Home        Berita        Hukum Kriminal

Musionline.co.id, Muara Enim – Aktivitas pelayanan publik dan roda pemerintahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim dipastikan tetap berjalan normal meskipun sejumlah ruangan di kantor tersebut sempat digeledah dan disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi.

Penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses penyidikan dugaan tindak pidana suap dalam kegiatan pengadaan di lingkungan Disdikbud Kabupaten Muara Enim. 

Meski demikian, jajaran Disdikbud memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat, sekolah, maupun kegiatan administrasi pemerintahan tetap berlangsung seperti biasa tanpa hambatan berarti.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Drs. H. Andi Wijaya, MM, menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. 

Menurutnya, seluruh pegawai diminta tetap profesional dan fokus menjalankan tugas masing-masing demi menjaga kelancaran pelayanan publik.

"Kondisi yang ada saat ini tentu kita prihatin. Tetapi apa pun yang terjadi, roda pemerintahan harus tetap berjalan, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Andi Wijaya saat memberikan keterangan pada Senin, 15 Juni 2026.

Penggeledahan Tidak Mengganggu Pelayanan

Andi menjelaskan bahwa penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan KPK hanya terjadi pada beberapa ruangan tertentu di lingkungan kantor Disdikbud. 

Oleh karena itu, kondisi tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas kerja pegawai maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, sejak awal pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipatif agar seluruh kegiatan operasional tetap berjalan normal. Pegawai yang ruang kerjanya terdampak penyegelan langsung dialihkan sementara ke ruangan lain yang masih tersedia.

"Tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas di Disdikbud Muara Enim. Memang ada beberapa ruangan yang disegel dan digeledah, namun tidak menjadi masalah," katanya.

Ia menambahkan, pengalihan ruang kerja dilakukan secara cepat dan terkoordinasi sehingga tidak ada pekerjaan yang tertunda. Berbagai bidang yang terdampak tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memanfaatkan ruangan lain di lingkungan kantor.

"Sebelumnya bidang-bidang yang ruangannya disegel bergabung dengan bidang lain dan memanfaatkan ruangan yang ada. Jadi kegiatan tetap berjalan seperti biasa," jelas Andi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Disdikbud Muara Enim dalam menjaga stabilitas pelayanan pendidikan dan administrasi pemerintahan agar masyarakat tidak merasakan dampak dari proses hukum yang sedang berlangsung.

Hormati Proses Hukum yang Berjalan

Terkait penyidikan yang dilakukan KPK, Andi menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum. Disdikbud Muara Enim, kata dia, akan bersikap kooperatif apabila dibutuhkan informasi atau dokumen yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur sipil negara agar selalu menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Meski berada di tengah situasi yang cukup menyita perhatian publik, Andi menegaskan bahwa fokus utama Disdikbud tetap pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pembinaan sekolah, serta pelaksanaan program-program pendidikan yang telah direncanakan.

Ajukan Plh Sekretaris Dinas

Selain memastikan pelayanan tetap berjalan normal, Disdikbud Muara Enim juga mengambil langkah administratif untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Dinas yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena tengah menjalani proses hukum.

Andi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dinas kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim.

Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelancaran koordinasi internal, pengambilan keputusan administratif, serta pelaksanaan berbagai program kerja di lingkungan Disdikbud.

"Untuk Plh Sekretaris sebagai pengganti pejabat sebelumnya yang saat ini terjerat proses hukum, sudah kami ajukan ke BKPSDM. Yang diusulkan adalah Kepala Bidang Pembinaan SMP," ungkapnya.

Dengan adanya Plh Sekretaris, diharapkan seluruh proses administrasi dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Disdikbud dapat berjalan efektif tanpa mengalami kendala akibat kekosongan jabatan.

Komitmen Menjaga Kualitas Pelayanan Pendidikan

Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Muara Enim, Disdikbud menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Andi berharap seluruh pegawai tetap menjaga semangat kerja, meningkatkan profesionalisme, dan tidak terpengaruh oleh situasi yang sedang terjadi. Ia menilai pelayanan pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap menjadi prioritas utama.

"Kita berharap seluruh pegawai tetap fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh program pendidikan, kegiatan pembinaan sekolah, pelayanan administrasi pendidikan, serta agenda kerja lainnya tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan langkah-langkah penyesuaian yang telah dilakukan, Disdikbud Muara Enim optimistis seluruh pelayanan publik dapat terus berjalan lancar sambil tetap mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.

Situasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelayanan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim tetap dapat berlangsung secara profesional dan berkesinambungan meskipun menghadapi berbagai tantangan. 

Pemerintah daerah bersama seluruh perangkatnya berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan publik demi kepentingan masyarakat luas, khususnya di sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. (***)