Musionline.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala daerah agar memasifkan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat maupun Mikro. Sosialisasi PPKM Darurat dan Mikro agar kepala daerah juga menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun tokoh masyarakat. Seperti di Jawa Timur yang dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi di daerah lain.
“Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur, bagus dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lainnya. Mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Mendagri Tito.
Mendagri menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM Darurat dan Mikro. Hal itu penting dilakukan sebagai upaya mengindentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor.
“Semua kepala daerah turun semua. Ini yang dipesankan oleh bapak Presiden pada saat ratas (rapat terbatas), (yaitu) kehadiran kepala daerah di lapangan,” kata Tito.
Selain berpesan soal kekompakan kepala daerah bersama forkopimda dalam melaksanakan PPKM Darurat dan Mikro, Tito juga meminta kepala daerah segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Dengan begitu, masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran bansos sebagai dukungan bantuan dari pemerintah daerah.
Sebelumnya, Mendagri Tito juga sudah menyampaikan, kunci keberhasilan khususnya PPKM Darurat terletak pada sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan forkopimda, hingga masyarakat harus bergerak bersama satu visi, untuk bersama memutus rantai penyebaran Covid-19. (hattadi)
