Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri pada awal 2025 memicu lonjakan signifikan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh pekerja yang terdampak. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat klaim JKP meningkat hingga 100 persen secara tahunan (year on year), berdasarkan data hingga 31 Maret 2025.

Peningkatan drastis ini diungkap oleh Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Ojek Online" yang berlangsung di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.

“Naiknya 100 persen year on year, dari 31 Maret 2024 sampai 31 Maret 2025,” ungkap Oni kepada awak media.

Klaim manfaat JKP, menurut Oni, telah diberikan kepada lebih dari 35.000 pekerja yang mengalami PHK selama periode tersebut. 

Jumlah nominal manfaat yang telah dibayarkan mencapai Rp 161 miliar, meningkat 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, menurut Oni, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan jumlah real pekerja yang mengalami PHK, sebab ada banyak peserta yang tidak langsung mengajukan klaim JKP setelah kehilangan pekerjaan.

Gelombang PHK dan Tekanan Ekonomi

Kenaikan jumlah klaim JKP terjadi di tengah gelombang PHK yang masih terjadi secara masif. 

Salah satu penyebab utama adalah penutupan perusahaan besar di sektor tekstil, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang secara resmi menghentikan operasi pada 1 Maret 2025. 

Dampaknya, sekitar 18.610 tenaga kerja kehilangan pekerjaan hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan RI menyebutkan angka tersebut sebagai peringatan dini atas kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang sedang rapuh. 

Banyak industri yang menghadapi tekanan akibat penurunan permintaan global, biaya produksi yang meningkat, serta lemahnya daya beli domestik.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana jaminan sosial, terutama untuk memastikan bahwa dana JKP tetap tersedia dan berkelanjutan bagi para pekerja yang terdampak.

Jaminan Hari Tua (JHT) Juga Naik

Selain klaim JKP, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) juga mengalami peningkatan yang signifikan. 

Hingga Maret 2025, klaim JHT mencapai 854 ribu klaim, naik 26,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Jumlah nominal yang dibayarkan juga melonjak, mencapai Rp 13,1 triliun, atau naik 22,5 persen secara tahunan.

Peningkatan ini menandakan bahwa semakin banyak pekerja yang memutuskan mencairkan JHT sebagai bentuk pengamanan ekonomi pribadi, di tengah ketidakpastian dunia kerja. 

Fenomena ini juga menjadi cerminan kurangnya optimisme pekerja terhadap masa depan industri di Indonesia.

Investasi Tetap Hati-hati, Dana Dijaga untuk Jangka Panjang

Meski menghadapi tekanan dari banyaknya klaim, BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa pengelolaan dana tetap dilakukan secara hati-hati dan berorientasi jangka panjang. 

Oni Marbun menekankan bahwa lembaganya tidak serta-merta mengubah strategi investasi meski tekanan klaim meningkat.

“Ketahanan dana tetap kami pertahankan pada level yang memang bisa memberikan timbal balik, jadi kami tetap siap,” tegasnya.

Hal ini penting mengingat manfaat JKP tidak hanya mencakup uang tunai, tetapi juga pelatihan kerja dan layanan informasi lowongan kerja, yang diberikan maksimal 6 bulan sejak peserta kehilangan pekerjaan.

Pemerintah Siapkan Satgas PHK

Sebagai respons atas meningkatnya angka PHK dan tekanan sosial yang menyertainya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkap bahwa Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk satgas ini telah selesai dan diajukan ke Sekretariat Negara.

“Keppresnya sudah selesai, kami ajukan ke Sekretariat Negara,” ujar Susiwijono kepada Tempo saat ditemui di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

Satgas ini dirancang untuk menjembatani berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan serikat buruh, dalam menyelesaikan konflik PHK serta merumuskan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan pasar kerja.

Selain Satgas PHK, pemerintah juga menyiapkan Satgas Deregulasi dan Satgas Perundingan Indonesia–Amerika Serikat, dalam upaya menyelamatkan iklim investasi dan relokasi industri akibat ketegangan geopolitik dan perdagangan internasional.

Klaim JKP: Solusi Sementara atau Permanen?

Meski JKP menjadi instrumen penting untuk melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan, sejumlah pakar ketenagakerjaan menilai bahwa skema ini masih bersifat solusi sementara, bukan solusi struktural. 

Banyak yang mengkritik bahwa belum ada jaring pengaman yang kuat dalam bentuk pengembangan keterampilan atau pelatihan ulang pekerja secara sistematis.

Program pelatihan kerja yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dinilai masih belum menyentuh kebutuhan pasar yang sesungguhnya, terutama di sektor-sektor digital dan teknologi yang tengah berkembang pesat.

Tantangan Digitalisasi dan Masa Depan Pekerjaan

Perubahan struktural dalam dunia kerja, seperti otomatisasi, digitalisasi, dan adopsi kecerdasan buatan, semakin memperbesar risiko PHK massal di berbagai sektor. 

Pekerja di sektor manufaktur, logistik, dan bahkan layanan keuangan kini menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan karena peran mereka tergantikan oleh teknologi.

Di sisi lain, lapangan kerja baru di sektor digital belum mampu menyerap tenaga kerja dari sektor-sektor konvensional.

Transformasi ini membutuhkan strategi nasional jangka panjang untuk menyiapkan angkatan kerja yang lebih adaptif dan fleksibel.

Reformasi Sistem Jaminan Sosial: Mendesak dan Strategis

Lonjakan klaim JKP dan JHT menjadi indikator bahwa reformasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sebuah kebutuhan mendesak. Tanpa reformasi, risiko kegagalan sistem jangka panjang akan terus membayangi.

Beberapa langkah strategis yang bisa diambil antara lain:

Peningkatan cakupan peserta JKP, termasuk pekerja informal dan sektor mikro.

Pemutakhiran sistem verifikasi klaim, agar lebih cepat dan transparan.

Integrasi dengan layanan pelatihan kerja berbasis industri.

Reformasi struktur iuran dan insentif untuk pengusaha, agar tidak membebani operasional.

Digitalisasi layanan secara menyeluruh, dari klaim hingga pelatihan.

JKP dan Masa Depan Perlindungan Pekerja

Peningkatan klaim JKP menjadi alarm penting bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga pekerja sendiri, bahwa iklim ketenagakerjaan Indonesia sedang menghadapi turbulensi serius. 

Program JKP adalah langkah progresif, namun hanya akan efektif bila didukung oleh kebijakan struktural yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan adanya Satgas PHK, strategi kehati-hatian BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan dana, serta perhatian serius terhadap peningkatan keterampilan tenaga kerja, diharapkan Indonesia bisa melewati masa sulit ini dengan tetap menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. (***)