Home        Berita        Hukum Kriminal

Musionline.co.id, Palembang – Fakta baru kembali terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pungutan liar (pungli) pengurusan izin berlayar kapal di lingkungan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang. 

Sejumlah saksi dari perusahaan agen kapal mengungkap adanya praktik penyerahan uang di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk memuluskan penerbitan dokumen kapal.

Yang mengejutkan, praktik penyerahan uang tidak resmi tersebut disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. 

Bahkan, berdasarkan keterangan beberapa saksi, kebiasaan tersebut sudah berjalan sejak kepemimpinan pejabat sebelumnya dan kemudian terus berlanjut hingga masa kepemimpinan terdakwa Yudi Kurniawan.

Pengungkapan tersebut mencuat dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pungutan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Palembang, Kamis (12/11/2026).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menghadirkan sebanyak 11 orang saksi dari perusahaan agen kapal.

Para saksi dimintai keterangan mengenai mekanisme pengurusan dokumen kapal, alur pembayaran, hingga dugaan adanya pungutan tambahan yang tidak masuk dalam ketentuan pembayaran resmi negara.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam persidangan kali ini adalah keterangan sejumlah saksi mengenai praktik pemberian uang di luar biaya resmi penerbitan dokumen SPB dan SPOG.

Di hadapan majelis hakim, beberapa saksi menerangkan bahwa penyerahan uang tersebut bukan sesuatu yang baru terjadi pada masa kepemimpinan terdakwa Yudi Kurniawan.

Menurut keterangan mereka, praktik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan bahkan disebut sebagai kebiasaan yang diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya.

Keterangan ini menjadi bagian penting bagi JPU untuk mendalami kemungkinan adanya pola pungutan tidak resmi yang telah berjalan secara berulang di lingkungan pelayanan KSOP wilayah kerja Karang Agung.

Pasalnya, apabila praktik tersebut benar telah berlangsung selama bertahun-tahun, maka penanganan perkara ini tidak cukup hanya berfokus pada satu orang terdakwa.

Penyidik juga perlu mendalami siapa saja pihak yang mengetahui, menerima, mengatur, atau diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut pada periode sebelumnya.

Dalam keterangan yang terungkap di persidangan, para saksi menyebut bahwa pada masa kepemimpinan sebelumnya terdapat nominal pungutan sekitar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta untuk setiap penerbitan kedua dokumen tersebut.

Keterangan para saksi itu tentu masih harus diuji melalui proses pembuktian. Namun, informasi tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh dugaan praktik pungutan di luar PNBP.

Perkara yang menjerat Yudi Kurniawan selaku Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, KSOP Kelas I Palembang, berkaitan dengan dugaan pungutan tidak resmi terhadap 23 perusahaan agen kapal.

Dalam surat dakwaan JPU, praktik tersebut diduga berlangsung selama periode Mei hingga Desember 2025.

Dalam kurun waktu sekitar delapan bulan tersebut, tercatat sebanyak 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja yang bersangkutan.

Dari aktivitas penerbitan dokumen tersebut, terdakwa Yudi Kurniawan diduga menerima uang lebih dari Rp2,3 miliar yang berasal dari 23 perusahaan agen kapal.

Jumlah tersebut menjadi perhatian karena penerimaan uang yang diduga dilakukan di luar ketentuan resmi itu berlangsung dalam waktu relatif singkat.

Berdasarkan uraian dakwaan JPU, rincian penerimaan uang tersebut terdiri dari:

Sekitar Rp1,7 miliar disebut diterima langsung oleh terdakwa Yudi Kurniawan.

Sebesar Rp167 juta merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan.

Sebesar Rp417 juta berasal dari pembayaran terkait penerbitan SPOG melalui saksi yang sama.

Jaksa juga menguraikan bahwa uang tersebut diterima melalui dua mekanisme, yakni transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut berada dalam penguasaan terdakwa serta penyerahan uang secara tunai.

Penyerahan tunai tersebut diduga dilakukan di beberapa lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.

Rincian tersebut menjadi salah satu materi yang didalami dalam proses persidangan untuk mengungkap bagaimana mekanisme penerimaan uang berlangsung dan siapa saja pihak yang terlibat.

Selain mengungkap dugaan penerimaan uang oleh terdakwa, JPU juga memaparkan adanya sejumlah aliran dana kepada pihak lain.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa dari total uang yang diduga diterima, terdapat sejumlah dana yang diserahkan kepada beberapa orang.

