Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Prabumulih – Ratusan warga Kota Prabumulih yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (21/4/2026). 

Aksi ini berlangsung di Simpang Empat Bawah Kemang, Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan kantor Pertamina Hulu Rokan Zona 4.

Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh dugaan ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh dua perusahaan jasa migas, yakni Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan Patra Drilling Contractor (PDC). 

Massa menilai proses seleksi tenaga kerja yang dilakukan tidak terbuka dan merugikan masyarakat lokal yang berharap mendapatkan kesempatan kerja.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi datang secara berkelompok menggunakan sepeda motor serta dua unit mobil pickup yang dilengkapi perangkat soundsystem. 

Mereka membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar perusahaan memberikan penjelasan terkait proses rekrutmen yang dinilai tidak transparan.

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum APM, Adi Susanto, bersama Ketua DPD APM Prabumulih, Abi Rahmat Rizki.

Dalam orasinya, Adi Susanto menyampaikan bahwa banyak masyarakat merasa tidak mendapatkan kejelasan terkait mekanisme seleksi, kriteria penilaian, hingga hasil kelulusan tenaga kerja tahap pertama dan kedua.

“Kami meminta pihak perusahaan untuk membuka secara jelas proses rekrutmen tenaga kerja. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat informasi yang tidak transparan,” ujar Adi di hadapan massa aksi.

Selain menyoroti transparansi, massa juga mengangkat dugaan adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam proses penerimaan tenaga kerja tersebut. 

Dugaan ini semakin memperkuat tuntutan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil seleksi yang telah diumumkan oleh pihak perusahaan.

Menurut Adi, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan seleksi ulang secara terbuka dan melibatkan tim independen. 

Ia mengusulkan agar proses tersebut diawasi oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, perwakilan masyarakat, serta media massa, guna memastikan keadilan dan keterbukaan.

“Jika memang ingin mengembalikan kepercayaan publik, lakukan seleksi ulang dengan sistem yang transparan dan melibatkan tim independen,” tegasnya.

Senada dengan itu, Abi Rahmat Rizki juga mendesak agar hasil seleksi tenaga kerja gelombang pertama dan kedua dibatalkan. Ia menilai terdapat indikasi ketidakwajaran dalam proses tersebut yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

“Kami meminta hasil seleksi dibatalkan dan diulang. Kami menduga ada praktik yang tidak sesuai dalam prosesnya,” ujar Abi dengan nada tegas.

Tak hanya soal rekrutmen, massa aksi juga menyinggung tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. 

Mereka meminta kejelasan kontribusi PDSI dan PDC, khususnya dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal di wilayah Prabumulih.

Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Ratusan personel dari Polres Prabumulih dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. 

Pengamanan dipimpin langsung oleh Kabag Ops, Harmianto, guna memastikan situasi tetap kondusif.

Petugas tampak berjaga di sejumlah titik strategis di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta mengatur arus lalu lintas. Meski diikuti ratusan massa, aksi berlangsung relatif tertib tanpa insiden berarti.

Di akhir orasinya, Adi Susanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini hingga mendapatkan kejelasan dari pihak terkait. Ia bahkan mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan tidak direspons.

“Jika tidak ada tanggapan serius, kami akan kembali turun ke jalan dan membawa persoalan ini ke DPRD pada 29 April 2026. Kami akan membuka semuanya di sana,” tegasnya, yang disambut sorakan dukungan dari massa aksi.

Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyangkut isu transparansi rekrutmen tenaga kerja di sektor migas, yang dinilai sangat penting bagi masyarakat lokal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PDSI maupun PDC terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. (***)