Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Prabumulih – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian pemerintah daerah adalah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sekaligus mendukung pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi agenda strategis pemerintah.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan serta pembangunan 3 juta rumah yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Pemerintah Kota Prabumulih, Senin, 27 Juli 2026.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, H Elman ST MM. 

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait yang memiliki peran dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Pemkot Prabumulih menegaskan bahwa program rumah layak huni tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik. 

Lebih dari itu, penyediaan hunian yang aman, sehat, dan nyaman merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan.

Rumah Layak Huni Jadi Bagian Strategi Pengentasan Kemiskinan

Sekda Kota Prabumulih H Elman mengatakan, rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap warga. 

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya membuka akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki atau menempati hunian yang memenuhi standar kelayakan.

"Program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu prioritas pemerintah. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini juga menjadi bagian dari agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan," ujar H Elman.

Menurut Elman, persoalan kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Kondisi tempat tinggal yang tidak layak dapat memengaruhi kesehatan, kenyamanan, keamanan, hingga produktivitas keluarga.

Karena itu, penanganan RTLH dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemkot Prabumulih juga menilai bahwa keberhasilan program tersebut tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi atau satu sumber pembiayaan. 

Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta, serta berbagai lembaga pendukung.

"Melalui koordinasi yang baik, kita berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara terpadu sehingga program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum untuk menyamakan persepsi antarpihak, mengevaluasi perkembangan program yang telah berjalan, serta menyusun strategi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di Kota Prabumulih.

245 Unit RTLH Tercatat di Kota Prabumulih

Dalam rapat tersebut dipaparkan data terbaru mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Berdasarkan hasil pendataan dan proses verifikasi yang telah dilakukan, tercatat sebanyak 245 unit RTLH di wilayah Kota Prabumulih.

Dari total tersebut, sebanyak 83 unit dinyatakan eligible atau memenuhi persyaratan untuk mendapatkan intervensi program bantuan perbaikan rumah. 

Sementara itu, sebanyak 162 unit lainnya masih masuk kategori not eligible atau belum memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan.

Data tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi Pemkot Prabumulih dalam menentukan langkah penanganan RTLH ke depan.

Pemerintah daerah akan memprioritaskan rumah yang memenuhi persyaratan sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

H Elman menegaskan, proses pendataan dan verifikasi memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran. Pemerintah tidak ingin bantuan yang diberikan justru tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Data yang sudah diverifikasi menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan. Kami ingin memastikan setiap bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal," jelasnya.

Dengan adanya data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat menyusun skala prioritas penanganan secara lebih terarah. Selain itu, proses verifikasi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah.

Pembangunan 399 Rumah Layak Huni Sepanjang 2026

Selain fokus pada penanganan RTLH, rapat koordinasi juga mengevaluasi perkembangan Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Kota Prabumulih.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Selatan per 23 Juni 2026, realisasi pembangunan rumah layak huni di Kota Prabumulih telah mencapai 399 unit sepanjang tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 388 unit rumah direalisasikan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut menjadi salah satu instrumen pembiayaan perumahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki akses terhadap pembiayaan rumah yang lebih terjangkau.

Sementara itu, sebanyak 11 unit rumah lainnya dibangun melalui dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Prabumulih.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penyediaan rumah layak huni di Kota Prabumulih tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Peran dunia usaha melalui program CSR juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat terus diperluas. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, pembangunan rumah layak huni dapat dilakukan secara lebih cepat dan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.

Sinergi Jadi Kunci Percepatan Program

H Elman menilai, kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu kunci utama untuk mempercepat pencapaian target pembangunan rumah layak huni sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kota Prabumulih.

"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program ini. Sinergi yang kuat akan mempercepat penyediaan rumah layak huni sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kota Prabumulih," tegasnya.

Ke depan, Pemkot Prabumulih berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kerja sama dengan sektor swasta dan berbagai lembaga terkait juga akan terus didorong agar pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah dapat berjalan secara optimal.

Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi program secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan, serta menemukan solusi yang tepat untuk mempercepat penanganan RTLH.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni berlangsung secara efektif, transparan, serta tepat sasaran.

Bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, rumah layak huni bukan hanya tempat untuk berlindung. Hunian yang aman dan sehat menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih baik. 

Dengan tempat tinggal yang memadai, masyarakat memiliki lingkungan yang lebih mendukung untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan anak, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga.

Karena itu, penanganan 245 RTLH yang tercatat di Kota Prabumulih menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Sebanyak 83 unit yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan intervensi menjadi prioritas yang perlu ditindaklanjuti, sementara 162 unit lainnya masih memerlukan proses evaluasi dan verifikasi lebih lanjut.

Pemkot Prabumulih berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Dengan kerja bersama dan pengelolaan data yang akurat, upaya menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kota Prabumulih diharapkan dapat semakin cepat terealisasi.

Program tersebut pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang pembangunan rumah, tetapi juga tentang membangun kualitas kehidupan masyarakat. Hunian layak diharapkan menjadi salah satu pintu masuk bagi keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dengan demikian, komitmen Pemkot Prabumulih dalam menangani RTLH dan mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik. 

Pemerintah daerah memastikan upaya tersebut akan terus dikawal melalui koordinasi, monitoring, evaluasi, serta kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan. (***)