Musionline.co.id, Jakarta – Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Kesepakatan tersebut terungkap saat rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah sependapat terkait rencana pelaksanaan pemungutan suara Pemilu untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang jatuh pada 14 Februari 2024. “Kami kira dari pemerintah sependapat tanggal 14 Februari 2024,” kata Tito.
Dikatakan Tito, pemerintah berharap penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi tersebut, akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye.
“Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain,” ujar Tito.
Berkaca dari suskesnya pengalaman Pilkada Serentak 2020, Mendagri Tito mengimbau untuk mengambil pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat perlu dikelola.
“Kita ketahui memang election adalah puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi dimana satu-satunya momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka. Maka satu keniscayaan, yang harus kita kelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik,” tandas Tito. (hattadi)
