Musi Online https://musionline.co.id 30 November 2025 @11:47 113 x dibaca 
Pengurus LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI)
Musionline.co.id, Banyuasin -- Hasil investigasi yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Garuda Indonesia (LGI) bersama warga Desa Sejagung memunculkan desakan kuat agar pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat segera diganti. Warga menilai organisasi yang seharusnya menopang perekonomian petani itu tidak menunjukkan kinerja nyata dan bahkan diduga melakukan penyimpangan dalam tugas pokoknya.
Temuan ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa Gapoktan tidak menjalankan fungsi penyediaan sarana produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil panen. LGI menyatakan kondisi tersebut dapat berdampak serius pada keberlangsungan ekonomi petani di Desa Sejagung.
Ketua DPD LGI Banyuasin, Sulaiman, menyebut banyak keluhan serupa yang diterima timnya saat turun ke lapangan pada Jumat (29/11). Menurutnya, Gapoktan yang seharusnya menjadi motor penggerak petani justru tidak menunjukkan aktivitas yang jelas.
“Masyarakat dan anggota kelompok tani mengeluhkan Gapoktan tidak memiliki kinerja dan kegiatan yang nyata. Ini lampu merah bagi ketahanan pangan lokal,” ujar Sulaiman.
Upaya klarifikasi LGI semakin menemui hambatan ketika tim mendatangi kediaman Ketua Gapoktan. Ketua tidak berada di tempat sehingga memperkuat dugaan bahwa terdapat masalah dalam manajemen dan komitmen kepemimpinan di tubuh organisasi tersebut.
LGI menilai, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Banyuasin harus dipimpin oleh figur yang aktif dan profesional. Ketidakhadiran pemimpin dinilai dapat memperburuk produktivitas serta kesejahteraan petani di wilayah itu.
“Jika ketua Gapoktan saja pasif, bagaimana petani bisa menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?” tambah LGI.
Tidak profesionalnya pengelolaan Gapoktan juga dikhawatirkan akan berdampak pada terhambatnya distribusi pupuk bersubsidi dan benih. LGI menilai kondisi ini selaras dengan merebaknya dugaan praktik mafia pupuk subsidi di Desa Sejagung.
“Penyaluran pupuk subsidi memerlukan RDKK yang dikeluarkan kelompok tani dan dikoordinasi Gapoktan itu sendiri,” jelasnya.
LSM LGI mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menuntut pertanggungjawaban pengurus Gapoktan. Lembaga itu juga mendorong anggota kelompok tani menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untuk melakukan penyegaran kepengurusan demi memulihkan fungsi organisasi.
Sementara itu, mantan Sekretaris Gapoktan, Darmendra, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, membenarkan kondisi yang dilaporkan LGI. Ia mengaku pernah mengalami sikap otoriter Ketua Gapoktan yang dinilai tidak mampu mengayomi seluruh kelompok tani di Desa Sejagung yang berjumlah 21 kelompok.
Darmendra juga menuturkan bahwa saat pelaksanaan program oplah pada 2020–2021, Ketua Gapoktan memindahkan titik koordinat lokasi kegiatan tanpa komunikasi. Ia menduga perubahan lokasi itu dilakukan karena berkaitan dengan kepentingan pribadi dan keluarga Ketua Gapoktan.
“Lokasi dipindahkan diduga untuk kepentingan pribadi karena dibangun mengelilingi sawah milik ketua dan keluarganya,” ujar Darmendra.
0 Komentar
