Musi Online | Dugaan Korupsi KSOP Sungai Lalan, Saksi Akui Sempat Komplain Pungli SPB dan SPOG, Namun Tetap Membayar
Hut
Home        Berita        Hukum Kriminal

Dugaan Korupsi KSOP Sungai Lalan, Saksi Akui Sempat Komplain Pungli SPB dan SPOG, Namun Tetap Membayar

Musi Online
https://musionline.co.id 20 November 2026 @16:50
Dugaan Korupsi KSOP Sungai Lalan, Saksi Akui Sempat Komplain Pungli SPB dan SPOG, Namun Tetap Membayar
Dugaan Korupsi KSOP Sungai Lalan, Saksi Akui Sempat Komplain Pungli SPB dan SPOG, Namun Tetap Membayar.

Musionline.co.id, Palembang – Sidang perkara dugaan korupsi pungutan di luar ketentuan terhadap perusahaan agen kapal di wilayah kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Kamis (19/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Glenn Rizdki, saksi dari PT Samudra Capit Hitam. 
Di hadapan majelis hakim, saksi mengungkapkan bahwa perusahaan agen kapal sempat menyampaikan keberatan atau komplain atas pungutan yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Namun, meskipun sudah mengajukan protes, pihaknya tetap melakukan pembayaran.
Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal.
Perkara ini menyeret Yudi Kurniawan, Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, KSOP Kelas I Palembang, sebagai terdakwa. Ia diduga melakukan pungutan di luar biaya resmi terhadap 23 perusahaan agen kapal dengan nilai yang disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar.
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH, Glenn Rizdki menjelaskan bahwa besaran pungutan yang dibayarkan perusahaan agen kapal tidak selalu sama.
Menurutnya, terdapat perbedaan nominal pembayaran di antara empat perusahaan agen kapal yang berada dalam lingkup penanganannya.
"Beda tipis-tipis saja yang Mulia. Jadi di antara empat agen kapal itu ada perbedaan pembayaran," ujar Glenn di hadapan majelis hakim.
Mendengar keterangan tersebut, hakim kemudian menggali lebih jauh apakah perbedaan pungutan dalam penerbitan SPB dan SPOG itu pernah dipermasalahkan oleh pihak perusahaan.
Hakim juga menanyakan apakah kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan agen kapal.
Menjawab pertanyaan itu, Glenn secara tegas menyebut pihaknya merasa dirugikan dan sempat menyampaikan komplain. Namun, pembayaran tetap dilakukan.
"Ya rugi yang Mulia. Kami komplain yang Mulia, tapi tetap bayar semua," ungkapnya.
Pernyataan saksi tersebut memperlihatkan adanya keberatan dari pihak pengguna jasa terhadap pungutan yang diduga berada di luar ketentuan resmi. Meski demikian, saksi mengaku tetap melakukan pembayaran dalam proses aktivitas operasional kapal.
Persidangan kemudian berlanjut dengan pertanyaan majelis hakim mengenai mekanisme pembayaran serta bukti transaksi atas pungutan penerbitan SPB dan SPOG tersebut.
Hakim mempertanyakan apakah setiap pembayaran yang dilakukan perusahaan agen kapal disertai tanda terima atau kuitansi resmi.
Glenn menjelaskan bahwa selama proses aktivitas kapal berlangsung, pihaknya tidak menerima tagihan maupun kuitansi sebagaimana lazimnya transaksi pembayaran resmi.
Ia menyebut dokumen yang selama ini menjadi pegangan perusahaan hanya berupa daftar pemeriksaan atau checklist yang berkaitan dengan pergerakan kapal.
"Ketika kapal itu aktivitas belum ada tagihannya. Selama ini, checklist-nya sama dengan pergerakan kapal. Kalau checklist yang resmi tidak ada dan tak ada kuitansinya. Kami tidak paham mengapa tidak ada kuitansi," jelasnya.
Keterangan tersebut menjadi perhatian dalam persidangan, mengingat pengurusan dokumen SPB dan SPOG seharusnya mengikuti mekanisme dan ketentuan biaya yang berlaku.
Terlebih, berdasarkan informasi dalam perkara ini, pengurusan dokumen penerbitan SPB dan SPOG telah dilakukan secara daring atau online.
Pada bagian akhir pemeriksaan, majelis hakim kembali menanyakan apakah perusahaan agen kapal yang berada dalam lingkup pekerjaan saksi memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian dari keseluruhan aktivitas tersebut.
Namun, Glenn mengaku tidak mengetahui secara pasti perhitungan keuntungan maupun kerugian perusahaan karena dirinya bertugas di bagian operasional.
"Saya bagian operasional yang Mulia, yang bagian pengecekan untung atau rugi itu bagian finance," katanya.
Sementara itu, dalam surat dakwaan JPU sebelumnya diungkapkan bahwa dugaan praktik pungutan di luar ketentuan tersebut berlangsung selama periode Mei hingga Desember 2025.
Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja terkait.
JPU menduga terdakwa Yudi Kurniawan menerima uang lebih dari Rp2,3 miliar dari 23 perusahaan agen kapal melalui pungutan yang berkaitan dengan penerbitan kedua dokumen tersebut.
Dari total uang yang didakwakan, sekitar Rp1,7 miliar disebut diterima langsung oleh terdakwa.
Selain itu, terdapat uang sebesar Rp167 juta terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan. Sementara itu, Rp417 juta lainnya disebut berasal dari pembayaran terkait penerbitan SPOG melalui saksi yang sama.
Dalam dakwaan juga diuraikan bahwa penerimaan uang tersebut dilakukan melalui dua mekanisme, yakni transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa, serta penyerahan uang secara tunai di sejumlah lokasi.
Beberapa lokasi penyerahan uang yang disebut dalam perkara tersebut di antaranya kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
JPU juga menguraikan adanya sejumlah aliran uang kepada beberapa pihak dalam perkara tersebut.
Di antaranya, uang sebesar Rp70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp42 juta kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Sementara itu, dalam dakwaan disebutkan bahwa uang lebih dari Rp2,1 miliar diduga digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan.
Penggunaan uang tersebut antara lain untuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat keseluruhan mencapai 274,9 gram, serta membiayai kebutuhan operasional dan keperluan sehari-hari.
Seluruh uraian mengenai aliran dana dan penggunaan uang tersebut masih merupakan bagian dari dakwaan JPU yang harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Atas perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, Yudi Kurniawan didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selain dakwaan tersebut, JPU juga menyusun dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam dakwaan alternatif, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Persidangan perkara dugaan korupsi KSOP Sungai Lalan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelayanan administrasi kepelabuhanan, khususnya penerbitan dokumen SPB dan SPOG yang dibutuhkan perusahaan agen kapal untuk menjalankan aktivitas pelayaran.
Keterangan saksi Glenn Rizdki mengenai adanya komplain, perbedaan nominal pembayaran, hingga tidak adanya kuitansi resmi diharapkan dapat membantu majelis hakim mengungkap secara terang mekanisme pungutan yang didakwakan dalam perkara tersebut.
Majelis hakim selanjutnya akan mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya guna menguji seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan sebelum mengambil keputusan terhadap perkara yang menjerat terdakwa Yudi Kurniawan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Terdakwa belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (***)



Tinggalkan Komentar Anda


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *



0 Komentar

Maroko
Top