Home        Berita        Hukum Kriminal

Musionline.co.id, Palembang – Fakta baru kembali terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pungutan liar (pungli) pengurusan dokumen perizinan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang.

Seorang saksi mengungkap adanya pemberian uang di luar ketentuan resmi sebesar Rp2 juta untuk setiap kapal yang mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG).

Menariknya, praktik pemberian uang tersebut ternyata bukan hanya terjadi ketika Yudi Kurniawan menjabat sebagai Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung. 

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kebiasaan memberikan uang di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu diduga sudah berlangsung sejak 2019, atau ketika wilayah kerja tersebut masih dipimpin dua pejabat sebelumnya.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pungutan pengurusan izin berlayar kapal yang menjerat terdakwa Yudi Kurniawan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin, 9 November 2026.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH tersebut menghadirkan sejumlah saksi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan agen kapal di wilayah Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menghadirkan salah satunya Rheky Putra, Kepala Cabang PT Bahari Darma Nusantara, yang dalam keterangannya mengakui pernah menyerahkan uang di luar ketentuan resmi kepada terdakwa.

Di hadapan majelis hakim, Rheky Putra menjelaskan bahwa perusahaannya merupakan agen kapal yang memberikan pelayanan kepada pemilik kapal, mulai dari pengurusan dokumen hingga kapal memperoleh izin untuk berlayar.

Dalam menjalankan kegiatan tersebut, perusahaan agen kapal memang harus mengurus sejumlah dokumen resmi yang berkaitan dengan kewajiban PNBP. 

Namun, menurut saksi, terdapat pula pengeluaran tambahan berupa uang yang diserahkan di luar ketentuan resmi.

Saksi mengaku secara langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Yudi Kurniawan berkaitan dengan pengurusan penerbitan SPB dan SPOG kapal di wilayah Sungai Lalan, Kabupaten Muba.

"Kami adalah perusahaan agen kapal, dimana setiap ada kapal yang masuk maka perusahaan menawarkan jasa kepada owner kapal, terkait pengurusan surat yang berkaitan PNBP sampai kapal berlayar. Sebagai agen kapal, memang ada uang tidak resmi di luar PNBP yang saya serahkan kepada Yudi Kurniawan. Dimana besarannya Rp2 juta untuk per kapal berlayar setelah terbitnya SPB dan SPOG Kapal," ungkap Rheky dalam persidangan.

Pengakuan tersebut memperlihatkan adanya pengeluaran tambahan yang menurut saksi harus disiapkan perusahaan agen kapal di luar biaya resmi pengurusan dokumen.

Rheky juga mengakui bahwa dirinya menjadi orang yang turun langsung untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.

Dalam keterangannya, Rheky Putra membeberkan bahwa penyerahan uang kepada terdakwa dilakukan sekaligus setiap tahun, bukan setiap kali kapal selesai berlayar.

Untuk kegiatan sepanjang 2024, perusahaan tempatnya bekerja tercatat menangani sekitar delapan kegiatan kapal berlayar. Dengan besaran uang Rp2 juta untuk setiap kapal, total uang yang diserahkan mencapai Rp16 juta.

Sementara itu, pada 2025, terdapat sekitar 12 kegiatan kapal berlayar. Jika dikalikan dengan besaran setoran Rp2 juta per kegiatan, jumlah uang yang diserahkan mencapai Rp24 juta.

Dengan demikian, total uang yang menurut pengakuan saksi diserahkan kepada terdakwa selama dua tahun tersebut mencapai Rp40 juta.

"Penyerahan uang dilakukan sekali dalam pertahun. Kalau tahun 2024 ada sekitar 8 kapal berlayar, sehingga uang yang saya serahkan ke Yudi Kurniawan Rp2 juta dikalikan 8 kegiatan tersebut. Kemudian tahun 2025 ada 12 kegiatan kapal berlayar, maka uang yang saya serahkan kepada Yudi Kurniawan sekaligus yakni Rp2 juta dikalikan 12 kegiatan kapal berlayar. Total penyerahan uang dari 20 kegiatan sebesar Rp40 juta, dan semua pengeluaran uang ini juga kami rekap di pengeluaran keuangan perusahaan," jelasnya.

Keterangan saksi tersebut kemudian didalami JPU dengan menanyakan mekanisme penyerahan uang, termasuk lokasi pertemuan antara saksi dengan terdakwa.

JPU mempertanyakan apakah uang yang terkumpul selama 2024 dan 2025 itu benar-benar diserahkan sekaligus setiap tahunnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Rheky mengatakan bahwa sebelum melakukan penyerahan, dirinya terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon untuk membuat janji pertemuan.

"Sebelum menyerahkan uang, saya terlebih dahulu janjian bertemu melalui sambungan handphone, untuk lokasinya saya lupa, saya bertemu Yudi Kurniawan di luar kantornya," terang saksi.

