Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Musi Banyuasin - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketepatan sasaran Program Keluarga Maju (PKM), meskipun data penerima yang diajukan telah terkunci di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

PKM merupakan program unggulan Bupati H. M. Toha Tohet, SH, dan Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan kerja, serta fasilitasi pendidikan.

Penegasan ini kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi Tim Monitoring PKM yang digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati Muba pada Selasa (18/11/2025). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen dan dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah terkait. 

Dalam forum itu, disampaikan bahwa sebanyak 2.300 calon penerima telah dianggarkan sebagai penerima PKM tahun 2025.

Namun, meski anggaran sudah disiapkan, Pemkab Muba memastikan bahwa seluruh calon penerima tetap harus melalui verifikasi faktual. 

Proses verifikasi ini dilakukan untuk mengecek kembali kondisi sosial ekonomi para calon penerima, sehingga hanya masyarakat yang memenuhi kriteria masuk desil 1 sampai 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan dinyatakan layak.

Menurut Plt Kepala Dinas Sosial Muba, Deny, SH, M.Si, jumlah 2.300 tersebut bukanlah angka akhir yang tidak bisa berubah.

“Jumlah ini bukan sekadar angka. Ini adalah hasil proses verifikasi ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa PKM diterima hanya oleh warga yang berhak,” tegas Deny.

Verifikasi Ketat Demi Ketepatan Sasaran

Meskipun data calon penerima telah terkunci di SIPD, Pemkab Muba menilai bahwa verifikasi lapangan tetap wajib dilakukan.

Hal ini untuk mengantisipasi adanya perubahan kondisi sosial ekonomi warga atau potensi kesalahan data yang mungkin terjadi. 

Jika pada proses verifikasi ditemukan warga yang tidak lagi memenuhi kriteria, maka mereka dapat digugurkan sebagai calon penerima.

Program PKM sendiri akan direalisasikan secara bertahap selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Muba saat ini.

Dengan demikian, masyarakat yang belum terakomodasi dalam daftar penerima 2025 masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan pada tahun-tahun berikutnya.

Wabup: Bantuan Harus Tepat Karakter dan Berkelanjutan

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Muba, Kyai Abdur Rohman Husen, menyoroti pentingnya ketepatan program agar bantuan tidak berhenti pada kegiatan seremonial saja. 

Ia mengingatkan bahwa setiap bantuan yang diberikan harus mempertimbangkan karakteristik penerima agar program dapat berlanjut dan benar-benar berdampak.

“Ada kekhawatiran bahwa bantuan tidak sesuai dengan karakter penerima, sehingga program tidak berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan tidak bisa dikerjakan oleh satu dinas saja,” ujar Wabup.

Ia menekankan bahwa upaya pengurangan angka kemiskinan harus dilakukan secara terpadu melalui Forum Pengentasan Kemiskinan dan melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersama-sama. Kita perlu gotong royong lintas OPD agar program PKM memberikan hasil maksimal,” tambahnya.

Harapan untuk Program PKM yang Lebih Efektif

Pemkab Muba berharap verifikasi faktual yang dijalankan secara ketat dapat meningkatkan akurasi data penerima dan memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. 

Dengan kolaborasi lintas sektor dan pengawasan yang kuat, pemerintah optimistis PKM dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga Muba secara berkelanjutan.

Program PKM tidak hanya difokuskan pada pemberian bantuan modal, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan keluar dari jerat kemiskinan struktural. 

Pemerintah memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan program dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab demi terwujudnya Muba yang lebih maju dan sejahtera. (***)