Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Musi Banyuasin - Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 kembali menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi global. 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) turut ambil bagian dalam rakor yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Selasa (3/3/2026).

Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Muba ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi daerah, percepatan program pembangunan 3 juta rumah, serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, Alva Elan SST MPSDA, hadir mewakili Bupati Muba bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait. Rakor dibuka secara resmi dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi membutuhkan respons cepat dan langkah konkret dari pemerintah daerah. 

Menurutnya, stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga secara berkala, serta intervensi pasar jika terjadi lonjakan harga yang signifikan.

“Pemerintah daerah harus aktif melakukan pemantauan ketersediaan stok dan distribusi bahan pokok. Jangan sampai terjadi kelangkaan yang memicu kenaikan harga di pasar,” tegasnya.

Isu pengendalian inflasi daerah menjadi krusial, terutama menjelang momen-momen tertentu yang berpotensi meningkatkan permintaan bahan pangan. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, diharapkan stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga yang tidak terkendali.

Selain membahas inflasi, rakor juga mengulas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari program strategis nasional. 

Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyediaan lahan, menyederhanakan proses perizinan, serta melakukan sinkronisasi kebijakan agar target pembangunan perumahan dapat tercapai sesuai rencana.

Program pembangunan 3 juta rumah dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional. 

Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas dan memperkuat perekonomian lokal.

Bupati Muba H M Toha Tohet SH yang diwakili oleh Asisten II Alva Elan menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Muba dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan sebagai langkah strategis menekan laju inflasi daerah.

“Di bawah kepemimpinan Bupati H M Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen, Pemkab Muba terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, distribusi yang lancar, serta pengawasan harga di pasar,” ujar Alva.

Ia menambahkan, partisipasi aktif dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026 menjadi bagian dari upaya Pemkab Muba untuk tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. 

Hal ini sekaligus memastikan bahwa program prioritas nasional, seperti pembangunan perumahan dan penguatan jaminan produk halal, dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan stabilitas ekonomi di Kabupaten Muba tetap terjaga. 

Langkah-langkah konkret pengendalian inflasi, dukungan terhadap sektor perumahan, serta penguatan produk halal diyakini mampu melindungi daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tahun 2026. (***)