Home        Berita        Hukum Kriminal

Musionline.co.id, Palembang - Sidang dugaan korupsi Wakil Bupati (Wabup) PALI Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan, akan berlanjut di PN Kelas IA Khusus Palembang.

Pasalnya, perlawanan atau eksepsi yang dilakukan terdakwa dan kuasa hukumnya kandas, setelah ditolak Majelis Hakim.

Hal itu terungkap dalam persidangan yang digelar Senin (09/11/2026).

Sidang dengan agenda putusan sela itu dipimpin Majelis Hakim diketuai Idi Il Amin SH MH.

Dalam putusan sela dihadapan para terdakwa didampingi kuasa hukumnya masing-masing serta dihadapan JPU Kejati Sumsel dan JPU Kejari PALI itu, Majelis Hakim menyatakan menolak perlawanan atau eksepsi para terdakwa melalui kuasa hukumnya.

''Tidak ada alasan untuk menyatakan tindak pidana kabur. Dan perlawanan advokat para terdakwa sudah masuk pokok perkara dan tidak dapat diterima," tegas Majelis Hakim dalam persidangan.

Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh perlawanan para advokat terdakwa.

''Memerintah JPU melanjutkan perkara. Dan akan terus melakukan pemeriksaan pokok perkara," ujar Majelis Hakim.

Pihak JPU Kejati Sumsel dan JPU Kejari PALI menyatakan dalam persidangan ke depannya, akan menghadirkan 15 orang saksi dan dua saksi ahli.

''Namun untuk persidangan, Selasa (17/11/2026) nanti, kita akan hadirkan 6 saksi untuk dimintai keterangan," ungkap JPU.

Ditemui usai persidangan, Kuasa Hukum terdakwa Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan, Advokat Suryanegara SH MH, menegaskan pihaknya menghormati putusan sela ini.

Dengan adanya putusan sela ini, sambung Surya-panggilan akrab Suryanegara, maka pihaknya akan membongkar semua fakta-fakta yang ada di persidangan nantinya.

''Kita akan buka nama-nama APH yang terlibat dalam kasus ini. Apalagi beberapa pekan terakhir, ada pihak-pihak yang mencoba menghubungi kami untuk lobi-lobi," tegas Surya.

Dikatakan Surya, pihaknya akan ikuti koridor hukum dan nantinya bakal hadirkan saksi ahli atau saksi lainnya.

''Dan yang pasti, dua pekan ini ada oknum yang berusaha menghubungi kita agar tak buka-bukaan terkait APH yang terlibat dalam kasus ini," tambah Surya.

Dalam dakwaan, JPU Kejati Sumsel dan JPU Kejari PALI menguraikan dugaan pemberian uang kepada Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan.

Iwan Tuaji disebut menerima uang sebesar Rp520,5 juta.

Sementara itu, Alhepi Kurniawan didakwa menerima uang sebesar Rp352 juta.

Dengan demikian, total uang yang disebut diberikan oleh Horizal alias Icon kepada kedua terdakwa mencapai Rp872,5 juta.

Menurut uraian penuntut umum, pemberian uang tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan imbalan untuk mendapatkan proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten PALI.

Jaksa juga menguraikan bahwa Iwan Tuaji diduga meminta tambahan uang agar jumlah keseluruhan yang diterimanya genap menjadi Rp1 miliar.

Dalam dakwaan, Horizal disebut merasa khawatir tidak akan memperoleh proyek apabila tidak memenuhi permintaan tersebut.

Uraian itu menjadi salah satu bagian dari konstruksi perkara yang disampaikan penuntut umum kepada majelis hakim.

Meski demikian, kebenaran mengenai dugaan permintaan uang, aliran dana, serta kaitannya dengan proses mendapatkan proyek masih harus diuji melalui pembuktian di persidangan.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dokumen, komunikasi elektronik, dan alat bukti lain nantinya menjadi bagian penting dalam mengungkap fakta hukum yang sebenarnya.

Selain menguraikan nominal uang yang diduga diterima kedua terdakwa, penuntut umum juga mencantumkan sejumlah percakapan WhatsApp antara Iwan Tuaji dan Horizal alias Icon.

Dalam surat dakwaan, percakapan tersebut disebut berkaitan dengan pencairan uang dan pihak yang akan menerima kiriman.

Jaksa turut menguraikan adanya percakapan antara Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan yang menyinggung penggunaan uang untuk kepentingan umrah.

Materi komunikasi tersebut menjadi bagian dari uraian penuntut umum untuk menjelaskan dugaan hubungan antara pemberian uang dan kepentingan yang dipersoalkan dalam perkara.

Namun, keberadaan percakapan dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh tuduhan.

Isi, konteks, keaslian, serta relevansinya terhadap perkara tetap perlu dinilai berdasarkan alat bukti dan keterangan yang terungkap di persidangan.

Dalam perkara pidana, pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu bagian informasi.

Majelis hakim akan menilai keseluruhan fakta yang diajukan para pihak sebelum mengambil keputusan sesuai ketentuan hukum.

Oleh sebab itu, proses pemeriksaan berikutnya menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana uraian dakwaan dapat didukung oleh bukti-bukti yang sah.

Penuntut umum juga menguraikan peristiwa ketika Horizal bersama Redi Hartono mendatangi rumah Iwan Tuaji sekitar Oktober 2025.

Kedatangan tersebut, menurut dakwaan, bertujuan menanyakan proyek yang sebelumnya disebut telah dijanjikan kepada Horizal.

Dalam uraian yang disampaikan jaksa, Iwan disebut menyampaikan bahwa proyek yang dimaksud sudah tersedia dan diberikan kepada Alhepi Kurniawan.

Namun, proyek tersebut ternyata telah dikerjakan oleh pihak lain.

Jaksa menilai rangkaian peristiwa itu berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang menjadi pokok perkara.

Penuntut umum juga menyatakan bahwa uang sebesar Rp872,5 juta yang disebut diberikan Horizal telah menguntungkan kedua terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kendati demikian, keterangan tersebut masih merupakan bagian dari dakwaan jaksa.

Penilaian mengenai hubungan antara pemberian uang, janji proyek, serta pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan.

Keterangan Horizal, Redi Hartono, maupun saksi lainnya dapat menjadi bagian dari proses pembuktian untuk menguji rangkaian peristiwa yang diuraikan penuntut umum.

Pihak terdakwa juga memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan bukti, serta menyampaikan pembelaan sesuai tahapan hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini, penuntut umum mendakwa Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan menggunakan ketentuan pidana korupsi, termasuk Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan terkait lainnya.

Pasal-pasal tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan jaksa dalam menguraikan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada kedua terdakwa. (***)