Musi Online https://musionline.co.id 18 September 2025 @18:59 249 x dibaca 
Listrik Padam Saat Paripurna DPRD Muara Enim, Bupati Edison: Menjadi Koreksi ke Depan.
Musionline.co.id, Muara Enim – Suasana rapat Paripurna XII DPRD Kabupaten Muara Enim masa sidang ke-3 rapat ke-2, Kamis (18/9/2025), mendadak terganggu akibat padamnya aliran listrik secara tiba-tiba.
Agenda penting yang membahas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini berlangsung kurang dari satu jam sebelum akhirnya listrik padam dan membuat jalannya rapat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muara Enim, Eddy Deddy Arianto Sutopo, S.Pd., ini dihadiri oleh Bupati Muara Enim H. Edison, Sekretaris Daerah Ir. Yulius, M.Si., unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, para kepala OPD, hingga camat se-Kabupaten Muara Enim.
Momen penting yang seharusnya berjalan khidmat ini justru diwarnai insiden pemadaman listrik yang berlangsung sekitar 20 menit, membuat konsentrasi para anggota dewan maupun undangan terganggu.
Meski demikian, rapat tetap dilanjutkan dengan kondisi seadanya.
Para anggota fraksi yang mendapat giliran menyampaikan pandangan umum terpaksa harus berbicara dengan suara lantang tanpa bantuan pengeras suara.
Situasi ini membuat suasana ruang paripurna terasa kurang kondusif.
Sekretaris DPRD Muara Enim, Drs. Edi Susanto, MM., menyampaikan penyesalan mendalam atas insiden tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa pihak Sekretariat DPRD sebelumnya sudah melayangkan surat resmi kepada PT PLN Ranting Muara Enim agar tidak ada pemadaman listrik selama rapat paripurna berlangsung.
“Kami sudah bersurat kepada PLN agar memastikan tidak ada pemutusan arus di wilayah Islamic Center dan gedung DPRD. Namun ternyata insiden ini tetap terjadi. Sementara genset cadangan mengalami kerusakan,” jelasnya.
Kritik juga datang dari anggota DPRD Muara Enim Fraksi PAN, Yones Tober, ST, SH, MH.
Menurutnya, kejadian ini sangat disayangkan karena menyangkut agenda resmi antara legislatif dan eksekutif.
“Rapat paripurna membahas hal penting, yakni Raperda Perubahan APBD 2025. Seharusnya semua pihak bisa memastikan jalannya sidang tanpa gangguan teknis seperti ini. Apalagi pihak sekretariat sudah memberikan pemberitahuan kepada PLN sebelumnya,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Muara Enim H. Edison menyatakan bahwa insiden pemadaman listrik ini harus dijadikan bahan evaluasi untuk ke depannya.
Ia mengakui bahwa meski kejadian tersebut bisa disebut musibah, langkah antisipatif tetap harus disiapkan agar tidak terulang kembali.
“Kita maklumi ini musibah. Namun tentu saja hal ini menjadi koreksi bagi kita semua. Ke depan, genset cadangan harus selalu dalam kondisi siap pakai. Sebenarnya genset sudah ada, hanya saja mengalami kendala teknis. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) juga sudah disiapkan untuk pembelian genset baru,” tegas Edison.
Sementara itu, Kepala PLN ULP Muara Enim, Okta Hari Saputra, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pemadaman maupun perbaikan jaringan pada saat rapat berlangsung.
Ia menjelaskan, padamnya listrik di wilayah Islamic Center termasuk gedung DPRD disebabkan faktor eksternal, yakni adanya ranting pohon patah yang mengenai jaringan listrik.
“Itu bukan pemadaman terencana. Ada pohon tumbang mengenai jaringan. Petugas langsung melakukan pembersihan sehingga aliran listrik bisa dipulihkan kembali,” terangnya.
Pantauan di lokasi, rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berjalan lancar selama satu jam. Tepat pukul 11.00 WIB, listrik tiba-tiba padam, membuat ruang sidang gelap dan sistem pengeras suara tidak berfungsi.
Walaupun rapat tetap berjalan hingga selesai, namun jalannya sidang terasa tidak maksimal.
Insiden ini menjadi sorotan publik karena terjadi dalam forum resmi yang membahas kebijakan anggaran daerah.
Banyak pihak menilai perlunya sistem cadangan listrik yang memadai di gedung DPRD agar tidak terjadi lagi gangguan serupa di masa depan.
Rapat paripurna yang seharusnya menjadi forum penting penyampaian aspirasi dan pembahasan kebijakan publik, akhirnya berjalan kurang optimal akibat kendala teknis tersebut. (***)
0 Komentar