Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Kabar menggembirakan datang bagi ribuan honorer di seluruh Indonesia yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 namun belum dinyatakan lulus dalam pengumuman tahap pertama maupun tahap kedua. 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan akan memberlakukan skema optimalisasi formasi, memberikan kesempatan kedua bagi para peserta yang belum berhasil lolos.

Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka jalur optimalisasi setelah pengumuman resmi seleksi PPPK tahap 2. 

Ini menjadi angin segar yang dinanti-nantikan para honorer yang telah menaruh harapan besar untuk diangkat sebagai ASN melalui jalur PPPK tahun ini.

Apa Itu Optimalisasi Formasi PPPK 2024?

Optimalisasi adalah mekanisme pemanfaatan sisa formasi PPPK yang belum terisi setelah proses seleksi tahap 1 dan tahap 2 selesai. 

Ini bukan hal baru, namun penerapannya tahun ini menjadi lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak peserta.

"Optimalisasi diberlakukan setelah pengumuman kelulusan PPPK 2024 tahap 2," tegas Suharmen pada Sabtu (17/5/2025).

Yang lebih menggembirakan, skema ini tidak hanya berlaku bagi peserta yang masuk dalam database BKN, melainkan juga untuk semua honorer yang sudah mengikuti seleksi PPPK 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2.

"Tidak ada pembatasan hanya untuk honorer database. Tapi kalau tidak ikut seleksi PPPK 2024, tentu tidak bisa masuk optimalisasi," ujar Suharmen, menegaskan bahwa hanya mereka yang aktif mengikuti seleksi yang akan diberi kesempatan.

Dasar Hukum Skema Optimalisasi

Langkah ini sejalan dengan Keputusan Menteri PANRB yang telah diterbitkan, yaitu:

KepmenPAN-RB Nomor 347/2024

KepmenPAN-RB Nomor 348/2024

KepmenPAN-RB Nomor 349/2024

Ketiganya menjadi landasan kuat pelaksanaan optimalisasi bagi peserta seleksi PPPK tahun 2024.

“Optimalisasi dilakukan bagi seluruh peserta seleksi PPPK 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 yang belum mendapatkan formasi PPPK penuh waktu,” jelas Suharmen lebih lanjut.

Sistem Perankingan Jadi Penentu Kelulusan Optimalisasi

Proses optimalisasi tidak dilakukan secara acak. 

Ada sistem perankingan berdasarkan status prioritas, jabatan, dan kualifikasi pendidikan dari masing-masing peserta. 

Ini untuk menjamin prinsip keadilan dan meritokrasi tetap dijunjung.

“Skala prioritas tetap diberlakukan saat penentuan kelulusan jalur optimalisasi. Jadi, honorer yang masuk skala prioritas jangan khawatir tersingkir,” tambahnya.

Skema ini juga memberikan rasa aman bagi honorer dengan kualifikasi tinggi namun belum memperoleh formasi akibat keterbatasan kuota.

Peringatan dari Kepala BKN: Jangan Berhentikan Honorer!

Di tengah proses seleksi yang masih berjalan, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan agar tidak ada tindakan sembrono dari para pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pusat maupun daerah. 

Beliau menegaskan bahwa honorer tidak boleh diberhentikan selama proses seleksi masih berlangsung, termasuk mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Selama proses seleksi PPPK 2024 belum selesai, tidak boleh ada PPK yang merumahkan honorer,” tegas Zudan.

Pengangkatan PPPK Tahap 1 dan 2 Masih Berjalan

Prof. Zudan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang berfokus pada penyelesaian pengangkatan untuk lebih dari 1 juta ASN baru, baik dari jalur CPNS maupun PPPK tahap 1.

"CPNS ditargetkan selesai pengangkatannya pada Juni 2025 dan PPPK tahap 1 pada Oktober 2025. Setelah itu, baru proses optimalisasi bisa dijalankan untuk peserta yang belum lulus di tahap sebelumnya," jelasnya kepada media.

Skema ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam pengangkatan ASN baru di tengah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah.

Jika Tak Lolos Optimalisasi, Masih Ada PPPK Paruh Waktu

Bagi peserta yang tetap tidak mendapatkan formasi meskipun telah mengikuti tahap optimalisasi, BKN menyatakan bahwa mereka akan diarahkan ke program PPPK Paruh Waktu.

Skema PPPK Paruh Waktu merupakan alternatif kebijakan baru yang saat ini sedang dalam proses pengusulan oleh pemerintah dan akan mulai diterapkan pada tahun ini.

"Sisa formasi PPPK yang tidak terisi akan diisi dengan skema optimalisasi. Jika tetap tidak terisi, peserta dialihkan ke PPPK paruh waktu,” jelas Suharmen.

Pemerintah Wajib Anggarkan Gaji Honorer hingga SK ASN Terbit

Kepala BKN juga mengingatkan semua instansi pemerintah pusat dan daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran gaji honorer yang tengah menjalani proses seleksi, hingga mereka resmi diangkat melalui Surat Keputusan (SK) sebagai ASN.

"Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN tidak mendapatkan hak-haknya," ujarnya, merujuk pada Surat MenPAN-RB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tertanggal 12 Desember 2024.

Zudan menegaskan bahwa proses rekrutmen ASN ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Prosesnya panjang dan butuh komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikan hingga tuntas.

Skema optimalisasi menjadi secercah harapan baru bagi peserta seleksi PPPK 2024, terutama para honorer yang belum berhasil mendapatkan formasi. 

Pemerintah melalui BKN dan Kementerian PANRB menunjukkan komitmen untuk tidak meninggalkan satu pun honorer yang telah menunjukkan pengabdiannya.

Penerapan skema ini bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tapi juga wujud keberpihakan pemerintah kepada para tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah-daerah.

Dengan sistem perankingan yang adil dan skema alih jalur ke PPPK paruh waktu, pemerintah berusaha memberikan solusi menyeluruh agar proses transisi menuju ASN berjalan mulus dan tidak mencederai hak-hak para honorer. (***)