Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Prabumulih — Setelah resmi melakukan rolling jabatan terhadap empat pejabat eselon II pada Sabtu malam, 22 November 2025, Walikota Prabumulih H. Arlan bergerak cepat memastikan tidak ada kekosongan komando yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. 

Empat pejabat langsung ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi posisi strategis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdampak perombakan.

Penunjukan ini dilakukan tak lama setelah pelantikan mutasi berlangsung, sebagai bentuk komitmen Walikota Arlan dalam menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan layanan publik tetap berjalan normal tanpa hambatan. 

Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan bahwa setiap perubahan struktur jabatan harus diikuti dengan langkah cepat agar tidak menimbulkan kekosongan kendali yang berpotensi menghambat program pembangunan.

Empat Pejabat Ditunjuk Jadi Plt Kepala Dinas

Adapun empat pejabat yang ditunjuk untuk mengisi posisi sementara tersebut adalah:

Matnur Latif, ST., M.Si. – Kepala BRINDDA ditugaskan sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Yandi Irawan, S.Kom., M.Si. – Kabid Pengembangan Kompetensi BKPSDM ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Efandri, ST., MM. – Kabid Bina Marga dipercaya menjadi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Radius, SE., MM. – Sekretaris BPKAD ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Keempat pejabat ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan tugas di OPD masing-masing, terutama dalam melaksanakan program prioritas Pemkot Prabumulih menjelang akhir tahun anggaran.

Penunjukan Plt sebagai Langkah Antisipasi

Plt Kepala BKPSDM Kota Prabumulih, Efran Santiaji, ST, menjelaskan bahwa penunjukan Plt merupakan langkah taktis untuk menghindari kekosongan jabatan yang terlalu lama. 

Menurutnya, setiap pergeseran jabatan pasti menyisakan ruang kosong yang harus segera diisi.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu. Ketika terjadi perubahan susunan jabatan, otomatis ada posisi yang kosong dan itu harus segera diatasi,” jelas Efran, Senin, 24 November 2025.

Ia menegaskan, surat keputusan penunjukan Plt telah ditandatangani langsung oleh Walikota Prabumulih, sehingga setiap pejabat yang ditunjuk berhak menjalankan kewenangan penuh sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

Status Plt Tetap Punya Kewenangan Penuh

Efran menambahkan bahwa meski bersifat sementara, pejabat Plt diberikan mandat dan kewenangan penuh dalam menjalankan kebijakan dinas, termasuk pengambilan keputusan penting terkait program kerja dan administrasi.

“Plt tetap diberi kewenangan penuh agar kegiatan OPD tidak tersendat. Mereka menjalankan fungsi sebagaimana pejabat definitif, hanya saja statusnya sementara hingga proses pengisian jabatan selesai,” katanya.

14 Kursi Kepala OPD Masih Kosong, Assessment Segera Dilaksanakan

Dalam kesempatan yang sama, Efran juga mengungkapkan bahwa Pemkot Prabumulih masih memiliki 14 posisi kepala OPD yang saat ini dijabat oleh Plt. 

Untuk itu, BKPSDM sedang melakukan sejumlah tahapan, mulai dari evaluasi kinerja (evkin) hingga persiapan assessment bagi para pejabat yang memenuhi syarat.

“Saat ini kita sedang menyelesaikan evkin. Setelah itu, kita menunggu pertimbangan teknis dari BKN. Hasil paparan pejabat sudah ada, tinggal melanjutkan tahapan berikutnya untuk dasar penetapan pejabat definitif,” jelasnya.

Efran berharap seluruh proses administrasi dan penetapan pejabat bisa dirampungkan sebelum akhir tahun.

“Jika semua berjalan lancar, sebelum tahun baru kita targetkan ada pelantikan serentak. Dengan begitu tidak ada pelantikan berulang-ulang dan proses birokrasi jadi lebih efisien,” tutupnya.

Dengan adanya penunjukan Plt secara cepat dan terstruktur, Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. 

Seluruh program, termasuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga administrasi pemerintahan, dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Langkah Walikota Arlan menunjukkan komitmen kuat Pemkot Prabumulih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan profesional—meski di tengah dinamika mutasi pejabat yang cukup signifikan. (***)