga menjadi bagian dari barang bukti penyidikan.

Barang-barang tersebut terdiri dari dua koper berwarna biru dan hitam serta satu kardus yang diduga berisi dokumen penting terkait proses pengadaan dan administrasi pemerintahan.

KPK Sita Dokumen dari Kantor Disdikbud Muara Enim

Secara bersamaan, tim lainnya melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Penyidik menyisir sejumlah ruangan strategis, mulai dari ruang sekretaris, bagian perencanaan, bagian keuangan, bidang sarana dan prasarana hingga bidang kebudayaan.

Ruangan-ruangan tersebut sebelumnya telah disegel oleh KPK saat penggeledahan awal yang dilakukan pada Senin, 8 Juni 2026.

Dari kantor tersebut, penyidik membawa satu koper hitam dan tiga kardus yang diduga berisi dokumen serta sejumlah barang yang berkaitan dengan proses penyidikan.

Rumah Dinas Bupati dan Rumah Pribadi Tersangka Juga Diperiksa

Penggeledahan kemudian berlanjut ke Rumah Dinas Bupati Muara Enim sekitar pukul 13.00 WIB.

Dari lokasi tersebut, penyidik kembali membawa dua koper dan dua kardus yang diduga berisi dokumen maupun barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Tidak berhenti di situ, sekitar pukul 15.00 WIB tim KPK bergerak menuju rumah pribadi tersangka Abi Nurwardani.

Selain melakukan penggeledahan di dalam rumah, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap dua kendaraan yang berada di lokasi, yakni satu unit Mitsubishi Pajero Sport dan satu unit Toyota Kijang Innova.

Dari rumah pribadi tersangka, tim KPK terlihat membawa satu koper hitam serta sebuah kardus yang diduga berisi dokumen maupun barang bukti lainnya.

Serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan saksi yang dilakukan selama dua hari berturut-turut menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya pada sektor pendidikan dan kebudayaan.

Penyidik saat ini terus mengumpulkan dokumen, barang bukti elektronik, serta keterangan dari berbagai pihak guna memperkuat pembuktian perkara.

Publik pun menantikan perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang sedang berjalan, termasuk kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang cukup dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa upaya pemberantasan korupsi akan terus dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah demi kepentingan masyarakat. (***)