Home        Berita        Hukum Kriminal

Musionline.co.id, Palembang - Sidang dugaan korupsi Sementara Baturaja (SMBR), kembali digelar dengan agenda tuntutan di PN Kelas IA Khusus Palembang, Kamis (12/11/2026).

Pada sidang dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp75 miliar tersebut, ketiga terdakwa M Jamil, Dede Prasade dan Djie A Lie Alianto didampingi kuasa hukumnya masing-masing.

Dalam sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ali Mardiat SH MH ini, ketiga terdakwa dituntut dengan pidana belasan penjara.

Alasannya, JPU Kejati Sumsel, ketiganya diyakini bersalah melanggar pasal 603 KUHP jo pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dimana, terdakwa M Jamil dan Dede Prasade dituntut masing-masing 11 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidair 80 hari kurungan.

Sedangkan terdakwa Alianto dituntut 13 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidair 80 hari kurungan badan.

Selain itu, terdakwa Alianto juga dituntut membayar uang pengganti (UP) senilai Rp74 miliar, dan jika tidak bisa membayar maka diganti dengan hukuman pidana 7 tahun penjara.

''Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa M Jamil dan Dede Prasade dengan pidana masing-masing 11 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidair 80 hari kurungan," tegas JPU Kejati Sumsel dalam persidangan.

''Sedangkan untuk terdakwa Alianto agar divonis dengan pidana 13 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidair 80 hari kurungan. Selain itu, terdakwa Alianto juga dibebankan membayar uang pengganti Rp74 miliar, atau diganti kurungan badan selama 7 tahun penjara," tambah JPU.

Menanggapi tuntutan JPU Kejati Sumsel tersebut, Advokat Mas Klara Belo SH selaku kuasa hukum terdakwa M Jamil dan Dede Prasade, menyatakan akan melakukan pledoi alias pembelaan.

''Kami akan ajukan pledoi (pembelaan). Sebab kami menganggap tuntutan JPU ini terlalu tinggi. Apalagi kedua klien kami hanya selaku pemberi kebijakan dan tidak pernah menikmati hasil dari kebijakan atau dari utang SMBR tersebut," tegas Mas Klara Belo.

Diberitakan sebelumnya, dalam dakwaan JPU Kejati Sumsel disebutkan, kesepakatan bermula antara terdakwa M Jamil (MJ), Dede Prasade (DP) dan Djie A Lie Alianto (DJ) untuk menjadikan PT KMM sebagai distributor semen PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, diduga tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang seharusnya.

Untuk melancarkan rencana tersebut, terdakwa M Jamil (MJ) selaku Direktur SMBR disebut menyuruh penerbitan surat dukungan kepada PT KMM agar perusahaan tersebut bisa mendapatkan proyek Tol Pematang Panggang–Kayu Agung (PPKA) milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Proyek tersebut kemudian dijadikan sebagai pintu masuk jaringan distribusi semen curah PT.Semen Baturaja (SMBR), sementara itu, terdakwa Dede Prasade (DP) selaku Direktur SMBR yang juga merangkap sebagai Komisaris PT. BMU—anak perusahaan PT Semen Baturaja—berupaya memindahkan operasional PT.BMU ke wilayah Lampung.

Langkah ini dilakukan agar jaringan distribusi semen zak, termasuk toko ritel dan gudang penyimpanan milik PT.Semen Baturaja, dapat dialihkan dan diserahkan kepada PT.KMM.

Pada 27 September 2018, M.Jami (MJ) dan Djie A Lie Alianto (DJ) selaku Direktur PT.KMM menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Semen antara PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan PT.KMM.

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan tanpa melalui proses seleksi dan evaluasi administrasi serta teknis oleh tim penilai, yang jelas-jelas bertentangan dengan SOP Pemasaran 2018 dan IK Marketing & Brand Management 2018.

Sedangkan dalam praktiknya, PT.KMM juga mendapatkan fasilitas plafon penebusan semen tanpa jaminan aset, PT.KMM tidak melakukan pembayaran sesuai nilai penebusan semen, meski demikian, M.Jamil (MJ) dan Dede Prasade (DP) tetap memberikan fasilitas tersebut tanpa mempertimbangkan total outstanding piutang distributor.

Bahkan, fasilitas reschedule piutang diberikan berulang kali agar plafon PT.KMM tetap terbuka di sistem dan terus bisa menebus semen.

Dan tindakan tersebut diduga bertentangan dengan SOP Account Receivable 2019 dan diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp74 miliar lebih. (***)