Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Palembang – Upaya Pemerintah Kota Palembang dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diperkuat. 

Salah satunya melalui langkah tegas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang yang kini semakin intensif melakukan pengawasan terhadap sektor usaha komersial, khususnya melalui penggunaan alat perekam transaksi atau tapping box.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan secara rutin ke sejumlah pusat perbelanjaan dan lokasi usaha strategis. 

Seperti yang belum lama ini dilakukan di Palembang Square (PS) Mall dan Palembang Indah Mall, yang menjadi sasaran utama pengawasan tim Bapenda.

Dalam sidak tersebut, tim Bapenda tidak hanya melakukan kunjungan biasa, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan tapping box di setiap tenant. 

Alat ini berfungsi merekam seluruh transaksi penjualan yang terjadi, sehingga dapat menjadi dasar perhitungan pajak secara transparan dan akurat.

Selain memeriksa alat, petugas juga mengecek dokumen pendukung, mencocokkan data transaksi, serta memastikan tidak ada indikasi manipulasi oleh oknum pelaku usaha.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Kota Palembang, Raimon Lauri, bersama tim teknis yang bertugas melakukan pengawasan pajak daerah. 

Sementara itu, pihak yang menjadi objek pengawasan adalah para pelaku usaha, mulai dari tenant makanan dan minuman, tempat hiburan, hingga sektor perhotelan.

Sidak dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan besar di Kota Palembang, di antaranya Palembang Square dan Palembang Indah Mall. 

Kedua lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat aktivitas transaksi yang tinggi dan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan sidak ini dilakukan secara berkala sepanjang tahun 2026, dengan intensitas yang ditingkatkan sejak awal tahun.

Hingga kuartal pertama 2026, pengawasan telah dilakukan di berbagai titik strategis guna memastikan kepatuhan wajib pajak.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Bapenda dalam meminimalisir potensi kebocoran pajak daerah. 

Selama ini, masih ditemukan adanya indikasi manipulasi data transaksi oleh oknum pelaku usaha, yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak.

“Tujuannya jelas, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan konsumen benar-benar masuk ke kas daerah tanpa ada kebocoran,” ujar Raimon Lauri.

Dengan sistem tapping box, setiap transaksi tercatat secara otomatis dan terintegrasi, sehingga peluang manipulasi dapat ditekan secara signifikan.

Dalam pelaksanaannya, tim Bapenda melakukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif. 

Petugas memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya transparansi pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Namun demikian, Bapenda juga tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar. 

Sanksi administratif hingga peringatan keras telah disiapkan bagi wajib pajak yang tidak kooperatif atau terbukti memanipulasi data.

“Kami tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Tapi jika ada yang membandel, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Raimon.

Capaian Positif PAD 2026

Di tengah upaya pengawasan yang semakin ketat, Bapenda juga membawa kabar menggembirakan. Hingga kuartal pertama tahun 2026, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Palembang menunjukkan tren yang sangat positif.

Dari target PAD sebesar Rp4,6 triliun pada tahun 2026, realisasi yang telah dicapai mencapai sekitar Rp400 miliar. Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa strategi pengawasan dan optimalisasi pajak mulai menunjukkan hasil nyata.

Capaian tersebut juga menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Palembang dalam mengejar target akhir tahun. Dengan potensi ekonomi yang terus berkembang, Bapenda optimistis target tersebut dapat tercapai bahkan berpeluang melampaui.

Dampak bagi Pembangunan Daerah

Optimalisasi PAD tidak hanya berdampak pada peningkatan angka penerimaan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pembangunan kota. 

Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas publik, hingga pelayanan masyarakat.

“Kami berharap hasil dari pengawasan ini dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang lebih merata dan berkualitas,” tambah Raimon.

Ke depan, Bapenda Kota Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Penggunaan tapping box akan diperluas ke lebih banyak sektor usaha, sehingga seluruh potensi pajak dapat tergali secara maksimal.

Selain itu, sinergi dengan pelaku usaha juga akan terus diperkuat melalui sosialisasi dan pembinaan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa harus selalu mengandalkan penindakan.

Langkah ini menjadi bukti bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan di Kota Palembang.

Melalui sidak rutin dan pemanfaatan teknologi tapping box, Bapenda Kota Palembang menunjukkan keseriusannya dalam menjaga integritas sistem pajak daerah. Upaya ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, Palembang optimistis dapat terus tumbuh sebagai kota yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. (***)