Musi Online | Sidang Korupsi KSOP Palembang: Saksi Akui Setoran di Luar PNBP karena Ikuti Kebiasaan Lama, Praktik Disebut Sudah Turun-Temurun
Hut
Home        Berita        Hukum Kriminal

Sidang Korupsi KSOP Palembang: Saksi Akui Setoran di Luar PNBP karena Ikuti Kebiasaan Lama, Praktik Disebut Sudah Turun-Temurun

Musi Online
https://musionline.co.id 16 November 2026 @19:39
Sidang Korupsi KSOP Palembang: Saksi Akui Setoran di Luar PNBP karena Ikuti Kebiasaan Lama, Praktik Disebut Sudah Turun-Temurun
Sidang Korupsi KSOP Palembang: Saksi Akui Setoran di Luar PNBP karena Ikuti Kebiasaan Lama, Praktik Disebut Sudah Turun-Temurun.

PALEMBANG, PALPOS.CO – Fakta baru kembali terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pungutan liar pengurusan izin berlayar kapal di lingkungan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang. 
Sejumlah saksi dari perusahaan agen kapal mengungkapkan bahwa pembayaran uang di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) disebut sudah berlangsung sejak lama.
Bahkan, salah seorang saksi menyebut praktik penyerahan uang tersebut sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, jauh sebelum terdakwa Yudi Kurniawan menjabat sebagai Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, KSOP Kelas I Palembang.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pungutan tidak resmi terhadap 23 perusahaan agen kapal yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,3 miliar selama periode Mei hingga Desember 2025.
Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin (16/11/2026), dengan majelis hakim yang diketuai Ade Sumitra Hadisurya SH MH.
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menghadirkan sejumlah saksi dari perusahaan agen kapal. 
Mereka di antaranya Riflis, Yakub, Yudianto, Andri Oktavianto, Nicola, Ilham, dan Barlian Renando.
Saksi Akui Menyerahkan Uang Rp1,5 Juta untuk Pengurusan SPOG
Salah satu keterangan yang menjadi perhatian dalam persidangan disampaikan saksi Barlian Renando. 
Di hadapan majelis hakim, saksi mengakui pernah menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan pengurusan dokumen kapal.
Penyerahan uang tersebut dilakukan melalui Agus Darmawan, yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan terdakwa Yudi Kurniawan.
Saksi menjelaskan, uang tersebut diberikan untuk pengurusan berkas penerbitan SPOG dengan nominal Rp1,5 juta. Menurut keterangannya, pihak perusahaan tidak merasa keberatan dengan pembayaran tersebut.
"Uang pengurusan berkas SPOG kami serahkan pada Agus, biaya penerbitan SPOG sebesar Rp1,5 juta dan kami tidak keberatan," ungkap Barlian saat memberikan kesaksian.
Mendengar pengakuan tersebut, majelis hakim kemudian mengingatkan para saksi agar memahami posisi dan konsekuensi hukum dalam perkara yang sedang disidangkan.
Hakim menegaskan bahwa dalam perkara dugaan pungutan liar tersebut, bukan hanya pihak yang menerima uang yang perlu diperhatikan, tetapi pihak yang memberikan uang juga dapat memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Saksi di sini sebagai pihak pemberi, ada pasal yang dikenakan kepada pihak pemberi," tegas hakim mengingatkan para saksi.
Peringatan tersebut menjadi perhatian karena praktik pembayaran di luar ketentuan resmi negara tidak hanya berkaitan dengan pihak yang diduga menerima, tetapi juga menyangkut keterlibatan pihak-pihak yang memberikan pembayaran.
Pungutan SPB dan SPOG Disebut Sudah Menjadi Kebiasaan Lama
Dalam pemeriksaan saksi lainnya, terungkap bahwa pembayaran sejumlah uang dalam proses penerbitan SPB dan SPOG bukanlah praktik yang baru terjadi pada masa kepemimpinan Yudi Kurniawan.
Salah seorang saksi menerangkan bahwa kebiasaan tersebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, praktik itu disebut sudah terjadi sebelum terdakwa menduduki jabatan sebagai Kawilker Karang Agung.
Saksi juga menjelaskan bahwa perusahaan tempatnya bekerja hanya memiliki dua kapal dan baru menjalankan kegiatan di wilayah tersebut. Karena itu, pihak perusahaan mengaku hanya mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya.
"Pungutan uang penerbitan SPB dan SPOG sudah berlangsung lama, telah terjadi secara turun-temurun, jauh sebelum masa kepemimpinan Yudi Kurniawan selaku Kawilker Karang Agung. Di sini perusahaan kami hanya memiliki dua kapal dan kami baru bertugas di wilayah ini, kami hanya mengikuti kebiasaan lama," terang saksi.
Dalam persidangan turut terungkap sejumlah nama pejabat yang pernah menduduki posisi Kawilker Karang Agung sebelum Yudi Kurniawan. Di antaranya Poniman, Kemas, dan Mareda Gosta.
Keterangan tersebut semakin memperkuat gambaran bahwa praktik pungutan di luar ketentuan resmi yang sedang diusut dalam perkara ini diduga memiliki riwayat panjang.
Meski demikian, keterangan saksi mengenai praktik pada masa sebelumnya masih perlu didalami dan dibuktikan melalui proses penyelidikan maupun penyidikan tersendiri apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Dakwaan JPU: Terdakwa Diduga Terima Uang Rp2,3 Miliar dari 23 Agen Kapal
Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa selama periode Mei sampai Desember 2025 terdapat ribuan dokumen pelayanan kapal yang diterbitkan di wilayah kerja Karang Agung.
Jumlahnya mencapai 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG.
Dari aktivitas pelayanan tersebut, terdakwa Yudi Kurniawan didakwa menerima uang lebih dari Rp2,3 miliar yang berasal dari 23 perusahaan agen kapal.
JPU merinci, sekitar Rp1,7 miliar disebut diterima secara langsung oleh terdakwa. Kemudian Rp167 juta merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan.
Sementara itu, sekitar Rp417 juta lainnya disebut berasal dari pembayaran terkait penerbitan SPOG melalui saksi yang sama.
Dalam dakwaan juga dijelaskan bahwa penerimaan uang tersebut dilakukan melalui dua mekanisme, yakni transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut berada dalam penguasaan terdakwa serta penyerahan uang secara tunai di sejumlah lokasi.
Beberapa lokasi penyerahan uang yang disebut dalam dakwaan antara lain kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
JPU juga mengungkapkan adanya pembagian sejumlah uang kepada beberapa pihak. Dari total penerimaan tersebut, sekitar Rp70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp42 juta kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Sementara itu, sekitar Rp2,1 miliar lebih disebut digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan.
Penggunaan uang tersebut, berdasarkan uraian dakwaan, antara lain untuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat keseluruhan 274,9 gram, serta membiayai kebutuhan operasional dan keperluan sehari-hari.
Seluruh rincian tersebut merupakan materi dakwaan JPU yang masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan.
Praktik Pungutan Lama Diminta Diusut Hingga Tuntas
Terungkapnya keterangan saksi mengenai kebiasaan pungutan yang telah berlangsung lama turut memunculkan perhatian terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut.
Pasalnya, apabila benar pungutan di luar PNBP sudah berlangsung sebelum Yudi Kurniawan menjabat sebagai Kawilker Karang Agung, maka diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut dapat terus berjalan.
Masyarakat pun menanti keseriusan aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kejati Sumsel, untuk mengungkap perkara ini secara menyeluruh berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Penanganan perkara diharapkan tidak hanya berhenti pada pihak yang saat ini telah menjadi terdakwa apabila dalam proses pendalaman ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
Selain itu, keterangan saksi mengenai dugaan adanya tekanan tidak langsung dalam proses pelayanan kapal juga menjadi hal yang patut diperhatikan.
Sebab, berdasarkan keterangan yang muncul dalam persidangan, pembayaran uang di luar ketentuan resmi disebut menjadi sesuatu yang sulit dihindari oleh sebagian agen kapal. 
Bahkan, apabila pembayaran tidak dipenuhi, proses pengurusan dokumen SPB dan SPOG dikhawatirkan mengalami keterlambatan sehingga dapat menimbulkan kerugian lebih besar bagi perusahaan.
Jika terbukti, praktik semacam ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam pelayanan publik dan mengganggu kegiatan operasional perusahaan pelayaran.
Karena itu, pengungkapan perkara secara menyeluruh menjadi penting agar sistem pelayanan penerbitan dokumen kapal di lingkungan KSOP dapat berjalan transparan, profesional, dan sesuai ketentuan.
Terdakwa Dijerat Pasal Tipikor dan Dakwaan Alternatif Gratifikasi
Dalam surat dakwaannya, JPU mendakwa Yudi Kurniawan dengan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selain dakwaan tersebut, jaksa juga menyampaikan dakwaan alternatif berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam dakwaan alternatif tersebut, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dengan kembali dihadirkannya sejumlah saksi dari perusahaan agen kapal, persidangan perkara dugaan korupsi KSOP Palembang ini diharapkan dapat mengungkap secara terang bagaimana mekanisme pungutan berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana aliran uang tersebut terjadi.
Keterangan mengenai praktik pungutan yang disebut sudah berlangsung turun-temurun menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami dalam proses pembuktian.
Namun, seluruh pihak yang disebut dalam persidangan tetap harus ditempatkan sesuai kedudukan hukumnya. Kesalahan dan keterlibatan seseorang harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan dugaan maupun keterangan yang belum diuji secara menyeluruh.
Perkara ini pun menjadi pengingat penting bahwa pelayanan publik, termasuk penerbitan dokumen SPB dan SPOG, harus bebas dari pungutan di luar ketentuan resmi negara. (***)



Tinggalkan Komentar Anda


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *



0 Komentar

Maroko
Top