Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Pernyataan mengejutkan datang dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, dalam rapat bersama sejumlah kementerian terkait pembahasan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Dalam forum yang membahas peningkatan kontribusi PNBP terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Galih menyampaikan usulan yang langsung mengundang perdebatan hangat: legalisasi kasino di Indonesia sebagai upaya mencari sumber penerimaan negara yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Menggali Potensi Nonkonvensional: Kasino sebagai Sumber PNBP

Galih Kartasasmita menyoroti bahwa hingga kini Indonesia masih terlalu mengandalkan sektor sumber daya alam (SDA), terutama migas dan pertambangan, sebagai tulang punggung penerimaan negara. 

Ketergantungan terhadap sektor ini dianggap rawan karena sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar global dan ketersediaan cadangan alam yang semakin menipis.

“Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah UEA (Uni Emirat Arab) itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana,” kata Galih dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Selasa (13/05/2025).

Ia mengapresiasi langkah transformatif UEA yang perlahan meninggalkan ketergantungan terhadap sektor SDA dan beralih ke sektor jasa, terutama pariwisata dan hiburan. 

Galih menjelaskan bahwa sektor-sektor tersebut, meskipun awalnya hanya pelengkap, kini telah menjadi tulang punggung baru ekonomi negara-negara Timur Tengah seperti UEA dan Qatar.

“Walaupun PNBP terbesarnya masih SDA, mereka sudah nge-slide ke jasa, khususnya jasa sosial dan pariwisata. Ini bukti bahwa mereka mampu bertransformasi. Indonesia juga bisa,” ujar Galih tegas.

Mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Galih menilai bahwa negara ini memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan jasa hiburan.

Namun, sayangnya belum dimaksimalkan secara optimal karena berbagai hambatan regulasi dan sikap konservatif dalam menghadapi perubahan.

“Kenapa tidak kita buka ruang untuk wacana pengembangan sektor hiburan, termasuk yang paling kontroversial seperti kasino? Banyak negara yang sudah melegalkan kasino dengan sistem pengawasan yang ketat dan menjadikannya sumber pendapatan negara yang sah,” ujarnya.

Usulan tersebut sontak menjadi bahan diskusi hangat, baik di kalangan legislatif maupun publik. 

Galih menyadari bahwa isu kasino adalah isu sensitif, terutama di negara dengan nilai-nilai sosial dan agama yang kuat seperti Indonesia. 

Namun menurutnya, ini adalah saat yang tepat untuk membuka diskusi terbuka dan rasional tentang sumber-sumber penerimaan negara nonkonvensional.

Antara Legalitas dan Moralitas

Gagasan legalisasi kasino bukan hal yang baru di dunia internasional. 

Negara-negara seperti Singapura, Filipina, Malaysia, hingga Jepang telah membuka sektor kasino mereka secara terbatas namun sangat terkontrol. 

Singapura, misalnya, memperoleh miliaran dolar dari dua kasino resminya yang dijaga ketat oleh aturan hukum dan pajak tinggi.

Namun di Indonesia, topik kasino selalu dikaitkan dengan perjudian ilegal yang menimbulkan stigma negatif. 

Penolakan biasanya datang dari kelompok keagamaan, tokoh masyarakat, dan bahkan sebagian politisi, yang khawatir akan dampak moral dan sosial dari perjudian.

Namun Galih memandang perlu adanya pendekatan baru. 

Menurutnya, justru karena saat ini perjudian masih marak secara ilegal dan tidak bisa dikendalikan, maka legalisasi dan regulasi bisa menjadi solusi untuk mengontrol aktivitas tersebut sekaligus memberikan manfaat finansial bagi negara.

“Saat ini kita kehilangan potensi PNBP dari sektor yang justru dibiarkan hidup di bawah tanah. Kalau kita bisa mengatur dan menarik pajaknya, negara bisa mendapatkan manfaat besar,” tegas Galih.

Potensi Ekonomi dan Regulasi Ketat

Galih menyampaikan bahwa bila dikelola dengan serius dan profesional, legalisasi kasino bisa membawa dampak ekonomi yang signifikan. 

Selain sebagai sumber PNBP, sektor ini akan membuka lapangan kerja, mengundang investasi, dan mendukung pertumbuhan industri pariwisata.

Namun ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak bisa sembarangan. 

Diperlukan regulasi ketat dan lembaga pengawas independen yang bisa mengontrol operasional, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan bahwa dampak negatif sosial bisa ditekan seminimal mungkin.

“Negara lain yang sukses mengelola kasino, selalu mengedepankan aspek regulasi, edukasi, dan perlindungan terhadap masyarakat. Kita bisa adopsi sistem terbaik mereka dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal Indonesia,” kata Galih.

Pernyataan Galih ini memancing reaksi beragam. Beberapa anggota DPR lainnya mendukung ide agar pemerintah lebih terbuka terhadap potensi sektor jasa dan hiburan, namun tetap meminta kajian mendalam. 

Di sisi lain, sebagian pihak menilai usulan ini terlalu berani dan tidak realistis di tengah budaya konservatif masyarakat Indonesia.

Sementara itu, sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa wacana ini patut diapresiasi sebagai bentuk inovasi dalam menggali sumber-sumber PNBP alternatif. 

Namun mereka menekankan perlunya kajian multidisiplin dari sisi ekonomi, sosial, budaya, hingga hukum sebelum wacana ini bisa diimplementasikan.

“Yang pasti, langkah ini bukan untuk dilakukan terburu-buru. Tapi paling tidak, kita sudah mulai membuka ruang diskusi publik,” ujar salah satu pengamat dari Universitas Indonesia.

Di tengah tantangan penerimaan negara dan terus melonjaknya kebutuhan anggaran pembangunan nasional, usulan semacam ini dapat menjadi momentum penting bagi negara untuk mengevaluasi strategi ekonominya. 

Ketika banyak negara sudah mulai menggeser fokus dari sektor primer ke sektor tersier dan kuartener, Indonesia juga perlu berpikir ke arah yang sama.

Galih menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa legalisasi kasino bukanlah solusi tunggal, tetapi hanya salah satu dari berbagai opsi untuk memperkaya basis penerimaan negara.

“Yang penting kita berani berpikir out of the box. Jangan sampai kita terlena oleh kekayaan SDA, lalu lupa membangun fondasi ekonomi masa depan yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.

Momentum Membuka Dialog Nasional

Usulan Galih Kartasasmita soal legalisasi kasino memang penuh kontroversi, namun juga menyimpan potensi ekonomi yang patut dipertimbangkan. 

Indonesia kini dihadapkan pada pilihan untuk tetap bertahan pada pendekatan lama atau berani mencoba jalan baru dengan pengawasan yang ketat dan sistem yang matang.

Wacana ini membuka ruang bagi dialog nasional yang lebih terbuka dan berani dalam mencari solusi peningkatan PNBP tanpa membebani masyarakat dengan pajak berlebih. 

Apakah legalisasi kasino akan menjadi kenyataan atau hanya sekadar gagasan kontroversial yang menguap begitu saja, semuanya tergantung pada kesiapan negara dalam menerima perubahan. (***)