Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.coid, Indralaya - Suasana tegang sekaligus haru mewarnai pertemuan antara Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, serta para guru dan siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. 

Dalam forum resmi yang berlangsung di aula sekolah pada Kamis (9/10/2025) itu, sederet dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) akhirnya terungkap ke publik.

Pertemuan tersebut menjadi momen yang tak terlupakan, terutama ketika Ketua OSIS SMKN 1 Indralaya Selatan, Kelvin Valentino, dengan suara lantang dan penuh keberanian, mengungkap berbagai permasalahan yang selama ini membebani para siswa. 

Di hadapan anggota dewan, pejabat Disdik, serta pengawas sekolah, Kelvin menyampaikan 12 poin tuntutan yang dianggap mencerminkan ketidakberesan pengelolaan sekolah di bawah pimpinan kepala sekolah saat ini.

Kenaikan Biaya Seragam dan Dugaan Pemotongan Dana PIP

Dalam paparannya, Kelvin menyoroti kenaikan biaya seragam dan perlengkapan sekolah yang terus meningkat setiap tahun, namun justru disertai dengan penurunan kualitas bahan. 

Ia bahkan menunjukkan langsung contoh jas almamater lama dan baru yang memiliki perbedaan mencolok.

“Kami bandingkan jas almamater lama dan baru, bahan yang baru jauh lebih tipis dan cepat rusak,” ungkapnya sambil memperlihatkan perbedaan tersebut di depan peserta rapat.

Selain itu, Kelvin juga mengungkap dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), dengan jumlah bervariasi antara Rp10 ribu hingga Rp50 ribu per siswa. 

Dana yang seharusnya utuh diterima oleh siswa kurang mampu itu, menurutnya, kerap dikurangi tanpa kejelasan alasan maupun laporan pertanggungjawaban.

Fasilitas Sekolah Memprihatinkan

Tak hanya soal dana, kondisi fasilitas sekolah pun menjadi perhatian serius. Kelvin membeberkan bahwa proyektor sangat minim, sementara banyak komputer rusak yang tidak segera diperbaiki. Akibatnya, proses belajar berbasis teknologi menjadi terganggu.

“Kami, siswa kelas 12, bahkan harus belajar di ruang laboratorium karena penambahan jurusan tidak diikuti dengan penambahan ruang kelas. Akibatnya, kegiatan praktik menjadi tidak kondusif,” jelas Kelvin.

Ia juga menyoroti kebijakan sekolah yang membebankan biaya foto kelulusan dan dokumentasi kepada siswa. Padahal, menurutnya, kegiatan tersebut semestinya dibiayai dari dana BOS.

Kegiatan Ekstrakurikuler Mati Suri dan Kebersihan Sekolah Terabaikan

Kelvin mengungkapkan kekecewaannya karena banyak kegiatan ekstrakurikuler yang tidak berjalan aktif. 

Bahkan, dana pembinaan yang semestinya digunakan untuk kegiatan siswa disebut sering dipotong atau tidak dibayarkan sama sekali.

“Kami merasa kegiatan siswa seperti mati suri. Tidak ada semangat karena dananya tidak jelas ke mana,” ucapnya.

Lebih ironis lagi, tumpukan sampah yang menumpuk dan mengeluarkan bau tak sedap sering kali mengganggu kenyamanan belajar. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kurangnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan sekolah.

Dugaan Kasus Pelecehan dan Ketidakpedulian Pihak Sekolah

Dalam penyampaiannya, Kelvin juga menyinggung hal paling mengejutkan, yaitu dugaan kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum sopir kepala sekolah, yang disebut merupakan kakak ipar sang kepsek. Ia menuturkan bahwa kasus tersebut tidak pernah ditindaklanjuti secara serius.

“Korban sampai pindah sekolah karena malu, tapi sampai sekarang belum ada tindakan apa pun,” ujarnya dengan nada kecewa.

Kelvin juga mengungkapkan bahwa ruang UKS hampir tidak memiliki fasilitas kesehatan, bahkan obat-obatan dasar pun tidak tersedia. 

Ia menambahkan bahwa petugas kebersihan atau tukang sapu sekolah belum menerima gaji selama berbulan-bulan, sementara penggunaan dana BOS dianggap sangat tidak transparan.

Yang paling menyedihkan, lanjut Kelvin, uang infak Jumat siswa pun ikut digunakan tanpa kejelasan penggunaannya.

Guru Ikut Angkat Suara

Pernyataan berani Ketua OSIS itu mendapat dukungan langsung dari kalangan guru. Salah satunya adalah Hendra, Ketua Jurusan Teknik Listrik SMKN 1 Indralaya Selatan, yang turut menyampaikan pandangannya di hadapan DPRD dan Disdik Sumsel.

Ia menggambarkan permasalahan di sekolah tersebut seperti “bom waktu” yang akhirnya meledak.

“Telur busuk kalau disimpan, baunya pasti akan tercium juga. Begitu pula dengan masalah di sekolah kami,” kata Hendra dengan tegas.

Ia mendesak agar Komisi V DPRD Sumsel dan Disdik Sumsel segera menonaktifkan kepala sekolah dari jabatannya serta melaporkan kasus ini kepada Gubernur Sumsel Herman Deru.

“Kami tidak bermaksud menjatuhkan pimpinan, tapi ini realita. Jika tidak ada langkah tegas, siswa kami sudah sepakat tidak mau belajar,” tegas Hendra.

Komisi V DPRD Sumsel Janji Tindak Lanjut

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, didampingi wakil dan sekretaris komisi, berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius.

“Besok kami akan rapat bersama Dinas Pendidikan, BKD, dan Inspektorat untuk memperjelas duduk persoalan ini,” ujar Alwis.

Ia juga menegaskan bahwa masalah hukum harus diselesaikan secara hukum, sementara persoalan moral harus diselesaikan dengan etika moral.

Komisi V juga menyatakan akan mengundang langsung kepala sekolah yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan memberikan hak jawab secara terbuka.

Dukungan Publik dan Harapan Perubahan

Rapat yang turut dihadiri oleh Kasubag Kepegawaian Disdik Sumsel, Enda Kusuma Dewi, serta Kabid SMA/SMK dan Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Ogan Ilir itu menjadi titik balik penting bagi dunia pendidikan di daerah tersebut.

Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya transparansi pengelolaan sekolah dan keberanian siswa serta guru dalam menyuarakan kebenaran.

Dengan adanya perhatian langsung dari DPRD dan Dinas Pendidikan, masyarakat berharap agar permasalahan di SMKN 1 Indralaya Selatan segera mendapatkan penyelesaian yang adil dan tuntas, demi menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, jujur, dan berintegritas. (***)