Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai lembaga khusus yang akan menangani kebutuhan mendesak kawasan pesisir utara Jawa. 

Fokus utama badan ini adalah pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang diyakini sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi ancaman rob dan penurunan muka tanah yang semakin mengkhawatirkan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan badan otorita ini bukanlah langkah spontan, melainkan sudah menjadi bagian dari perencanaan pemerintah sejak lama.

“Sebetulnya, rencana ini sudah ada sejak tahun 90-an, termasuk pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa. Hanya saja, situasi sekarang semakin mendesak untuk segera direalisasikan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Ancaman Nyata di Pantura

Menurut data pemerintah, setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di kawasan Pantura, terutama di wilayah Semarang, Demak, Pekalongan, hingga Jakarta Utara. Kondisi tersebut diperparah dengan banjir rob yang hampir rutin terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Diperkirakan ada 20 juta penduduk yang tinggal di sepanjang pesisir utara Jawa, sehingga jika tidak ada langkah antisipasi serius, ancaman bencana dapat meluas dan merugikan berbagai sektor, mulai dari hunian, infrastruktur, hingga kawasan industri vital.

“Badan ini dibentuk Presiden untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa. Harapannya, langkah ini mampu mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga,” jelas Prasetyo.

Struktur Kepemimpinan Badan Otorita Pantura

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025, Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Didit merupakan mantan perwira tinggi TNI AL yang dikenal berpengalaman dalam bidang kelautan.

Selain itu, Presiden juga menunjuk dua wakil kepala, yaitu:

Darwin Trisna Djajawinata, perwakilan dari Danantara, untuk memperkuat aspek investasi dan kerja sama swasta.

Suhajar Diantoro, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang akan mengawal koordinasi antarprovinsi dan pemerintahan daerah.

Prasetyo menegaskan bahwa penunjukan dua wakil kepala ini didasari pertimbangan teknis, bukan politis.

“Kenapa dua wakil? Karena pengelolaan Pantura pasti bersinggungan dengan investasi, maka satu unsur wakil diambil dari Danantara. Sementara satu lainnya mewakili pemerintah, khususnya Kemendagri, karena proyek ini akan berhubungan dengan lima provinsi di Pulau Jawa,” ungkapnya.

Giant Sea Wall: Proyek Strategis Nasional

Pembangunan Giant Sea Wall Pantura digadang-gadang menjadi salah satu proyek infrastruktur strategis terbesar di Indonesia setelah Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Tanggul laut ini bukan hanya berfungsi sebagai pelindung daratan dari ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut, tetapi juga bisa menjadi fondasi kawasan baru untuk industri, pemukiman, hingga jalur transportasi modern.

Selain itu, keberadaan tanggul laut raksasa ini diharapkan mampu menekan kerugian ekonomi akibat rob yang selama ini mengganggu aktivitas perdagangan, distribusi logistik, serta mengancam pusat-pusat produksi di wilayah Pantura.

“Ini bukan hanya proyek fisik, tapi juga investasi untuk masa depan bangsa, karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat di salah satu kawasan terpadat dan terpenting di Indonesia,” tegas Prasetyo.

Dengan terbentuknya Badan Otorita Pantura, pemerintah berharap perencanaan dan pembangunan Giant Sea Wall bisa lebih terarah, terpadu, serta melibatkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta.

Prasetyo menambahkan, langkah ini merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keamanan dan keselamatan rakyat di pesisir utara Jawa. 

“Kita ingin memastikan bahwa generasi mendatang tidak lagi hidup dalam ancaman rob yang setiap tahun semakin meluas. Inilah alasan kenapa otorita ini harus segera bekerja,” pungkasnya. (***)