Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I yang dibatalkan dalam waktu sehari memicu polemik dan spekulasi di kalangan publik. 

Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme dan kemungkinan adanya muatan politik dalam kebijakan tersebut.

Kronologi Mutasi dan Pembatalannya

Pada 29 April 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/554/IV/2025 yang menetapkan mutasi terhadap 237 perwira tinggi, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo. 

Namun, hanya sehari berselang, pada 30 April 2025, Jenderal Agus mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang membatalkan mutasi tersebut.

Letjen Kunto, yang merupakan putra dari mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, baru menjabat sebagai Pangkogabwilhan I selama empat bulan. 

Pembatalan mutasi ini menjadi sorotan karena dianggap tidak lazim dan menimbulkan spekulasi adanya intervensi politik.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai bahwa pembatalan mutasi Letjen Kunto menunjukkan adanya motif politik. 

Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut sulit dipercaya sebagai bagian dari mekanisme pembinaan karier yang profesional.

Hendardi juga menyoroti bahwa mutasi dan pembatalannya tidak melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), yang seharusnya berperan dalam proses tersebut.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga menganggap bahwa pembatalan mutasi dalam waktu singkat adalah hal yang tidak lazim di TNI. 

Ia menilai bahwa keputusan tersebut terkesan tergesa-gesa dan bernuansa politis, terutama karena pengganti Letjen Kunto adalah perwira yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Keterkaitan dengan Tuntutan Purnawirawan TNI

Mutasi Letjen Kunto terjadi di tengah munculnya tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. 

Forum ini, yang turut ditandatangani oleh Try Sutrisno, menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai Wapres cacat hukum dan bertentangan dengan konstitusi. 

Mereka juga mengkritik Presiden Jokowi atas dugaan intervensi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespons tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah mendengarkan semua masukan dari para senior purnawirawan. 

Namun, ia menegaskan bahwa soliditas pemerintahan tidak terganggu oleh isu tersebut.

Opini dan Tulisan Letjen Kunto Sebelumnya

Sebelum dimutasi, Letjen Kunto pernah menulis opini berjudul "Etika Menuju 2024" saat menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi. 

Tulisan tersebut mengkritisi kondisi kebangsaan dan pemilu yang akan datang. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menilai bahwa opini tersebut bernuansa politis dan tidak seharusnya disampaikan oleh prajurit militer aktif.

Implikasi terhadap Netralitas TNI

Kasus mutasi dan pembatalan Letjen Kunto menimbulkan kekhawatiran tentang netralitas TNI dalam politik. 

Hendardi menekankan bahwa TNI seharusnya menjadi instrumen politik negara yang menjalankan fungsi utama di bidang pertahanan, bukan menjadi alat politik kekuasaan. 

Ia juga menyatakan bahwa pembatalan mutasi tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI.

Mutasi dan pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme dan netralitas TNI dalam dinamika politik nasional. 

Keputusan-keputusan terkait mutasi perwira tinggi seharusnya didasarkan pada pertimbangan objektif dan mekanisme yang transparan, tanpa intervensi politik. 

Kasus ini menjadi pengingat bahwa TNI harus tetap fokus pada tugas utamanya dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, serta tidak terlibat dalam kepentingan politik kekuasaan. (***)