Home        Berita        Seputar Musi

Selanjutnya rapat kedua dengan agenda penyampaian pandangan umum oleh Fraksi-Fraksi yang dipimpin oleh Noor ismatudin.

 

 

Suistiqlal Effendi, anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi partai Golkar sepakat bahwa rancangan perda ini sangat dibutuhkan oleh kabupaten Banyuasin.

 

"Khususnya dalam hal mewujudkan Good Governance dalam tata kelola pemerintahan, Bahwa pemerintah daerah dalam melakukan perubahan, perangkat antara lain harus memperhatikan penataan susunan Birokrasi, Kelembagaan pun harus bersifat praktis serta penempatan pejabat Struktural dan pejabat Fungsional harus Selektif, berintegritas memiliki kemampuan yang memadai serta berkompeten di bidangnya dan dilatari dengan pendidikan yang tepat," kata dia. 

 

 

Perangkat daerah pun merupakan unsur utama yang membantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, adanya perubahan ini sangat kami apresiasi mengingat banyak perubahan perundang-undangan di atasnya.

 

Adapun Fraksi PAN disampaikan oleh H. Achmad Nurkholish, S.Sos menyampaikan pandangan terhadap tiga (3) rancangan peraturan daerah kabupaten Banyuasin, Fraksi PAN pun berpandangan bahwa untuk membentuk pemerintahan harus sesuai Undang-undang yang lebih tinggi, oleh karena itu kami mendukung Raperda ini dan kami dalam pembahasan eksekutif harus lebih intens memberikan penjabaran tentang perubahan serta implikasi tata kelola pelaksanaan pemerintah ke depannya. 

 

 

"Rapat pembahasan peraturan rancangan usulan daerah itu, pemerintah daerah kabupaten Banyuasin Tahun 2021, semua fraksi yang ada dalam rapat tersebut menyetujui dan sangat mendukung demi kemajuan jalannya pemerintahan kabupaten Banyuasin," kata Nurcholis. 

 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, Wakil Ketua II Sukardi SP, Wakil Ketua III Ahmad Zarkasi, Wakil ketua VI Noer Ismatuddin, beserta Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dan FKPD lainya. (Um/ADV)