Musi Online | Dugaan Korupsi Proyek Perkimtan dan Disdik PALI, Hakim Cecar Saksi soal Aliran Dana Rp75 Juta untuk Dua Proyek
Hut
Home        Berita        Hukum Kriminal

Dugaan Korupsi Proyek Perkimtan dan Disdik PALI, Hakim Cecar Saksi soal Aliran Dana Rp75 Juta untuk Dua Proyek

Musi Online
https://musionline.co.id 20 November 2026 @16:57
Dugaan Korupsi Proyek Perkimtan dan Disdik PALI, Hakim Cecar Saksi soal Aliran Dana Rp75 Juta untuk Dua Proyek
Dugaan Korupsi Proyek Perkimtan dan Disdik PALI, Hakim Cecar Saksi soal Aliran Dana Rp75 Juta untuk Dua Proyek.

Musionline.co.id, Palembang – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kembali mengungkap sejumlah fakta menarik.
Dalam persidangan yang menghadirkan enam orang saksi tersebut, majelis hakim dibuat memberikan perhatian khusus terhadap keterangan salah seorang saksi bernama Heru. Pasalnya, saksi mengakui pernah menerima uang sebesar Rp75 juta dari terdakwa Yusrizal.
Uang tersebut diberikan dalam dua kali penyerahan, masing-masing sebesar Rp40 juta dan Rp35 juta. Namun, ketika ditanya mengenai asal-usul dan tujuan pemberian uang tersebut, saksi justru memberikan keterangan yang berubah-ubah.
Kondisi itu membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI dan majelis hakim beberapa kali mencecar saksi untuk mendapatkan penjelasan yang sebenarnya.
Persidangan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan proyek, kekurangan volume pekerjaan hingga hasil pengujian beton yang diduga tidak memenuhi standar tersebut dipimpin majelis hakim yang diketuai Pitriadi SH MH.
Salah satu fakta yang menjadi sorotan dalam persidangan adalah pengakuan Heru yang menyebut dirinya merupakan tim sukses seorang anggota dewan bernama Hairu.
Di hadapan majelis hakim, Heru mengaku mendapatkan informasi mengenai proyek melalui orang tersebut. Keterangan itu kemudian menjadi perhatian JPU karena berkaitan dengan proyek yang diduga memiliki hubungan dengan Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
Dalam pemeriksaan, JPU menggali bagaimana awal mula saksi mendapatkan informasi mengenai pekerjaan proyek tersebut.
Heru menjelaskan, awalnya dirinya diberi tahu oleh terdakwa Yusrizal mengenai adanya pekerjaan yang bisa dikerjakan.
"Awalnya saya dikasih tahu oleh Pak Yusrizal. Saat itu saya bilang, kalau ada pekerjaan saya mau kerja. Terus dijawab oleh Yusrizal, saya cek dulu," terang Heru dalam persidangan.
Namun, menurut pengakuan saksi, pada akhirnya pekerjaan tersebut justru dikerjakan oleh Yusrizal.
JPU kemudian mempertanyakan apakah terdapat kesepakatan antara Heru dan Yusrizal terkait pengalihan pekerjaan tersebut.
Heru mengaku tidak pernah membuat kesepakatan khusus dengan Yusrizal. Bahkan, dirinya juga menyatakan tidak mengetahui ketika Yusrizal berkomunikasi langsung dengan pihak dinas terkait pelaksanaan proyek.
Pemeriksaan semakin menarik ketika JPU mulai menanyakan apakah Heru pernah menerima uang dari terdakwa Yusrizal.
Awalnya, saksi mengakui menerima sejumlah uang. Setelah didalami, Heru menyebut nominal yang diterimanya mencapai Rp75 juta.
"Ada, saya dikasih uang oleh Yusrizal. Seingat saya ada Rp40 juta dan Rp35 juta, jadi totalnya Rp75 juta," ungkap Heru.
Pengakuan tersebut langsung ditindaklanjuti JPU dengan mempertanyakan tujuan pemberian uang tersebut.
Namun, Heru justru menyebut uang itu merupakan pembayaran utang dari Yusrizal.
Jawaban tersebut kemudian menjadi perhatian majelis hakim karena dinilai tidak sejalan dengan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan.
Hakim pun meminta JPU membuka kembali BAP untuk menguji kesesuaian keterangan saksi saat pemeriksaan penyidikan dengan keterangannya di persidangan.
"Kalau memang tidak ada, kenapa saudara waktu itu menerangkan seperti itu di penyidikan?" tanya hakim.
Majelis hakim mengingatkan Heru bahwa dirinya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga wajib menyampaikan fakta secara jujur dan tidak berbelit-belit.
