Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat menyusul meningkatnya kasus penipuan pinjaman online (pinjol) dan investasi ilegal. 

Dalam periode Januari hingga April 2025, OJK mencatat sebanyak 12.759 pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.899 di antaranya merupakan laporan mengenai pinjol ilegal yang menjerat ribuan korban dengan berbagai modus penipuan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima total 144 ribu permintaan layanan perlindungan konsumen selama empat bulan pertama 2025. 

Dari total tersebut, lebih dari 12.700 di antaranya merupakan pengaduan resmi yang masuk ke sistem OJK.

"Dari total pengaduan, sebanyak 2.300 kasus berkaitan dengan entitas keuangan ilegal. Jumlah ini terdiri dari 1.899 aduan mengenai pinjaman online ilegal dan 424 aduan terkait investasi bodong," jelas Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK yang digelar secara daring pada Jumat (9/5/2025).

Satgas PASTI Terus Bergerak

Dalam menghadapi lonjakan kasus ini, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang dibentuk OJK bekerja sama dengan instansi terkait telah menghentikan operasi 1.123 entitas pinjol ilegal serta 209 penawaran investasi ilegal yang beroperasi melalui aplikasi dan platform digital.

Selain itu, sebanyak 2.422 nomor kontak yang berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal telah diajukan untuk diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

Pemblokiran ini dilakukan sebagai langkah preventif guna menekan persebaran lebih luas dari entitas ilegal tersebut.

Indonesia Anti Scam Center (IASC) dan Peran Pentingnya

Sejak diluncurkan pada November 2024, Indonesia Anti Scam Center (IASC) telah menjadi pusat pelaporan utama dari masyarakat terkait berbagai modus penipuan online. 

Hingga 25 April 2025, IASC telah menerima 105.202 laporan dari masyarakat.

Dari data tersebut, sebanyak 172.624 rekening yang digunakan dalam transaksi penipuan telah berhasil diidentifikasi, dan 42.504 di antaranya berhasil diblokir. 

Meski begitu, nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat aktivitas ilegal ini mencapai angka fantastis, yakni Rp2,1 triliun.

Sayangnya, jumlah dana yang berhasil diblokir hanya mencapai sekitar Rp103,8 miliar, atau hanya 4,9% dari total kerugian yang diderita korban. 

Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan pelaporan dan koordinasi menjadi tantangan utama dalam memutus rantai kejahatan digital.

Modus Penipuan Semakin Canggih: Impersonasi Entitas Legal

Salah satu tren yang makin marak ditemukan adalah praktik impersonasi, di mana pelaku kejahatan meniru identitas entitas legal seperti nama perusahaan, situs web, akun media sosial, hingga produk layanan keuangan yang sah. 

Tujuannya adalah untuk menyesatkan dan mendapatkan kepercayaan korban agar bersedia memberikan data pribadi atau melakukan transaksi.

Contoh kasus besar yang ditangani OJK baru-baru ini adalah investasi bodong berkedok Morgan Asset Group. 

Sindikat ini menipu masyarakat dengan janji imbal hasil tinggi dan menyebabkan kerugian hingga Rp18 miliar. 

Penindakan telah dilakukan bekerja sama dengan Kepolisian dan Satgas PASTI, dan beberapa pelaku berhasil diamankan.

Psikologi Korban: Antara Kurangnya Edukasi dan Impian Kaya Instan

Friderica menjelaskan bahwa tingginya angka korban penipuan keuangan tidak terlepas dari rendahnya literasi keuangan masyarakat. 

Banyak warga belum memahami prinsip dasar investasi legal dan aman. 

Celah inilah yang dimanfaatkan pelaku dengan menawarkan skema investasi palsu yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

"Kita harus akui, banyak masyarakat kita yang masih tertarik dengan janji keuntungan cepat tanpa memahami risiko. Mereka seringkali tidak mengecek legalitas entitas atau menelusuri lebih dalam sebelum menyerahkan uang atau data pribadi mereka," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi ekonomi yang belum stabil, tekanan sosial, dan gaya hidup yang tinggi turut menjadi pemicu masyarakat terjebak pada tawaran yang tampak menggiurkan tapi sebenarnya jebakan.

Edukasi dan Kolaborasi Jadi Kunci

OJK menegaskan bahwa mereka akan terus meningkatkan kampanye edukasi keuangan secara masif dan inklusif. 

Selain itu, kerja sama antar lembaga seperti Kepolisian, Kominfo, Komdigi, dan perbankan akan diperkuat demi membentuk ekosistem digital yang aman.

Pemerintah juga berencana memperluas jangkauan literasi digital hingga ke pelosok desa dengan melibatkan sekolah, lembaga keagamaan, hingga kelompok masyarakat sipil.

OJK juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek legalitas aplikasi pinjaman atau investasi melalui situs resmi OJK, memanfaatkan layanan aduan konsumen, dan berhati-hati terhadap penawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Langkah-langkah Pencegahan dari Masyarakat

Untuk mencegah menjadi korban berikutnya, masyarakat disarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

Periksa legalitas entitas melalui situs resmi OJK.

Jangan sembarangan klik tautan atau mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak jelas.

Laporkan aktivitas mencurigakan ke Satgas PASTI atau IASC.

Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Amankan data pribadi dan jangan memberikannya kepada pihak yang tidak dikenal.

Dengan makin banyaknya masyarakat yang sadar dan berhati-hati, diharapkan angka penipuan online bisa ditekan secara signifikan. (***)