Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Gelombang disinformasi yang terus membanjiri ruang publik Indonesia kini tak lagi bisa dipahami sebagai sekadar persoalan konten palsu di media sosial. 

Fenomena ini telah berkembang menjadi masalah sistemik yang menyentuh berbagai lapisan, mulai dari rendahnya literasi digital masyarakat, model bisnis platform digital yang berbasis engagement, hingga kerangka regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Di tengah kompleksitas tersebut, kehadiran kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) justru mempercepat sekaligus memperumit lanskap informasi nasional.

Ketua DigiBroadcast/Digital Media and Broadcasting (MASTEL), Neil R. Tobing, menilai bahwa tantangan disinformasi di Indonesia memiliki karakter khas yang membutuhkan pendekatan kebijakan komprehensif dan lintas sektor. 

Bersama BBC, MASTEL menyusun policy brief dan roadmap penanganan disinformasi sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan informasi nasional.

“Kalau bicara kebijakan di Indonesia, ada tiga karakter utama dari ekosistem disinformasi kita,” ujar Neil dalam diskusi bertema Navigating AI in Newsrooms: Research Insights and Media Business Sustainability yang digelar di Jakarta.

Tiga Akar Masalah Disinformasi Nasional

Karakter pertama adalah rendahnya literasi digital. 

Dengan jumlah pengguna media sosial yang diperkirakan mencapai sekitar 160 juta orang, kemampuan publik untuk memilah, memverifikasi, dan memahami kredibilitas sumber informasi belum berkembang secara sistemik. 

Akibatnya, informasi yang bersifat emosional dan provokatif kerap dikonsumsi tanpa proses kritis.

Kedua, ketergantungan tinggi terhadap platform digital yang mengandalkan trafik dan engagement sebagai tulang punggung model bisnis. 

Meski tidak secara langsung menciptakan disinformasi, algoritma platform cenderung mempromosikan konten dengan tingkat interaksi tinggi, yang sering kali berkorelasi dengan sensasi dan polarisasi. 

Dalam konteks ini, disinformasi menemukan medium penyebaran yang sangat efektif.

Ketiga, regulasi yang masih bersifat reaktif dan penanganan kasus per kasus. 

Neil mencontohkan peristiwa demonstrasi besar pada Agustus lalu, ketika respons terhadap penyebaran informasi berbeda antara media televisi dan media sosial. 

Ketidaksinkronan tersebut memicu kebingungan publik dan memperparah situasi di lapangan.

Ketika tiga karakter ini bertemu dengan teknologi AI—yang mampu memproduksi, memodifikasi, dan mendistribusikan konten dalam skala besar—disinformasi tak lagi bersifat sporadis. 

Ia berpotensi menjadi ancaman sistemik terhadap stabilitas ruang publik dan kepercayaan sosial.

Tantangan Spesifik Indonesia Timur

Dari perspektif kawasan, Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana, menekankan bahwa disinformasi di Indonesia Timur memiliki dimensi yang berbeda dibanding wilayah Barat dan Tengah. 

Kondisi sosial, politik, serta sejarah demokrasi yang tidak seragam menuntut pendekatan yang lebih kontekstual.

“Itu kawasan yang secara politik dan sosial memang berbeda. Karena itu, disinformasi tidak bisa diperlakukan dengan kacamata yang sama,” ujarnya.

Alih-alih semata dipandang sebagai ancaman, Upi melihat disinformasi dan misinformasi sebagai blessing in disguise—pintu masuk untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan imajinasi kebangsaan yang lebih adil. 

Sejak Maret 2025, jejaring media di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Gorontalo telah menggelar pertemuan bersama di Makassar untuk merumuskan langkah kolaboratif.

Menurut Upi, tantangan terbesar bukan hanya soal infrastruktur digital, melainkan literasi kognitif dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap Indonesia Timur. 

Roadmap nasional, katanya, masih terlalu berorientasi pada kebutuhan wilayah Barat.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, kolaborasi dengan perguruan tinggi dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin. 

Kerja sama ini diarahkan pada penguatan literasi politik dan teknologi, termasuk pemanfaatan AI secara kritis.

“Yang harus kita bangun adalah ekosistem informasi yang sehat di Indonesia Timur. Media harus menjadi titik awal penyadaran publik, terutama di wilayah 3T,” tegasnya.

Perspektif Gender dan Kolonisasi Data

Isu disinformasi juga memiliki dimensi gender yang kerap luput dari perhatian. 

Pemimpin Redaksi sekaligus Penanggung Jawab Konde.co, Luviana Ariyanti, menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai kolonisasi data—ketimpangan dalam siapa yang memproduksi teknologi dan data, serta siapa yang terdampak olehnya.

Di Indonesia, jurnalis perempuan masih berada di kisaran 18–20 persen. 

Ketimpangan ini berimplikasi pada sudut pandang teknologi dan kebijakan informasi yang kerap mengabaikan pengalaman kelompok rentan.

“Teknologi bukan hanya soal membuka laptop dan punya keahlian teknis, tapi juga soal perspektif dan keberpihakan,” kata Luviana.

Ia mencontohkan maraknya kekerasan berbasis gender secara daring, termasuk di Indonesia Timur. 

Namun, diskursus publik lebih sering terjebak pada angka adopsi teknologi, bukan pada dampak sosial yang dialami perempuan.

Sebagai respons, Konde.co meluncurkan microsite Perempuan Timur untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya berpusat di Barat. 

Inisiatif serupa juga dilakukan oleh Kabar Makassar melalui kanal Kabar Perempuan. 

Bagi Luviana, isu ini harus dimainstreamingkan agar tidak terus berada di pinggiran diskursus publik.

AI, Media Kepentingan Publik, dan Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam diskusi yang sama, Country Director Indonesia dan Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menegaskan bahwa organisasinya hadir bukan sebagai “ahli pembangunan Indonesia”, melainkan sebagai fasilitator dialog berbasis riset.

Melalui proyek Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE), BBC Media Action memulai pendekatan dengan mendengarkan pengalaman audiens dalam menghadapi misinformasi dan disinformasi. 

Hasil riset menunjukkan kompleksitas persoalan yang lebih tajam di Indonesia Timur, terutama terkait kebutuhan informasi publik dan tantangan distribusinya.

AI dipandang sebagai alat yang berpotensi menghadirkan keberagaman suara, namun juga membawa risiko baru. 

Karena itu, pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor—antara media, regulator, akademisi, dan pelaku teknologi—menjadi kunci.

Ketahanan Informasi Tak Bisa Bertumpu pada Teknologi Semata

Benang merah dari seluruh diskusi ini menunjukkan bahwa ketahanan informasi nasional tidak cukup dibangun dengan perangkat digital atau teknologi AI saja. 

Ia membutuhkan fondasi literasi yang kuat, regulasi yang adaptif, keberpihakan terhadap wilayah tertinggal, serta jurnalisme yang tetap berpijak pada kepentingan publik.

Dalam era percepatan teknologi dan polarisasi informasi, masa depan ruang publik Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk bekerja bersama—bukan hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga memahami dampak sosial, politik, dan kemanusiaannya. (***)