Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Muara Enim - Rencana pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Muara Enim setinggi tujuh lantai dengan anggaran mencapai Rp130 miliar mendapat penolakan tegas dari Ketua DPRD Muara Enim, Deddy Arianto Sutopo, SPd. 

Penolakan itu disampaikan langsung Deddy saat mendengarkan presentasi pihak konsultan dalam rapat pembahasan awal proyek tersebut di Ruang Badan Anggaran DPRD Muara Enim beberapa hari lalu.

Menurut Deddy, rencana tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Ia mengaku terkejut ketika konsultan memaparkan desain megah gedung baru tersebut.

“Saya kaget, langsung menolak keras dan tidak setuju apa yang ditawarkan konsultan,” tegas Deddy saat dikonfirmasi pada Senin, 1 Desember 2025.

Fokus Renovasi, Bukan Membangun Gedung Baru

Deddy menjelaskan bahwa dalam rapat yang dipimpinnya bersama Sekretaris Daerah dan sejumlah undangan lainnya, keputusan pun diambil untuk membatalkan rencana pembangunan gedung tujuh lantai tersebut. 

Ia menegaskan bahwa masih banyak kebutuhan masyarakat yang jauh lebih penting dan mendesak untuk diprioritaskan pemerintah daerah.

Ia menambahkan, DPRD hanya mengusulkan renovasi ringan terhadap gedung yang ada, terutama pada fasilitas yang memang memerlukan perbaikan seperti toilet, musala, ruang Badan Kehormatan Dewan, ruang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta perbaikan tampilan depan gedung.

“Sebagai wakil rakyat, kami lebih baik mementingkan kepentingan masyarakat. Program pembangunan harus dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat,” ujar Deddy.

Dapat Apresiasi dari Mantan Anggota DPRD

Sikap tegas Ketua DPRD Muara Enim ini mendapat apresiasi dari mantan anggota DPRD Muara Enim, H. Faizal Anwar, SE. Ia menilai langkah Deddy mencerminkan kepedulian terhadap kondisi rakyat yang masih membutuhkan banyak dukungan pemerintah.

“Artinya, hati nurani Ketua DPRD tergerak dan lebih mementingkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Tapi pertanyaan saya, siapa yang mengundang konsultan tersebut?” kata Faizal.

Faizal menegaskan bahwa wakil rakyat memang seharusnya fokus pada kepentingan masyarakat, bukan terjebak pada kepentingan yang dianggap tidak mendesak atau bahkan hanya bersifat prestise. 

Menurutnya, usulan renovasi fasilitas umum untuk kenyamanan tamu rapat serta penambahan ruang rapat yang kondisinya memang sempit masih bisa diterima.

Gedung DPRD Dinilai Sudah Lebih Baik Dibanding Daerah Lain

Faizal menambahkan bahwa gedung DPRD Muara Enim saat ini sebenarnya sudah sangat baik dan bahkan lebih representatif dibandingkan gedung DPRD di banyak kabupaten kota lainnya. 

Karena itu, rencana pembangunan gedung baru dengan biaya fantastis tidak pantas dilakukan, terlebih beberapa ruangan di gedung yang ada saat ini justru belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau sebatas prestise, gedung DPRD Muara Enim sekarang sudah jauh lebih baik dari banyak daerah. Tapi kalau mau membangun gedung baru rasanya tidak elok. Gedung yang ada saja banyak fasilitasnya tidak difungsikan, contohnya gedung fraksi yang kosong dan tidak pernah dipakai,” ujarnya.

Masyarakat Harapkan Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

Penolakan rencana pembangunan gedung tujuh lantai DPRD ini dinilai selaras dengan harapan masyarakat agar pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Dengan dibatalkannya rencana tersebut, publik berharap anggaran daerah dapat dialokasikan secara lebih bijak dan tepat sasaran, terutama untuk peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, dan program kesejahteraan masyarakat lainnya.

Keputusan Ketua DPRD Muara Enim ini pun menjadi sinyal kuat bahwa legislatif ingin menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan nyata masyarakat, bukan berdasarkan usulan yang berpotensi menghamburkan anggaran tanpa urgensi yang jelas. (***)