Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Polemik kebijakan cukai rokok yang dinilai semakin eksesif kembali menuai sorotan tajam dari berbagai pemangku kepentingan, baik di sektor hulu maupun hilir industri hasil tembakau. 

Di tengah tantangan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat yang melemah, kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok secara agresif dianggap berpotensi melumpuhkan ekosistem industri rokok nasional, sekaligus mengancam keberlangsungan hidup jutaan petani tembakau di Indonesia.

Salah satu suara paling lantang datang dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yang mewakili aspirasi sekitar tiga juta petani di berbagai daerah sentra tembakau. 

Melalui Ketua Umum DPN APTI, Agus Parmuji, para petani menyampaikan harapan besar kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan cukai yang selama ini dianggap tidak berpihak pada petani dan pelaku industri lokal.

“Tiga juta petani tembakau sangat menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden Prabowo yang bervisi menjaga kedaulatan nasional. Kami percaya beliau bisa membuktikan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat dengan mengkaji ulang kebijakan cukai rokok yang eksesif ini,” tegas Agus, Selasa (13/05/2025).

Industri Kretek Nasional dalam Ancaman

Menurut Agus Parmuji, kebijakan fiskal pemerintah dalam bentuk cukai rokok telah menjadi beban besar bagi industri kretek nasional, terutama segmen yang melibatkan ribuan UMKM dan pabrikan kecil-menengah. 

Kenaikan tarif cukai yang tak terkontrol justru membuka celah masuknya rokok ilegal dan menyulitkan industri legal untuk bersaing di pasar domestik.

“Instrumen cukai sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya industri hasil tembakau. Kebijakan yang eksesif bisa menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan sebesar 10% dari total APBN. Ini angka yang sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk mendanai program-program prioritas pemerintah,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa efek domino dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, namun juga petani tembakau dan cengkeh yang menggantungkan hidup pada serapan bahan baku oleh pabrikan rokok.

Dukungan dari Wakil Rakyat: Stabilitas Cukai Harus Jadi Prioritas

Kritik terhadap kebijakan cukai rokok juga disuarakan oleh anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, yang menilai pemerintah selama ini lebih mengejar target penerimaan negara daripada mempertimbangkan keseimbangan ekosistem ekonomi.

“Pemerintah mengambil uangnya dari cukai rokok, tanpa memperdulikan nasib industri rokok itu sendiri. Cukai ini harus dibenahi agar bisa stabil. Jika industri tumbuh sehat, penerimaan negara pun ikut stabil,” ucap Eric.

Eric juga menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan pendekatan cukai yang proporsional dan terukur, agar tidak menimbulkan keguncangan di tingkat produksi dan konsumsi.

Tembakau Masih Jadi Tulang Punggung Ekonomi Daerah

Kritik juga datang dari Bupati Temanggung, Agus Setyawan, yang mewakili salah satu daerah sentra tembakau terbesar di Indonesia. 

Ia menyebutkan bahwa tembakau selama ini memiliki multiplier effect tinggi yang menopang roda perekonomian masyarakat pedesaan.

Namun, kondisi petani di lapangan kini makin terpuruk lantaran pabrikan rokok mengurangi serapan bahan baku akibat menurunnya daya beli masyarakat.

“Naiknya cukai rokok secara otomatis menurunkan konsumsi masyarakat terhadap rokok legal. Akibatnya, serapan tembakau di tingkat petani juga menurun drastis. Ini berpengaruh besar terhadap posisi tawar petani,” kata Bupati Agus.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih bijak dalam merancang kebijakan yang menyentuh sektor strategis seperti industri tembakau, karena menyangkut hajat hidup banyak orang di desa.

Rokok Ilegal Marak: Imbas Kenaikan Cukai Berlebihan

Kementerian Keuangan dalam laporannya pada akhir tahun 2024 mengungkapkan bahwa pelanggaran peredaran rokok ilegal meningkat drastis. 

Rokok polos tanpa pita cukai menyumbang pelanggaran tertinggi hingga 95,44%, diikuti oleh rokok palsu (1,95%), salah peruntukan atau saltuk (1,13%), bekas (0,51%), dan salah personalisasi atau salson (0,37%).

Fakta ini menunjukkan bahwa semakin mahal harga rokok legal akibat beban cukai, semakin tinggi pula potensi pasar gelap rokok ilegal yang tidak memberikan kontribusi apa pun kepada negara.

Petani Tembakau: Garda Terdepan Kedaulatan Ekonomi Rakyat

Dalam berbagai kesempatan, APTI menegaskan bahwa keberadaan petani tembakau tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan identitas ekonomi nasional. 

Menurut Agus Parmuji, banyak pihak asing melalui skenario proxy war berusaha melemahkan industri strategis nasional seperti tembakau melalui intervensi kebijakan kesehatan global yang memojokkan industri rokok lokal.

“Kami mendukung visi Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan nasional, termasuk melindungi kedaulatan ekonomi petani tembakau dari intervensi asing. Kaji ulang kebijakan cukai rokok ini adalah langkah nyata melawan dominasi asing di sektor strategis,” pungkas Agus.

Harapan Terakhir: Tangan Presiden Prabowo

Para petani dan pelaku industri kini menaruh harapan besar pada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendengarkan suara rakyat di bawah. 

Evaluasi kebijakan cukai rokok yang adil dan proporsional diharapkan bisa menjadi salah satu agenda awal pemerintahan Prabowo-Gibran demi menyelamatkan industri dalam negeri.

“Kami tidak menolak cukai, kami hanya menuntut keadilan agar industri dan petani bisa hidup berdampingan dengan baik. Ini soal keberlangsungan ekonomi rakyat,” tegas salah satu petani di Temanggung.

Solusi dan Rekomendasi: Cukai Berkeadilan, Industri Bertahan

Sejumlah solusi yang diusulkan pemangku kepentingan kepada pemerintah antara lain:

Menetapkan tarif cukai rokok yang stabil untuk jangka menengah-panjang;

Mengklasifikasikan kebijakan cukai berdasarkan kategori industri dan kemampuan pabrikan;

Memberikan insentif khusus kepada pabrikan kecil dan petani untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal;

Memperketat pengawasan rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat;

Melibatkan perwakilan petani dan pabrikan lokal dalam forum pembahasan kebijakan fiskal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan industri hasil tembakau nasional tetap bisa bertahan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi desa dan daerah. (***)