Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa tugas besar untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal politik, khususnya pemilih, berada di pundak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Menurut Dede Yusuf, pendidikan politik sangat penting terutama dalam menyiapkan pemilih, khususnya generasi muda, agar tidak hanya mendapat informasi seputar pemilu dari media sosial yang belum tentu valid.

“Salah satu tugas terbesar KPU dan Bawaslu itu adalah justru bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda. Ini sangat urgen dan krusial, supaya mereka tidak hanya memperoleh informasi dari media sosial yang rawan hoaks,” ujar Dede.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam proses pendidikan politik. 

Ia mengingatkan agar KPU dan Bawaslu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyebarluaskan edukasi politik, termasuk lewat platform digital yang saat ini banyak diakses generasi milenial dan Gen Z.

“Saya sepakat dengan pendapat teman-teman di Komisi II bahwa penggunaan digitalisasi, termasuk media sosial, podcast, ataupun konten kreatif lainnya harus dioptimalkan. Tentu melibatkan semua stakeholders agar lebih masif dan tepat sasaran,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dede Yusuf juga menanggapi pemaparan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) KPU maupun Bawaslu untuk tahun 2026. 

Menurutnya, angka yang diajukan kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut sudah sesuai dengan kebijakan efisiensi pemerintah.

“Rata-rata anggaran sudah cukup besar efisiensinya, tapi kami di Komisi II tetap memerlukan pendalaman lebih lanjut. Apalagi pada 2026 nanti belum ada kegiatan kepemiluan besar yang dominan seperti Pemilu Serentak 2024 lalu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa KPU terus berupaya menjalankan program pendidikan politik untuk pemilih. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula dan kelompok rentan.

“Di program kami, pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan menjadi salah satu prioritas utama. Intinya memang berupa sosialisasi,” kata Afif.

Ia mengungkapkan, KPU kabupaten/kota telah melakukan banyak inovasi dalam pelaksanaan pendidikan politik. Tidak hanya lewat forum resmi, KPU juga turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menjadi pembina upacara sekaligus memberikan edukasi politik.

“Banyak KPU kabupaten/kota datang ke sekolah, memimpin upacara, lalu memberi materi demokrasi. Ada juga yang menggandeng komunitas hobi, menggunakan podcast, dan berbagai platform lainnya. Semua ini bagian dari pendidikan pemilih,” jelasnya.

Afif pun menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilu, tetapi terus diupayakan sepanjang tahun. Ia berharap dukungan semua pihak agar program pendidikan politik ini berjalan berkelanjutan.

“Semua inovasi sedang kami jalankan, tentu dengan segala keterbatasan kami di lapangan. Tapi yang pasti ini akan terus kami lakukan demi meningkatkan kualitas demokrasi kita,” tutupnya.

Dengan semakin intensifnya pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, diharapkan angka partisipasi pemilih pada pemilu mendatang akan terus meningkat. Terutama dari kalangan pemilih pemula yang menjadi kunci masa depan demokrasi Indonesia. (***)