Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Oku Timur – Di tengah berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan dan penyediaan hunian layak, masih terdapat warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Salah satunya dialami Nario, warga Dusun IV, Desa Argomulyo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, yang hingga kini masih tinggal di rumah sederhana beratap terpal dan berdinding papan bersama keluarganya.

Kondisi rumah yang jauh dari kata layak huni itu menjadi potret nyata masih adanya masyarakat yang membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman.

Berdasarkan pantauan di lapangan, rumah milik Nario tampak sangat sederhana. Atapnya menggunakan terpal sebagai penutup utama, sementara dinding rumah masih terbuat dari papan yang mulai lapuk. 

Saat hujan turun disertai angin kencang, penghuni rumah selalu dihantui rasa cemas karena khawatir bangunan tidak mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrem.

Nario bersama istri dan keluarganya tetap bertahan tinggal di rumah tersebut karena keterbatasan ekonomi. Sebagai buruh harian, penghasilannya tidak menentu. Sementara sang istri bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan yang juga bergantung pada musim dan ketersediaan pekerjaan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain rumah milik Nario, di sejumlah wilayah Desa Argomulyo masih ditemukan rumah-rumah warga yang mayoritas berprofesi sebagai buruh tani dan buruh harian dengan kondisi serupa. Banyak rumah masih berdinding papan, memiliki struktur bangunan sederhana, serta membutuhkan perbaikan agar memenuhi standar hunian yang layak.

Keberadaan rumah-rumah tersebut menjadi pengingat bahwa masih ada masyarakat yang membutuhkan dukungan melalui berbagai program bantuan, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program bedah rumah yang dilaksanakan pemerintah.

Masyarakat berharap pemerintah dapat kembali melakukan pendataan terhadap warga yang benar-benar membutuhkan sehingga bantuan perbaikan rumah dapat tepat sasaran.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Pemerintah Desa Argomulyo, Mulyono, membenarkan bahwa sebelumnya pemerintah desa telah melakukan pendataan terhadap sejumlah warga yang memiliki rumah tidak layak huni.

Menurutnya, data tersebut bahkan sudah pernah diajukan kepada instansi terkait agar mendapatkan bantuan program perbaikan rumah. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai realisasi bantuan tersebut.

"Dulu sudah didata dan sudah pernah diajukan, namun sampai saat ini belum ada kabar dari pihak manapun maupun dinas terkait," ujar Mulyono.

Ia berharap pemerintah kembali membuka kesempatan pendataan sehingga warga yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan rumah layak huni.

Hal senada disampaikan Slamet, yang akrab disapa Mamok, warga Desa Argomulyo sekaligus tetangga Nario. Ia mengaku prihatin melihat kondisi rumah yang ditempati tetangganya tersebut.

Menurut Mamok, setiap kali musim hujan tiba, dirinya turut merasa khawatir terhadap keselamatan keluarga Nario karena kondisi rumah yang dinilai sudah tidak layak.

"Nario itu tetangga saya. Melihat kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, apalagi saat hujan disertai angin pasti membuat khawatir. Semoga ke depannya bisa didata kembali dan mendapat perhatian dari pemerintah melalui program bedah rumah," ungkapnya.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.

Sementara itu, Nario mengaku sangat berharap suatu hari nanti dapat memiliki rumah yang lebih layak untuk dihuni bersama keluarganya.

Ia mengatakan bahwa keinginannya memperbaiki rumah sebenarnya sudah lama ada. Namun keterbatasan biaya membuat impian tersebut belum bisa diwujudkan.

"Kalau hujan angin, saya selalu merasa khawatir karena kondisi rumah seperti ini. Saya ingin memperbaiki dengan bata dan semen, tapi belum ada biaya. Saya hanya buruh harian, sedangkan istri saya buruh tani, penghasilan juga tidak menentu," jelas Nario.

Menurutnya, setiap hari ia berusaha bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga belum mampu menyisihkan biaya membangun rumah.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk memperoleh bantuan melalui program rumah layak huni atau bedah rumah.

"Saya berharap bisa mendapatkan perhatian pemerintah terkait program bantuan bedah rumah," pungkasnya.

Di sisi lain, harapan masyarakat mulai menemukan titik terang. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten OKU Timur, Danan Rachmat, melalui pesan singkat WhatsApp menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Menurut Danan, program tersebut direncanakan mulai direalisasikan pada Tahap I yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026.

"Insya Allah terealisasi di tahap I, akhir bulan depan," ujarnya pada Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa pada Tahap I akan dilakukan perbaikan terhadap sebanyak 265 unit Rumah Tidak Layak Huni yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Belitang II, Belitang Jaya, Madang Suku III, dan Martapura.

Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.

Meski demikian, masyarakat berharap proses pendataan benar-benar dilakukan secara objektif agar warga yang memang membutuhkan dapat menjadi prioritas penerima bantuan.

Keberadaan rumah-rumah tidak layak huni di Kabupaten OKU Timur menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Program perbaikan rumah menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan semakin banyak keluarga kurang mampu yang dapat menikmati tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang. (***)