"Saksi tadi menjawab, kalau tidak salah seperti itu. Di sini saksi sudah disumpah, saudara jangan berbohong. Karena memberikan keterangan palsu dalam persidangan ada konsekuensi hukumnya," tegas hakim.
Ketika kembali ditanya mengenai asal-usul uang Rp75 juta tersebut, Heru beberapa kali mengaku lupa.
Hakim kemudian menegaskan bahwa seluruh keterangan saksi telah dicatat dalam berita acara persidangan. Karena itu, saksi diminta memberikan penjelasan secara konsisten.
Selain persoalan uang Rp75 juta, majelis hakim juga menggali keuntungan yang diperoleh saksi dari proyek-proyek pemerintah daerah.
Hakim mempertanyakan apakah Heru pernah mendapatkan keuntungan dari pekerjaan proyek yang dikerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI.
Dalam pemeriksaan lanjutan, Heru mengakui bahwa dirinya mendapatkan proyek karena merupakan tim sukses anggota dewan bernama Budi Hairu.
"Diberi, karena saya tim sukses Pak Budi Hairu," ungkap saksi.
Keterangan tersebut menambah perhatian terhadap fakta persidangan, khususnya mengenai bagaimana proyek pemerintah daerah diperoleh dan siapa saja pihak yang diduga memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya.
Setelah mendengarkan seluruh keterangan saksi, majelis hakim akhirnya mengetuk palu dan menunda persidangan. Sidang perkara dugaan korupsi proyek Perkimtan dan Disdik PALI tersebut dijadwalkan kembali berlangsung pada pekan depan.
Dalam perkara ini, terdapat lima orang terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan mereka dalam penyimpangan pelaksanaan sejumlah proyek pemerintah.
Kelima terdakwa tersebut masing-masing adalah Sephy Hendika, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkimtan PALI.
Kemudian Ardi Ferdian, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Perkim PALI, serta Arif Gunawan selaku PPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Sementara dua terdakwa lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Subela dan Yusrizal.
Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa terdakwa Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai Direktur CV Nengkoda Jaya.
Bahkan, Subela didakwa melakukan pemalsuan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi.
Enam paket pekerjaan itu terdiri dari lima proyek pembangunan drainase di lingkungan Dinas Perkimtan Kabupaten PALI dan satu paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.
Untuk pelaksanaan lima proyek drainase, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku PPK Dinas Perkimtan PALI.
Sedangkan dalam proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI.
JPU juga menguraikan adanya dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang memiliki jabatan sebagai PPK di masing-masing dinas.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai dengan kontrak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp576 juta.
Selain itu, terdapat empat proyek lainnya yang juga disebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp332 juta.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dalam rangkaian perkara dugaan korupsi tersebut mencapai lebih dari Rp900 juta.
Angka kerugian negara tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembuktian perkara yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
JPU mendakwa para terdakwa menggunakan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan pekerjaan infrastruktur, tetapi juga mengungkap keterangan saksi mengenai aliran uang, hubungan pihak swasta dengan pelaksana proyek, serta pengakuan mengenai keterlibatan tim sukses anggota dewan dalam mendapatkan pekerjaan.
Fakta-fakta yang muncul dalam persidangan diharapkan dapat didalami lebih lanjut melalui proses pembuktian. Keterangan para saksi, dokumen proyek, aliran dana, serta peran masing-masing terdakwa akan menjadi bagian penting bagi majelis hakim dalam menilai perkara tersebut.
Seluruh pihak yang didakwa tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (***)



Tinggalkan Komentar Anda


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *



0 Komentar

Maroko
Top