Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Muara Enim – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Hj Sumarni, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muara Enim. 

Di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sumarni mengaku selama kurang lebih satu setengah tahun menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pembahasan anggaran daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka saat memimpin Rapat Pimpinan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang berlangsung di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muara Enim, Kamis, 11 Juni 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Drs H Emran Tabrani MSi, para staf ahli, asisten, kepala OPD, kepala bagian, serta para camat dari seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim.

Pernyataan Sumarni menjadi perhatian karena disampaikan hanya sehari setelah dirinya resmi menerima Surat Keputusan sebagai Plt Bupati Muara Enim dari Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu, 10 Juni 2026.

Penunjukan tersebut dilakukan menyusul proses hukum yang tengah menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, H Edison. 

Sebelumnya, Edison ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengaku Tidak Mengetahui Detail Program Pemerintah Daerah

Dalam arahannya kepada seluruh kepala perangkat daerah, Sumarni mengungkapkan bahwa dirinya saat ini belum memiliki gambaran menyeluruh mengenai berbagai program pembangunan yang sedang berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Kondisi tersebut, menurutnya, terjadi karena selama menjabat sebagai Wakil Bupati, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan maupun pembahasan program dan anggaran pemerintah daerah.

“Namun lebih baik saya sampaikan terus terang, bukan hanya tahun 2026, tetapi mulai tahun 2025 saya tidak pernah dilibatkan, baik dalam perencanaan maupun pembahasan anggaran,” ujar Sumarni di hadapan peserta rapat.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penjelasan mengapa dirinya memerlukan waktu untuk memahami secara utuh berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang saat ini sedang dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.

Sebagai kepala daerah yang kini memegang kendali pemerintahan, Sumarni menilai penting untuk mengetahui secara rinci kondisi aktual setiap sektor pembangunan agar kebijakan yang diambil ke depan dapat berjalan tepat sasaran.

Seluruh OPD Diminta Paparkan Program dan Permasalahan

Sebagai langkah awal menjalankan tugasnya sebagai Plt Bupati, Sumarni berencana meminta seluruh OPD melakukan pemaparan atau presentasi terkait program kerja masing-masing.

Paparan tersebut tidak hanya mencakup kegiatan yang telah dilaksanakan hingga pertengahan tahun 2026, tetapi juga berbagai kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dan akan dilakukan.

Menurutnya, langkah ini sangat penting agar dirinya memperoleh data yang akurat dan menyeluruh mengenai kondisi pemerintahan saat ini.

“Bagaimana saya mau melihat dan melanjutkan program-program ini jika saya tidak mengetahui secara detail. Karena itu nanti saya akan meminta seluruh OPD melakukan paparan mengenai kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan hingga Juni 2026, termasuk permasalahan dan solusi yang ada,” tegasnya.

Melalui pemetaan yang komprehensif tersebut, Sumarni berharap dapat memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fokus Menyatukan Persepsi dan Memperbaiki Sistem Pemerintahan

Dalam kesempatan itu, Sumarni juga menegaskan bahwa tugas yang kini diembannya bukanlah pekerjaan ringan. 

Selain harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, dirinya juga harus menghadapi tantangan besar berupa pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Karena itu, ia menilai langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyatukan persepsi seluruh jajaran birokrasi agar memiliki arah yang sama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kita harus menyatukan persepsi terlebih dahulu. Saya tidak mau meraba-raba. Tugas ini berat dan kita harus memperbaiki sistem serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” katanya.

Menurut Sumarni, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh individu pemimpin, tetapi juga oleh soliditas seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Ia menginginkan adanya budaya kerja yang lebih terbuka, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Perkuat Pengawasan dan Terapkan Pakta Integritas

Selain melakukan pemetaan program kerja, Sumarni juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.

Ia mengungkapkan bahwa seluruh perangkat daerah nantinya akan diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tidak hanya itu, evaluasi terhadap pejabat dan OPD juga akan dilakukan berdasarkan sistem manajemen talenta yang telah diterapkan pemerintah.

Melalui mekanisme tersebut, penilaian kinerja aparatur akan dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan capaian kerja masing-masing.

“Kita akan memperkuat sistem pengawasan internal dan menerapkan pakta integritas. Evaluasi terhadap pejabat dan OPD juga dilakukan berdasarkan sistem manajemen talenta,” jelasnya.

Minta Aparatur Tinggalkan Sekat dan Kelompok

Pada kesempatan yang sama, Sumarni juga mengajak seluruh aparatur sipil negara dan jajaran birokrasi untuk meninggalkan berbagai sekat maupun kelompok yang selama ini berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada pengelompokan aparatur berdasarkan kedekatan dengan figur tertentu.

Menurutnya, loyalitas seorang aparatur negara harus diberikan kepada institusi pemerintahan dan masyarakat, bukan kepada individu maupun kelompok tertentu.

“Saya tidak mau lagi ada istilah ini orang Bupati, ini orang Wabup. Loyalitas itu bukan kepada personal, tetapi kepada pemerintahan. Mari kita bersama-sama bekerja untuk pembangunan Kabupaten Muara Enim,” tegasnya.

Pesan tersebut disampaikan sebagai upaya membangun kembali soliditas birokrasi di tengah situasi pemerintahan yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan Hingga Akhir Tahun

Meski menghadapi berbagai tantangan, Sumarni memastikan seluruh program pembangunan daerah akan tetap berjalan sesuai rencana.

Ia mengingatkan seluruh OPD agar bekerja lebih maksimal karena tahun anggaran 2026 telah memasuki pertengahan tahun dan waktu pelaksanaan program tersisa sekitar enam bulan lagi.

Menurutnya, sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan secara efektif agar seluruh target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

“Sudah bulan Juni. Saya tidak mau pembangunan dilakukan asal-asalan. Waktu tinggal sekitar enam bulan lagi sehingga seluruh program harus direncanakan dan dilaksanakan secara matang agar hasilnya maksimal serta dapat dirasakan masyarakat secara merata di 22 kecamatan serta 246 desa dan kelurahan,” pungkasnya.

Dengan langkah konsolidasi, penguatan pengawasan, serta upaya menyatukan seluruh jajaran birokrasi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim di bawah kepemimpinan Plt Bupati Hj Sumarni diharapkan mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berjalan demi kepentingan masyarakat. (***)