Rinciannya, sekitar Rp70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp42 juta diberikan kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.

Keterangan mengenai aliran dana tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara.

Sebab, dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan transaksi berulang, penelusuran aliran uang dapat membantu mengungkap bagaimana praktik tersebut dijalankan, siapa yang berperan, serta apakah terdapat pihak lain yang turut menikmati hasilnya.

Namun demikian, keterlibatan pihak-pihak yang namanya disebut dalam surat dakwaan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Tidak semua pihak yang disebut dalam aliran dana otomatis dapat dinyatakan melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini, jaksa juga mengungkap dugaan penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Berdasarkan uraian dakwaan, sekitar Rp2,1 miliar lebih disebut digunakan untuk berbagai kebutuhan Yudi Kurniawan.

Salah satu penggunaan dana yang menjadi sorotan adalah pembelian satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy.

Selain kendaraan mewah keluaran Amerika Serikat tersebut, terdakwa juga diduga menggunakan uang untuk membeli tujuh keping logam mulia dengan berat keseluruhan mencapai 274,9 gram.

Pembelian emas batangan tersebut menjadi salah satu materi yang diungkap jaksa dalam menjelaskan dugaan penggunaan uang yang berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.

Tidak hanya untuk membeli aset, sebagian dana juga disebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional serta pengeluaran sehari-hari terdakwa.

Temuan mengenai pembelian kendaraan dan emas batangan tersebut memperlihatkan pentingnya penelusuran aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Selain membuktikan dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum juga perlu memastikan bagaimana aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dapat ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum.

Kejati Sumsel Diharapkan Telusuri Dugaan Praktik Lama

Keterangan sejumlah saksi mengenai praktik setoran yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun menjadi perhatian tersendiri dalam perkara ini.

Apabila keterangan tersebut didukung bukti-bukti lain, bukan tidak mungkin penyidik Kejati Sumsel dapat mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui apakah terdapat dugaan pelanggaran serupa pada periode kepemimpinan sebelumnya.

Sebab, persoalan pungutan di luar PNBP bukan hanya menyangkut dugaan kerugian keuangan negara, tetapi juga berkaitan dengan integritas pelayanan publik di sektor kepelabuhanan.

Pelayanan penerbitan SPB dan SPOG seharusnya berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan biaya resmi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika benar terdapat pungutan tambahan yang dilakukan secara sistematis dan berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut berpotensi merugikan perusahaan agen kapal serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Karena itu, pengusutan perkara ini diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tidak tebang pilih.

Penelusuran terhadap dugaan aliran uang, pihak-pihak yang menerima dana, serta kemungkinan adanya pola pungutan pada masa sebelumnya dapat menjadi langkah penting untuk memastikan perkara ini terungkap secara terang.

Meski demikian, penetapan pihak lain sebagai tersangka tentu harus didasarkan pada alat bukti yang cukup dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Setelah mendengarkan keterangan 11 saksi dari perusahaan agen kapal, majelis hakim akhirnya menutup persidangan.

Sidang perkara dugaan korupsi pungutan pengurusan dokumen kapal di lingkungan KSOP Kelas I Palembang tersebut dijadwalkan kembali berlangsung pada pekan depan dengan agenda menghadirkan saksi lainnya.

Keterangan para saksi berikutnya diharapkan dapat memperjelas mekanisme penerimaan uang, hubungan antara para pihak, serta dugaan praktik pungutan di luar ketentuan PNBP yang menjadi pokok perkara.

Di sisi lain, proses persidangan juga akan menjadi kesempatan bagi JPU untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan yang telah disampaikan.

Dalam surat dakwaan, JPU mendakwa Yudi Kurniawan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga menyusun dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam dakwaan alternatif tersebut, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Seluruh dakwaan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan. Terdakwa tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan publik di sektor kepelabuhanan, dugaan penerimaan uang miliaran rupiah, serta keterangan saksi yang menyebut praktik pungutan tidak resmi diduga telah berlangsung jauh sebelum periode kepemimpinan terdakwa.

Publik kini menantikan sejauh mana Kejati Sumsel dan majelis hakim dapat mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk memastikan apakah dugaan praktik lama itu memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak lain.

Satu hal yang menjadi perhatian, penegakan hukum dalam perkara ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pembuktian dugaan perbuatan terdakwa, tetapi juga mampu mendorong perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan di lingkungan KSOP agar praktik pungutan di luar ketentuan tidak kembali terjadi. (***)