Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Lubuklinggau – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Lubuklinggau menjadi perhatian masyarakat. 

Selain munculnya dugaan praktik jual beli bangku di sejumlah SMA/SMK sederajat, pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru secara daring (online) di tingkat SMP juga menuai berbagai keluhan dari para orang tua.

Isu mengenai dugaan adanya transaksi untuk memperoleh kursi di sekolah negeri favorit menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. 

Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, informasi tersebut ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial sehingga memunculkan keresahan sekaligus harapan agar pemerintah segera melakukan pengawasan lebih ketat.

Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, terdapat dugaan oknum tertentu yang menawarkan bantuan agar calon peserta didik dapat diterima di salah satu SMA favorit dengan tarif mencapai sekitar Rp8 juta. Sementara untuk beberapa SMA maupun SMK negeri lainnya, nominal yang disebut-sebut berkisar antara Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Meski informasi tersebut belum terbukti secara hukum, isu tersebut telah menjadi perhatian publik karena dinilai dapat mencederai semangat pelaksanaan SPMB yang mengedepankan asas objektif, transparan, akuntabel, adil, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ironisnya, masyarakat juga menyebut hanya terdapat satu sekolah yang siap menerima siswa tanpa adanya isu pungutan. Namun sekolah tersebut justru kurang diminati karena telah lama mendapat stigma sebagai "sekolah buangan", yakni sekolah yang menjadi pilihan terakhir bagi calon peserta didik yang tidak lolos seleksi di sekolah yang dianggap lebih unggul.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri masih belum merata. Sebagian besar orang tua masih beranggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang mampu memberikan masa depan pendidikan lebih baik bagi anak-anak mereka.

Masyarakat berharap Pemerintah Kota Lubuklinggau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait isu yang berkembang sekaligus meningkatkan pengawasan selama proses SPMB berlangsung.

Selain persoalan dugaan jual beli bangku, masyarakat juga mengeluhkan mekanisme pendaftaran online yang dinilai belum sepenuhnya ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Banyak orang tua mengaku kesulitan mengikuti proses pendaftaran karena tidak memiliki telepon pintar (smartphone), perangkat Android, maupun kemampuan menggunakan teknologi digital.

Akibat keterbatasan tersebut, sebagian masyarakat terpaksa mendatangi jasa pengetikan, rental komputer, maupun warung internet yang berada di sekitar sekolah hanya untuk melakukan proses pendaftaran secara daring.

"Terpaksa ke rental komputer karena di rumah tidak punya Android. Kami juga kurang paham cara daftar online," ungkap salah seorang orang tua calon peserta didik.

Meski proses pendaftaran di sekolah tidak dipungut biaya, kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa operator komputer maupun akses internet.

Situasi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sistem digital di bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki akses teknologi secara memadai.

Sejumlah warga berharap pemerintah dapat memperbanyak posko layanan pendaftaran di setiap sekolah agar seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama tanpa terkendala perangkat maupun kemampuan mengoperasikan aplikasi pendaftaran.

Disdikbud Lubuklinggau Siapkan Operator Pendamping

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau H. Achmad Asril Asri melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Muhamad Asrop didampingi Staf Dikdas Vivi Dwi Sonata menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal telah menginstruksikan seluruh sekolah penyelenggara SPMB untuk menyediakan operator komputer guna membantu masyarakat.

Menurut Vivi, setiap sekolah diminta menyiapkan dua hingga tiga operator Personal Computer (PC) sebagai pendamping bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online.

"Panitia dibagi dalam beberapa tim, ada tim penerimaan berkas dan ada tim verifikasi. Untuk tim pendaftaran, operator sekolah akan membantu masyarakat yang mengalami kendala saat melakukan pendaftaran," jelas Vivi.

Namun demikian, ia mengakui tidak semua pendaftar dapat dilayani secara bersamaan mengingat tingginya jumlah masyarakat yang datang pada waktu tertentu.

Menurutnya, sebagian besar siswa saat ini sebenarnya sudah memiliki telepon pintar. Kendala yang paling sering ditemui justru terletak pada proses login maupun pengisian data dalam sistem.

"Rata-rata anak-anak sekarang sudah memiliki smartphone. Biasanya yang menjadi kendala adalah saat menginput data atau login. Di situlah operator sekolah akan membantu memberikan petunjuk," ujarnya.

Tegaskan Larangan Pungli dalam SPMB

Terkait isu dugaan jual beli bangku sekolah, Vivi menegaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota mengenai larangan segala bentuk pungutan liar dalam pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Menurutnya, seluruh proses penerimaan peserta didik telah memiliki regulasi yang jelas melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, maupun jalur lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga berupaya melakukan pemerataan jumlah siswa agar tidak terjadi penumpukan hanya pada satu atau dua sekolah negeri.

"Prinsipnya kami ingin pemerataan siswa di seluruh sekolah negeri. Kami tidak ingin ada anak yang tidak sekolah hanya karena ingin masuk ke sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan peserta didik," tegasnya.

Vivi juga mengajak masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir mengenai sekolah favorit.

Menurutnya, kualitas guru di seluruh sekolah negeri relatif sama karena sebagian besar merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kewajiban memenuhi standar profesionalisme dalam mengajar.

"Semua sekolah negeri itu sama. Gurunya juga sama-sama ASN. Yang perlu diubah sekarang adalah pola pikir orang tua agar tidak hanya terpaku pada satu sekolah saja," katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pendidikan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh nama sekolah, tetapi lebih dipengaruhi oleh semangat belajar, dukungan keluarga, serta kesungguhan siswa dalam meraih prestasi.

Bahkan menurutnya, sekolah yang jumlah siswanya lebih sedikit justru dapat memberikan keuntungan karena perhatian guru terhadap peserta didik menjadi lebih optimal sehingga peluang meningkatkan prestasi akademik semakin besar.

"Jangan sampai sudah masuk sekolah unggulan, tetapi justru prestasi akademiknya menurun karena persaingan semakin ketat," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Vivi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga pelaksanaan SPMB agar berlangsung bersih, transparan, dan sesuai aturan.

Ia menekankan bahwa apabila terdapat indikasi praktik yang melanggar ketentuan, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Dengan adanya pengawasan yang maksimal dari pemerintah, sekolah, masyarakat, serta orang tua siswa, diharapkan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Lubuklinggau dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi maupun praktik-praktik yang merugikan masyarakat. (***)