Hal yang cukup menyita perhatian dalam persidangan perkara korupsi KSOP Palembang ini adalah munculnya keterangan mengenai dugaan praktik pungutan di luar ketentuan resmi yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebelumnya, pemberian uang untuk pengurusan dokumen SPB dan SPOG diduga sudah menjadi kebiasaan sejak 2019 hingga 2025.

Bahkan, praktik tersebut disebut telah berlangsung sebelum Yudi Kurniawan menjabat sebagai Kawilker Karang Agung.

Salah satu saksi yang sebelumnya dihadirkan, Benedictus, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengetahuannya, pemberian uang di luar ketentuan resmi sudah terjadi sejak kepemimpinan Kawilker bernama Poniman.

Setelah itu, kebiasaan tersebut disebut berlanjut pada masa kepemimpinan Kemas hingga akhirnya Yudi Kurniawan.

"Kalau seingat saya, soal pemberian uang di luar dari ketentuan itu sejak tahun 2019. Yang saya tahu sejak zaman Kawilkernya Pak Poniman, ada Pak Kemas, hingga terdakwa ini Pak Yudi Kurniawan," beber Benedictus dalam persidangan sebelumnya.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang terungkap dalam rangkaian persidangan. Sebab, para saksi memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik pemberian uang di luar PNBP diduga berlangsung dalam aktivitas pelayanan kapal di wilayah kerja Karang Agung.

Dalam keterangan saksi sebelumnya juga terungkap adanya dugaan tekanan tidak langsung terhadap perusahaan agen kapal. Apabila tidak memberikan uang tambahan, proses penerbitan dokumen SPB dan SPOG disebut berpotensi diperlambat.

Kondisi tersebut dinilai dapat merugikan perusahaan agen kapal karena kapal yang seharusnya segera berlayar harus menunggu lebih lama.

Meski demikian, seluruh keterangan tersebut masih menjadi bagian dari pembuktian di persidangan dan harus diuji berdasarkan alat bukti serta pertimbangan majelis hakim.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa dugaan praktik pungutan tidak resmi di wilayah kerja Karang Agung tersebut berkaitan dengan penerbitan ribuan dokumen kapal selama periode Mei hingga Desember 2025.

Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG.

Dari aktivitas penerbitan dokumen tersebut, terdakwa Yudi Kurniawan diduga menerima uang lebih dari Rp2,3 miliar yang berasal dari 23 perusahaan agen kapal.

JPU merinci, sekitar Rp1,7 miliar disebut diterima secara langsung oleh terdakwa Yudi Kurniawan.

Sementara itu, sekitar Rp167 juta merupakan uang yang berkaitan dengan penerbitan SPB dan diterima melalui Agus Darmawan. Kemudian, sekitar Rp417 juta lainnya berasal dari pembayaran terkait penerbitan SPOG melalui saksi yang sama.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa mekanisme penerimaan uang dilakukan melalui dua cara, yakni transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang menurut JPU dikuasai terdakwa serta penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi.

Beberapa lokasi yang disebut dalam dakwaan antara lain kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.

JPU turut menguraikan adanya pembagian sejumlah uang kepada beberapa pihak. Dari total penerimaan yang didakwakan, sekitar Rp70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp42 juta kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.

Selain mengungkap mekanisme penerimaan uang, JPU juga membeberkan dugaan penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi tersebut.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa sekitar Rp2,1 miliar lebih diduga digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan.

Penggunaan uang tersebut antara lain untuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy.

Tidak hanya itu, terdakwa juga diduga menggunakan uang tersebut untuk membeli tujuh keping logam mulia dengan berat keseluruhan mencapai 274,9 gram.

Sebagian uang lainnya disebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional serta kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Uraian tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang disampaikan JPU untuk menjelaskan dugaan aliran dan penggunaan uang yang berasal dari pungutan di luar ketentuan resmi.

Atas perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, Yudi Kurniawan didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain dakwaan tersebut, JPU juga menyusun dakwaan alternatif berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam dakwaan alternatif tersebut, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Persidangan perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian lainnya untuk mengungkap secara terang dugaan praktik pungutan liar dalam pengurusan dokumen kapal di wilayah kerja KSOP Kelas I Palembang.

Terungkapnya keterangan mengenai dugaan setoran Rp2 juta per kapal yang disebut telah berlangsung sejak era kepemimpinan sebelumnya juga menjadi perhatian dalam perkara ini.

Sebab, selain mengungkap dugaan keterlibatan terdakwa dalam perkara yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp2,3 miliar, rangkaian kesaksian tersebut turut membuka gambaran mengenai dugaan praktik pelayanan yang tidak sesuai ketentuan di lingkungan pengurusan dokumen kapal.

Meski berbagai fakta telah disampaikan di ruang sidang, status kesalahan terdakwa tetap harus ditentukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. (***)