Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Muara Enim – Kabupaten Muara Enim mendapat kehormatan besar menjadi tuan rumah Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) III Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2025. 

Kegiatan bergengsi yang mempertemukan ratusan cendekiawan, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan tersebut digelar di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS) pada Sabtu, 29 November 2025.

Silakwil III bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis yang mempertemukan ide, gagasan, serta peta jalan pembangunan umat. 

Melalui diskusi yang melibatkan berbagai elemen, forum ini diharapkan memperkuat posisi ICMI sebagai motor intelektual pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim.

Muara Enim Angkat Tema Tata Kelola Pertanahan dan Ekonomi Umat

Dalam Silakwil kali ini, ICMI Sumsel mengusung tema besar terkait pemberdayaan ekonomi umat serta keadilan dalam tata kelola pertanahan. 

Isu tersebut menjadi fokus pembahasan karena memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses sumber daya, serta keberlangsungan pembangunan di berbagai wilayah Sumatera Selatan.

Pemilihan tema ini semakin relevan mengingat persoalan pertanahan kerap menjadi sumber konflik, hambatan investasi, serta ketimpangan akses lahan bagi masyarakat kecil. 

Dengan keterlibatan langsung pakar pertanahan, akademisi, dan pemerintah daerah, forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret untuk mendorong tata kelola lahan yang lebih terbuka dan berkeadilan.

Peran Strategis Bupati H Edison sebagai Ketua ICMI Muara Enim

Sebagai tuan rumah, Ketua ICMI Kabupaten Muara Enim yang juga Bupati Muara Enim, H Edison, turut menegaskan pentingnya reformasi pertanahan. 

Berbekal pengalaman panjang dalam birokrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Edison menilai bahwa transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pertanahan harus menjadi prioritas utama.

Edison menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemikiran dari para cendekiawan untuk menemukan terobosan baru dalam penyelesaian sengketa lahan, pemberdayaan masyarakat adat, serta percepatan redistribusi tanah agar pembangunan dapat berjalan inklusif.

“Pertanahan adalah fondasi pembangunan. Jika pengelolaannya adil, maka ekonomi daerah ikut tumbuh,” ujar Edison dalam sambutannya.

Dorong UMKM dan Ekonomi Syariah

Selain isu pertanahan, pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi perhatian utama. 

Para peserta Silakwil membahas berbagai strategi untuk memperkuat pelaku UMKM di Muara Enim dan kabupaten/kota lainnya di Sumsel, termasuk pengembangan ekonomi berbasis syariah yang dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk halal dan layanan keuangan syariah.

ICMI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat membuka peluang kemitraan baru, peningkatan literasi digital pelaku UMKM, serta pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, energi, dan pariwisata.

ICMI Sumsel Harap Silakwil Lahirkan Program Nyata

Sementara itu, Ketua ICMI Sumsel melalui Sekretaris MPW ICMI Sumsel, Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH, MH, menekankan bahwa Silakwil III harus menghasilkan program kerja yang dapat diaplikasikan secara nyata. 

Ia berharap Muara Enim tidak hanya dikenal sebagai lokasi penyelenggaraan acara, tetapi menjadi pusat lahirnya ide-ide baru yang dapat mendorong kemajuan Sumatera Selatan.

“ICMI bukan hanya wadah intelektual, tetapi juga lokomotif perubahan,” tegasnya.

Dengan terselenggaranya Silakwil III, Kabupaten Muara Enim semakin memperkuat citranya sebagai daerah yang aktif mengembangkan inovasi, menjalin kolaborasi, serta memberi ruang terbuka bagi hadirnya ide-ide pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (***)