Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung langkah pemerintah untuk mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB). 

Menurutnya, kebijakan membuka kembali ruang pemekaran wilayah ini penting guna mempercepat pelayanan publik sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Dalam keterangannya pada Minggu (6/7/2025), Gus Khozin – sapaan akrab Muhammad Khozin – memaparkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 360 usulan pemekaran daerah yang masuk ke Komisi II DPR RI. 

Ratusan usulan tersebut mencakup permintaan pembentukan provinsi, kabupaten, maupun kota baru di seluruh Indonesia.

“Namun sampai detik ini, kan, moratorium masih belum dicabut,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jatim IV (Jember dan Lumajang) itu.

Khozin mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu, salah satu poin kesimpulannya adalah merekomendasikan agar pemerintah melakukan pelonggaran moratorium DOB. 

Hanya saja, pelonggaran itu tetap harus diiringi dengan persyaratan yang ketat dan selektif.

“Jangan saklek untuk moratorium, tetapi dibuka dengan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat,” tegasnya.

Menurutnya, semangat dari pemekaran wilayah ini harus selalu diarahkan pada upaya mempersingkat jalur birokrasi yang dinilai masih terlalu panjang. 

Dengan terbentuknya DOB, diharapkan pelayanan publik semakin dekat dengan rakyat, distribusi pembangunan semakin merata, dan peluang kerja pun terbuka lebih luas.

“Muaranya nanti kepada kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan kerja, birokrasi yang melayani, pemerataan pembangunan. Semangatnya ke sana,” jelas Gus Khozin yang juga pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Khozini, Jember.

Namun, ia mengakui bahwa tantangan di balik kebijakan ini juga tidak kecil. Untuk saat ini, pemerintah masih menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. 

Sementara pembentukan DOB, lanjutnya, memerlukan biaya yang besar, baik untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan kantor pemerintahan, maupun penyiapan sumber daya manusia (SDM).

“Kita paham membuka DOB ini implikasinya kan pada kebutuhan anggaran. Baik itu untuk infrastruktur pemerintahan maupun menyiapkan SDM,” kata Khozin.

Meski demikian, PKB tetap mendorong agar moratorium DOB tidak lagi diberlakukan secara kaku. “Oh ya, perlu dibuka. Tidak boleh kemudian pakai kacamata kuda, moratorium,” cetusnya.

Khozin menambahkan, sebagai negara kepulauan yang sangat luas secara geografis dan beragam secara demografis, Indonesia memang pada titik tertentu membutuhkan pemekaran wilayah agar pembangunan lebih merata. 

Namun ia mengingatkan, pembentukan DOB harus dilandasi asas urgensi yang jelas, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan atau kepentingan elit tertentu.

“Pemekaran itu keniscayaan, ketika kita sadari negara kita negara kepulauan. Secara geografis sangat luas, secara demografis juga sangat beragam. Artinya, basisnya harus ditinjau ulang. Tidak saklek moratorium, tetapi tetap dikasih kelonggaran dengan kriteria lebih ketat,” pungkas Khozin.

Dukungan PKB terhadap pencabutan moratorium DOB ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi aspirasi masyarakat di daerah-daerah yang telah lama memperjuangkan pemekaran. 

Namun publik tentu akan menanti bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan seleksi DOB yang transparan, adil, dan akuntabel, sehingga benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya menambah beban fiskal negara atau menjadi ajang politisasi.

Dengan pendekatan yang hati-hati, rasional, serta mengutamakan asas pemerataan dan peningkatan pelayanan, pemekaran wilayah diyakini dapat menjadi solusi strategis dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. (***)