Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Dalam langkah tegas menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) dan Korps Brigade Mobil (Brimob) untuk aktif dan responsif dalam memberantas premanisme di seluruh wilayah Indonesia. 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korbrimob Polri 2025 yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK, Jakarta, Kamis (15/05/2025).

“Seperti pemberantasan preman, di wilayah tertentu, wilayah industri, kasus lain yang mengganggu, debt collector, dan sebagainya,” ungkap Kapolri seusai membuka Rakernis.

Instruksi tegas ini dikeluarkan menyusul maraknya laporan masyarakat tentang meningkatnya praktik-praktik premanisme yang meresahkan. 

Premanisme tidak hanya terjadi di kawasan permukiman padat penduduk, tetapi juga menjalar ke kawasan industri, pasar, pelabuhan, hingga proyek-proyek pembangunan nasional strategis.

Arah Baru Penanganan Premanisme

Kapolri menekankan bahwa aksi premanisme tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan iklim investasi. 

Ia memerintahkan agar seluruh jajaran Baharkam dan Brimob di wilayah masing-masing tidak hanya menindak tetapi juga membangun komunikasi intensif dengan masyarakat guna menggali informasi lapangan secara akurat.

“Kita harus hadir, memahami keluhan masyarakat dan meresponsnya dengan cepat. Respons cepat itu adalah bagian dari tugas utama kita sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam bidang keamanan,” tegas Listyo Sigit Prabowo.

Pendekatan responsif ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang selama ini menjadi ujung tombak keamanan nasional.

Operasi Pekat Diperluas: Fokus pada Titik Rawan Premanisme

Sejalan dengan instruksi Kapolri, Polri kini tengah menjalankan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) secara serentak di berbagai daerah. 

Operasi ini bukan hal baru, namun kali ini pelaksanaannya bersifat khusus dan lebih intensif karena merespons situasi darurat yang dipicu oleh maraknya aksi preman di berbagai daerah.

“Operasi Pekat ini kami laksanakan mulai 1 Mei kemarin, dan tentunya ini akan terus berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing,” jelas Kapolri.

Dalam operasi ini, Polri menargetkan berbagai bentuk kejahatan jalanan, seperti pemalakan, pungutan liar, penipuan berkedok jasa keamanan, dan intimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu. 

Wilayah sasaran prioritas meliputi kawasan industri, pelabuhan, pasar tradisional, terminal, hingga titik-titik keramaian lainnya.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan

Tak hanya bergerak sendiri, Polri juga intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi jangka panjang dalam pencegahan premanisme. 

Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem deteksi dini dan penanganan terpadu yang efektif.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan stakeholder lokal sangat penting, agar kebijakan yang diambil bukan hanya reaktif tapi juga preventif,” ungkap salah satu pejabat Baharkam Polri.

Langkah-langkah konkret yang kini sedang dibahas bersama pemerintah daerah antara lain: penyediaan ruang pengaduan masyarakat, patroli gabungan rutin di titik-titik rawan, serta program penyuluhan hukum dan edukasi sosial di sekolah dan tempat ibadah.

Premanisme Merugikan Ekonomi dan Psikologis Masyarakat

Premanisme bukan hanya soal kriminalitas kecil, tetapi merupakan momok yang menimbulkan kerugian besar baik secara ekonomi maupun psikologis. 

Banyak pelaku usaha kecil yang mengaku diperas oleh oknum tidak bertanggung jawab. 

Pedagang pasar, sopir angkot, hingga kontraktor proyek pun tak luput dari sasaran pemalakan.

“Kalau dibiarkan, pelaku usaha akan takut berinvestasi. Premanisme bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah yang sedang berkembang,” ujar pengamat keamanan nasional, Dr. Ronny Rahardjo.

Dari sisi psikologis, masyarakat juga hidup dalam bayang-bayang ketakutan. 

Banyak warga enggan melapor karena khawatir terhadap ancaman balik dari para pelaku. 

Oleh karena itu, langkah tegas Polri sangat dinanti sebagai bentuk jaminan keamanan nyata bagi warga.

Peran Brimob: Gempur dengan Taktik Khusus

Dalam struktur kepolisian, Brimob memiliki kemampuan khusus dalam menangani situasi berisiko tinggi. 

Oleh karena itu, Korps Brimob ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan Operasi Pekat di daerah-daerah yang memiliki tingkat eskalasi kekerasan tinggi.

“Taktik yang digunakan akan disesuaikan dengan kondisi wilayah. Bila diperlukan, Brimob akan turun dengan kekuatan penuh,” ujar Komandan Korps Brimob Irjen Pol Imam Widodo.

Brimob juga dipersiapkan untuk menghadapi perlawanan kelompok preman yang terorganisir, termasuk yang berafiliasi dengan kekuatan politik atau kelompok radikal tertentu.

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Memberantas Premanisme

Polri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan berbagai bentuk premanisme. 

Masyarakat kini bisa memanfaatkan aplikasi layanan digital seperti Polri Super App, Lapor Kapolri, serta kanal-kanal pengaduan daring di masing-masing Polda.

“Tanpa partisipasi publik, pemberantasan premanisme akan berjalan lambat. Karena itu, kami imbau warga untuk tidak takut melapor,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.

Polri berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pelapor dan akan menindaklanjuti setiap pengaduan secara profesional dan transparan.

Ketegasan Kapolri Jadi Angin Segar

Arahan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandai babak baru dalam upaya memberantas premanisme di Tanah Air.

Dengan keterlibatan aktif Baharkam, Brimob, dan dukungan pemerintah daerah serta masyarakat, diharapkan ekosistem keamanan yang kondusif dapat benar-benar terwujud.

Premanisme yang selama ini menjadi benalu sosial dan penghambat pembangunan, kini tengah disapu bersih. 

Keseriusan Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu menjadi cermin bahwa negara hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini merasa tak memiliki daya lawan terhadap aksi-aksi intimidatif. (***)