Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Prabumulih - Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas birokrasi melalui proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. 

Sebanyak sembilan pejabat aparatur sipil negara (ASN) mengikuti tahapan assessment center yang digelar di Mapolda Sumatera Selatan sebagai bagian dari proses lelang jabatan strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang tengah digencarkan Pemkot Prabumulih, sekaligus memastikan bahwa pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan publik.

Adapun empat jabatan strategis yang dilelang secara terbuka meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Staf Ahli Wali Kota Prabumulih. Jabatan-jabatan ini dinilai memiliki peran vital dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih, Efran Santiaji, menjelaskan bahwa assessment center merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses seleksi terbuka JPT Pratama. Menurutnya, metode ini dirancang untuk mengukur kemampuan peserta secara objektif dan menyeluruh.

“Assessment center menjadi instrumen penting untuk melihat kompetensi peserta, baik dari sisi manajerial, teknis, maupun sosial kultural. Ini adalah metode yang teruji dan digunakan secara luas dalam sistem manajemen ASN modern,” ujar Efran.

Ia menambahkan, melalui proses ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat terkait potensi dan kesiapan para peserta dalam menduduki jabatan strategis. Hal ini menjadi dasar penting dalam menentukan figur yang tepat untuk memimpin OPD.

Dalam pelaksanaan assessment, Pemkot Prabumulih menggandeng tim asesor profesional dari Mabes Polri. Dua asesor yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah I Wayan Gede Ardana dan Suradyanto, yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang penilaian sumber daya manusia aparatur.

Kehadiran tim asesor dari institusi Polri ini diharapkan mampu menjamin kualitas dan objektivitas hasil penilaian. Selain itu, keterlibatan pihak eksternal juga menjadi upaya untuk memastikan proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel.

“Dengan melibatkan asesor profesional, hasil assessment diharapkan benar-benar mencerminkan kemampuan peserta secara objektif, tanpa intervensi dari pihak manapun,” tegas Efran.

Proses assessment sendiri berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai tahapan penilaian yang ketat. Para peserta menjalani uji kompetensi yang mencakup aspek manajerial, teknis, dan sosial kultural. Selain itu, mereka juga mengikuti simulasi pemecahan masalah, wawancara mendalam, hingga tes psikologis.

Seluruh rangkaian tersebut dirancang untuk menggali potensi peserta secara komprehensif, sehingga hasil akhir dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan.

Efran memastikan bahwa seluruh proses seleksi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan mengedepankan prinsip transparansi. BKPSDM, lanjutnya, berkomitmen menjaga integritas dalam setiap tahapan seleksi.

“Kami ingin memastikan bahwa pejabat yang terpilih nantinya benar-benar yang terbaik dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Prabumulih,” katanya.

Lebih dari sekadar pengisian jabatan kosong, seleksi terbuka ini juga menjadi bagian dari pembinaan karier ASN secara berkelanjutan. Pemkot Prabumulih ingin menciptakan sistem yang mendorong ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN menjadi landasan utama dalam proses ini. Sistem tersebut menitikberatkan pada profesionalitas, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar pengangkatan jabatan, bukan faktor lain di luar itu.

Dengan mekanisme seleksi berbasis kompetensi seperti assessment center, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Ke depan, Pemkot Prabumulih berkomitmen untuk terus menerapkan sistem merit secara konsisten dalam setiap proses manajemen ASN. Dengan demikian, diharapkan akan lahir aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Melalui seleksi terbuka ini, Pemkot Prabumulih optimistis dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin OPD yang kuat dan visioner. Dampaknya, program pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Upaya ini sekaligus menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi di daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik, dengan menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan. (***)