Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Aceh - Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Status Darurat Nasional, Penanganan Bencana Sumatera Dinilai Urgent.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional atas musibah banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). 

Menurutnya, skala kerusakan, jumlah korban terdampak, serta keterbatasan penanganan di daerah sudah melewati batas kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Desakan tersebut disampaikan menyusul kondisi terkini pasca banjir besar yang melanda Aceh dalam beberapa hari terakhir.

Meski air dilaporkan telah mulai surut, akses jalan nasional di berbagai titik masih terputus, jembatan rusak berat, serta beberapa daerah pedalaman belum dapat terhubung akibat tertimbun longsor dan tingginya genangan air.

“Banjir memang sudah surut, tapi penanganan pasca bencana harus dilakukan cepat. Di Aceh banyak infrastruktur jalan nasional putus, jembatan rusak, akses logistik terganggu, dan banyak daerah pedalaman masih terisolir. Situasi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar,” ujar Tgk. Muharuddin, Sabtu (29/11/2025).

Ia menekankan bahwa kondisi pasca bencana justru lebih krusial dan membutuhkan penanganan kelas nasional agar tidak menimbulkan korban lanjutan. 

Di Aceh, sejumlah wilayah masih mengalami pemadaman listrik, jaringan telekomunikasi putus, hingga suplai air bersih yang terhenti. 

Kondisi ini, menurutnya, sangat berbahaya karena menyulitkan warga untuk meminta bantuan atau melaporkan keberadaan korban yang masih terjebak.

“Ada laporan warga yang sudah beberapa hari bertahan di atap rumah atau lantai dua rumah mereka. Mereka tidak bisa keluar karena air tinggi, tidak ada perahu, dan tidak ada akses telekomunikasi. Jika hanya mengandalkan kemampuan provinsi atau kabupaten, ini pasti tidak cukup,” tegas politisi Partai Aceh itu.

Ancaman Bertambahnya Korban Jiwa

Tgk. Muharuddin menyebutkan, situasi di lapangan berpotensi memperparah jumlah korban secara signifikan apabila tidak segera tertangani oleh pemerintah pusat. 

Ia menyoroti pentingnya mobilisasi bantuan berskala besar, termasuk pengiriman relawan, logistik, obat-obatan, serta helikopter evakuasi yang hanya bisa dilakukan melalui status Darurat Bencana Nasional.

“Penanganan seperti ini butuh dukungan penuh pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki armada atau anggaran cukup untuk menjangkau wilayah terisolir melalui udara. Jika lambat ditangani, korban kelaparan, sakit, dan luka-luka yang tidak tersentuh bantuan bisa bertambah,” jelasnya.

Selain itu, putusnya jaringan selular dan internet juga menjadi masalah serius. 

Banyak warga tidak dapat memberi kabar atau meminta pertolongan. 

Ia meminta pemerintah pusat, melalui kementerian terkait dan operator telekomunikasi nasional, untuk segera memperbaiki infrastruktur jaringan demi kelancaran koordinasi dan penyelamatan.

Meminta Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan

Melihat cakupan bencana yang melanda tiga provinsi besar secara bersamaan, Tgk. Muharuddin menilai status darurat provinsi tidak lagi memadai. 

Kerusakan yang terjadi bukan hanya bersifat lokal, melainkan berdampak lintas daerah dan membutuhkan operasi besar-besaran.

“Pemerintah pusat harus segera turun tangan dan mengambil alih koordinasi penanganan bencana di Sumatera. Kirim tim gabungan nasional, baik BNPB, TNI, Polri, Basarnas, termasuk dukungan logistik skala besar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa langkah cepat Pemerintah Pusat akan menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memulihkan akses vital di berbagai wilayah yang kini lumpuh.

“Jangan sampai Pemerintah Pusat turun tangan setelah korban meningkat dan berita duka bermunculan. Akses selular harus dipulihkan, bantuan harus diterjunkan, dan daerah terisolir harus diselamatkan sekarang juga,” tutupnya.

Desakan ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat skala kerusakan dan jumlah warga terdampak di Sumatera terus bertambah. 

Sementara itu, pemerintah daerah masih berjibaku dengan keterbatasan armada, tenaga, dan anggaran dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan. (***)