Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Prabumulih - Wacana penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mulai tahun 2027 memicu kegelisahan di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. 

Regulasi tersebut mengatur bahwa belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan ini sejatinya bertujuan untuk menciptakan struktur anggaran daerah yang lebih sehat dan berimbang, dengan memberikan ruang lebih besar pada belanja pembangunan dan pelayanan publik. 

Namun, di sisi lain, aturan ini berpotensi menimbulkan dampak serius, terutama bagi daerah yang saat ini komposisi belanja pegawainya masih tinggi.

Sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Prabumulih, disebut-sebut masih memiliki porsi belanja pegawai di atas 30 persen.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah dihadapkan pada dilema besar: melakukan efisiensi anggaran atau menyesuaikan jumlah pegawai.

Jika kebijakan tersebut diterapkan secara ketat tanpa adanya masa transisi atau kebijakan khusus, maka salah satu langkah yang paling mungkin dilakukan adalah tidak memperpanjang kontrak PPPK. 

Hal inilah yang kemudian memicu kecemasan di kalangan para pegawai kontrak tersebut.

PPPK Diliputi Ketidakpastian

Sejumlah PPPK di Prabumulih mengaku mulai resah dengan masa depan mereka. Apalagi, sebagian besar dari mereka baru saja diangkat dan belum lama menikmati status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Sangat berharap kebijakan ini ditunda. Kami baru saja menjadi PPPK, tapi sudah dihadapkan dengan ancaman kehilangan pekerjaan,” ujar salah satu PPPK yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini semakin berat karena banyak PPPK merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya diangkat secara resmi. Kini, mereka justru kembali dihantui ketidakpastian.

Keluhan serupa juga disampaikan pegawai lainnya. Ia mengaku kesulitan membayangkan harus mencari pekerjaan baru di usia yang tidak lagi muda. Harapan pun disampaikan kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan nasib para PPPK yang jumlahnya tidak sedikit.

Pemda Masih Menunggu Juknis

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prabumulih, Wawan Gunawan, menyatakan bahwa pihaknya hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait implementasi UU HKPD.

Menurutnya, belum ada kejelasan rinci mengenai mekanisme pelaksanaan aturan tersebut, termasuk langkah-langkah strategis yang harus diambil pemerintah daerah untuk menyesuaikan komposisi anggaran.

“Kami masih menunggu juknis. Belum ada arahan detail terkait bagaimana penerapannya di daerah,” jelasnya.

Wawan menambahkan, jika aturan ini diberlakukan tanpa fleksibilitas, maka pemerintah daerah akan menghadapi tekanan besar dalam menyusun anggaran. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengurangan jumlah pegawai sebagai langkah penyesuaian.

Dampak Nasional, Bukan Hanya Daerah

Persoalan ini tidak hanya terjadi di Prabumulih. Berdasarkan berbagai laporan, sekitar 80 persen pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki belanja pegawai di atas batas yang ditentukan dalam UU HKPD. Artinya, dampak kebijakan ini berpotensi meluas secara nasional.

Para pengamat menilai, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan skema transisi yang lebih realistis, agar daerah memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian tanpa harus mengorbankan tenaga kerja secara besar-besaran.

Selain itu, diperlukan strategi alternatif seperti redistribusi pegawai, peningkatan produktivitas ASN, hingga optimalisasi belanja daerah agar tidak hanya bergantung pada pemangkasan jumlah pegawai.

Di tengah ketidakpastian ini, ribuan PPPK berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak pada keberlangsungan pekerjaan mereka. Penundaan implementasi, relaksasi aturan, atau pemberian pengecualian bagi daerah tertentu menjadi harapan yang banyak disuarakan.

Pemerintah pusat diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya menjaga disiplin fiskal, tetapi juga melindungi nasib para pegawai yang telah mengabdi.

Jika tidak dikelola dengan baik, penerapan batas belanja pegawai 30 persen ini berpotensi menjadi persoalan sosial baru di berbagai daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan gejolak. (***)