Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Prabumulih - Pemerintah Kota Prabumulih tengah dihadapkan pada persoalan serius usai pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. 

Munculnya dugaan bahwa sejumlah honorer "siluman" atau honorer fiktif berhasil lolos seleksi, telah memicu keresahan di kalangan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Kegaduhan mulai mencuat setelah beberapa honorer kategori R2 dan R3—yang selama ini bekerja aktif di lingkungan Pemkot Prabumulih—tidak berhasil lolos seleksi PPPK. 

Ironisnya, nama-nama yang tidak dikenal dan diduga tidak pernah mengabdi justru tercantum sebagai peserta yang dinyatakan lulus.

Para honorer R2 dan R3 pun bereaksi keras. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mencoret nama-nama honorer fiktif yang lolos. 

Menurut mereka, kelulusan honorer yang tidak pernah terlihat bekerja atau bahkan tidak terdata sebelumnya adalah bentuk ketidakadilan, mencederai proses seleksi, dan menyakiti hati tenaga honorer yang telah lama mengabdi dengan penuh dedikasi.

Menanggapi isu tersebut, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, langsung turun tangan. Ia memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh peserta seleksi PPPK yang lulus.

"Kita harus pastikan bahwa yang lulus adalah orang-orang yang benar-benar berhak dan telah mengabdi dengan riil. Kita tidak ingin ada nama-nama siluman yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem seleksi yang seharusnya transparan dan objektif," ujar Wali Kota Arlan dalam keterangan resminya.

Menindaklanjuti perintah tersebut, BKPSDM Prabumulih langsung membentuk tim khusus untuk memverifikasi data para peserta yang dinyatakan lulus. Hasil verifikasi awal menunjukkan indikasi keberadaan honorer siluman dalam jumlah signifikan.

"Iya benar, ada dugaan honorer siluman yang lolos seleksi. Saat ini jumlahnya sedang kita validasi, tapi informasinya bisa mencapai puluhan orang," ungkap seorang sumber internal Pemkot yang enggan disebutkan namanya.

Sedangkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Prabumulih, Efran Santiaji, ST, MM, membenarkan adanya proses verifikasi internal terhadap nama-nama yang lulus PPPK. 

"Kami telah melaksanakan verifikasi sesuai instruksi Wali Kota. Hasilnya akan kita sampaikan ke publik," ujarnya kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).

Namun, harapan publik untuk memperoleh informasi resmi terkait hasil verifikasi tersebut harus tertunda. Press release yang semula dijadwalkan pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB gagal dilaksanakan. 

Belasan awak media yang telah menunggu di kantor BKPSDM harus kecewa karena pejabat yang ditunggu, termasuk Plt BKPSDM, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Inspektur Kota, tidak kunjung hadir tanpa penjelasan resmi.

Kondisi ini makin memperbesar spekulasi publik dan membuat isu honorer siluman semakin liar di kalangan masyarakat. Ketiadaan informasi resmi menimbulkan tanda tanya besar: apakah benar sistem rekrutmen PPPK di Prabumulih telah dicemari oleh permainan oknum tertentu?

Tuntutan Transparansi

Terpisah, Ketua Forum Honorer Prabumulih, Dedi Susanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan audiensi dengan Wali Kota untuk mendesak peninjauan ulang terhadap nama-nama yang lulus. 

"Kami ingin proses ini adil dan transparan. Jika benar ada honorer fiktif yang lolos, maka harus dicoret dan digantikan dengan yang berhak," tegasnya.

Dedi juga mengungkapkan bahwa para honorer merasa kepercayaan mereka terhadap pemerintah mulai luntur jika masalah ini tidak dituntaskan. 

"Kami bukan hanya butuh janji, tapi tindakan nyata. Kami akan terus mengawal sampai ke tingkat pusat bila perlu," tambahnya.

Aktivis pemerhati kebijakan publik, Wulan Hapsari, menilai bahwa temuan ini harus segera diusut tuntas, bahkan melibatkan aparat penegak hukum. 

"Kalau memang ada pemalsuan data, maka itu masuk ranah pidana. Jangan hanya verifikasi internal, tapi libatkan Inspektorat dan aparat hukum agar akuntabel," ujarnya.

Isu honorer siluman di Prabumulih menjadi ujian serius bagi integritas sistem kepegawaian di tingkat daerah. 

Ketegasan dari kepala daerah, ketelitian dari BKPSDM, serta desakan publik yang terus mengawal proses ini akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan seleksi PPPK. Publik kini menanti bukti, bukan sekadar janji. (***)