Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Muara Enim – Sikap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Hj Sumarni, yang dinilai sejumlah jurnalis kerap menghindari wawancara kembali menjadi sorotan. 

Para wartawan yang selama ini aktif meliput berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim mengaku kecewa karena kesulitan mendapatkan akses konfirmasi langsung dari kepala daerah.

Sorotan tersebut mencuat setelah sejumlah jurnalis mengaku kembali mengalami kesulitan saat hendak melakukan wawancara dengan Plt Bupati Muara Enim seusai agenda resmi pemerintah daerah. 

Para wartawan menilai, wawancara yang hendak dilakukan sebenarnya berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, program pembangunan, serta berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Bagi kalangan media, akses komunikasi dengan pejabat publik merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Wartawan membutuhkan keterangan langsung dari pihak pemerintah agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat lebih lengkap, akurat, dan berimbang.

Tiga Kali Ditolak Wawancara

Jurnalis iNews, Edwin Satria, mengungkapkan bahwa dirinya telah tiga kali mengalami penolakan ketika hendak melakukan wawancara dengan Plt Bupati Muara Enim.

Menurut Edwin, pengalaman terakhir terjadi setelah agenda penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Kejaksaan Negeri Muara Enim.

Edwin mengatakan, para wartawan pada kesempatan tersebut hanya ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Plt Bupati mengenai agenda pemerintahan yang baru saja dilaksanakan.

Namun, upaya tersebut kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara.

Ia menilai, apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keterbukaan pemerintah daerah terhadap media.

“Padahal yang hendak ditanyakan berkaitan erat dengan agenda yang terjadwal, program pembangunan serta aspirasi warga,” kata Edwin, Selasa, 11 Agustus 2026.

Edwin juga menilai, keterbukaan komunikasi antara pejabat publik dengan media merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan. 

Menurut dia, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah melalui pemberitaan yang bersumber dari pihak berwenang.

Ia mengingatkan bahwa akses media terhadap pejabat publik tidak semata-mata untuk kepentingan wartawan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kinerja pemerintah.

Dinilai Kontradiktif dengan Pernyataan Pemkab

Kritik serupa disampaikan Andreas, wartawan Smartizen. Ia menilai keterbukaan informasi seharusnya menjadi bagian dari hubungan yang sehat antara pemerintah daerah, media, dan masyarakat.

Menurut Andreas, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi mengenai kebijakan serta perkembangan pembangunan kepada masyarakat. Sementara media menjadi salah satu sarana penting untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada publik.

Andreas juga menyoroti sikap yang dinilainya kontradiktif. Di satu sisi, Plt Bupati Muara Enim disebut pernah menyampaikan bahwa publikasi pembangunan di lingkungan Pemkab Muara Enim masih perlu diperkuat dan media dibutuhkan sebagai wadah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Namun, di sisi lain, kata Andreas, akses wartawan untuk memperoleh keterangan secara langsung justru dinilai masih mengalami kendala.

“Kalau pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan, tentu komunikasi dengan wartawan juga harus dibuka seluas-luasnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, kemitraan antara pemerintah daerah dan media seharusnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan profesional.

Menurutnya, wartawan tidak selalu datang untuk mencari persoalan atau kesalahan pemerintah. Banyak pertanyaan yang justru berkaitan dengan program positif, capaian pembangunan, agenda resmi, hingga aspirasi masyarakat yang perlu diketahui publik.

Wartawan Klaim Sudah Mengikuti Prosedur

Sementara itu, jurnalis Sumselnews, Alham, turut menyayangkan minimnya akses komunikasi dengan Plt Bupati Muara Enim.

Alham menjelaskan, para wartawan yang hendak melakukan wawancara telah berupaya mengikuti prosedur yang berlaku. Sebelum melakukan wawancara langsung atau doorstop, wartawan disebut telah meminta izin melalui staf protokol.

Dengan demikian, menurut Alham, upaya wartawan bukan dilakukan secara tiba-tiba tanpa koordinasi.

Namun, setelah prosedur tersebut dilakukan, para jurnalis tetap tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Plt Bupati Muara Enim.

Situasi itu kemudian menjadi perhatian di kalangan wartawan yang biasa melakukan peliputan di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Alham bahkan menyampaikan sindiran secara berseloroh mengenai sulitnya mendapatkan kesempatan wawancara dengan kepala daerah.

“Mungkin kita izin dulu ke HD (Herman Deru, red) dan Tito atau Edison baru plt bupati mau di wawancara,” sindir Alham.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kekecewaan sekaligus kritik terhadap akses komunikasi yang dinilai belum berjalan sebagaimana harapan para jurnalis.

Keterbukaan Informasi Jadi Perhatian

Persoalan akses wawancara dengan pejabat publik pada dasarnya tidak hanya menyangkut hubungan antara wartawan dan kepala daerah. Lebih jauh, persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan membutuhkan informasi dari berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Keterangan langsung dari pejabat terkait juga penting untuk memastikan pemberitaan tidak hanya berdasarkan informasi dari satu pihak.

Khusus untuk kegiatan pemerintahan, konfirmasi langsung kepada kepala daerah menjadi salah satu upaya media mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan, target pembangunan, serta langkah pemerintah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat.

Karena itu, komunikasi yang terbuka dinilai dapat membantu mencegah munculnya kesalahpahaman antara pemerintah dan media.

Sebaliknya, apabila akses komunikasi terlalu terbatas, berbagai persepsi dapat berkembang di tengah masyarakat. Meski demikian, penilaian tersebut tetap merupakan pandangan dari kalangan jurnalis dan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran oleh pejabat yang bersangkutan.

Media dan Pemerintah Perlu Bangun Kemitraan

Para jurnalis berharap persoalan komunikasi antara media dan Pemkab Muara Enim dapat segera diperbaiki. Mereka menilai pemerintah dan media memiliki peran yang berbeda tetapi saling membutuhkan dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Pemerintah memiliki berbagai program dan kebijakan yang perlu diketahui publik. Sementara media memiliki fungsi untuk mengolah dan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat secara jurnalistik.

Dengan komunikasi yang baik, informasi mengenai pembangunan Kabupaten Muara Enim dapat disampaikan secara lebih cepat dan utuh. Masyarakat juga memiliki kesempatan memperoleh penjelasan langsung mengenai kebijakan pemerintah daerah.

Para wartawan juga berharap pejabat publik dapat menyediakan ruang komunikasi yang proporsional, terutama setelah agenda resmi pemerintahan. Wawancara singkat atau doorstop dinilai menjadi salah satu cara praktis bagi wartawan untuk mendapatkan keterangan tanpa mengganggu agenda utama pejabat.

Pada akhirnya, keterbukaan komunikasi bukan hanya menjadi kebutuhan media, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sorotan terhadap sikap Plt Bupati Muara Enim ini diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi bagi pola komunikasi publik Pemkab Muara Enim. Pemerintah dan media diharapkan dapat kembali memperkuat kemitraan dengan mengedepankan profesionalitas, keterbukaan, serta kepentingan masyarakat.

Dengan komunikasi yang lebih terbuka, berbagai program pembangunan di Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara lebih luas, sementara setiap persoalan yang membutuhkan penjelasan dapat dikonfirmasi secara langsung kepada pihak yang berwenang. (***)