Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Muara Enim - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dalam mengalokasikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, secara langsung memuji langkah Bupati Muara Enim H. Edison yang tetap mengupayakan kesejahteraan pegawai di tengah kondisi efisiensi anggaran dan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Yevri Sudianto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Muara Enim pada Kamis, 5 Maret 2026. 

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan diskusi terkait pengelolaan keuangan daerah serta strategi efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemkab Muara Enim.

Dalam pertemuan itu, Bupati Muara Enim Edison menerima langsung kunjungan tersebut didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Juli Jumatan Nuri, SE. 

Pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan strategi antar pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.

Yevri Sudianto mengungkapkan bahwa langkah Pemkab Muara Enim dalam tetap mengalokasikan TPP bagi PPPK merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Pasalnya, hingga saat ini di Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri belum terdapat alokasi TPP bagi pegawai PPPK.

Bahkan menurutnya, besaran TPP bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bengkulu Selatan pun tidak jauh berbeda dibandingkan dengan TPP PPPK yang diterima di Kabupaten Muara Enim. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Muara Enim memiliki komitmen kuat dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan seluruh ASN tanpa membedakan status kepegawaian.

“Kami melihat Pemkab Muara Enim mampu mengelola keuangan daerah dengan baik sehingga tetap dapat memberikan TPP kepada seluruh ASN, termasuk PPPK. Ini menjadi contoh yang baik bagi daerah lain,” ujar Yevri.

Namun demikian, Yevri juga mengingatkan bahwa pengelolaan belanja pegawai harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam struktur anggaran daerah. Ia menilai kondisi fiskal daerah dengan jumlah pegawai yang cukup besar memang berpotensi memengaruhi keseimbangan belanja, terutama pada sektor pembangunan.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa porsi belanja pegawai tidak melebihi batas ideal yang telah ditetapkan dalam regulasi. Sesuai ketentuan, rasio belanja pegawai sebaiknya tidak melampaui 30 persen dari total anggaran belanja daerah.

“Jika belanja pegawai terlalu besar, maka ruang fiskal untuk pembangunan bisa semakin sempit. Oleh karena itu, perhitungan yang matang sangat diperlukan agar pembangunan tetap berjalan,” jelasnya.

Selain membahas pengelolaan keuangan daerah, dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Bupati Bengkulu Selatan juga menjajaki kemungkinan kerja sama infrastruktur antar daerah. Salah satu yang dibahas adalah potensi konektivitas jalan tol yang menghubungkan Muara Enim dengan Provinsi Bengkulu.

Menurut Yevri, jika akses tol Muara Enim–Bengkulu dapat terwujud dan terhubung hingga ke Kota Manna yang merupakan ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan, maka hal tersebut akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Muara Enim Edison menegaskan bahwa kebijakan pengalokasian TPP bagi PPPK merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawai. Ia menilai kesejahteraan ASN merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan motivasi kerja serta kualitas pelayanan publik.

Edison menjelaskan bahwa Pemkab Muara Enim terus berupaya agar seluruh ASN tetap mendapatkan TPP, termasuk pegawai PPPK. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pengalokasian belanja pegawai harus tetap memperhatikan batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah agar tidak mengganggu program pembangunan daerah.

“Idealnya belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total anggaran belanja daerah. Selain itu juga tidak boleh lebih besar dari alokasi belanja pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” tegas Edison.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pegawai dan pembangunan daerah. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, kedua hal tersebut diyakini dapat berjalan secara beriringan.

Langkah Pemkab Muara Enim dalam mempertahankan alokasi TPP bagi PPPK di tengah efisiensi anggaran dinilai menjadi salah satu contoh praktik pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik. Kebijakan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ASN, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ke depan, sinergi antar pemerintah daerah diharapkan dapat terus terjalin, baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah maupun pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional. (***)