Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kembali menegaskan bahwa prinsip efisiensi anggaran tetap menjadi pedoman utama dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Penegasan ini disampaikan Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5/2025), dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi fondasi penyusunan RAPBN tahun anggaran mendatang.

Sri Mulyani mengatakan bahwa efisiensi tidak hanya menjadi langkah penghematan, melainkan bagian dari strategi menjaga keberlanjutan fiskal nasional di tengah tantangan global dan domestik. 

Pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan APBN 2025 untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

“Kita masih akan perlu memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi. Evaluasi pelaksanaan APBN tahun ini menjadi dasar dalam menyusun RAPBN 2026,” ujarnya di Gedung DPR RI.

APBN Sebagai Instrumen Responsif dan Terarah

Dalam KEM-PPKF 2026, pemerintah menetapkan proyeksi defisit anggaran sebesar 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Angka tersebut mencerminkan upaya menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan efektivitas belanja negara.

Sri Mulyani menyatakan bahwa peran APBN sebagai instrumen fiskal tetap dioptimalkan untuk menghadapi dinamika ekonomi yang cepat berubah, baik dari sisi global maupun domestik. 

Oleh karena itu, alokasi anggaran akan difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan multiplier effect tinggi dan mampu mendorong pemulihan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBN itu instrumen fiskal yang tidak tak terbatas. Maka belanjanya harus selektif, fokus pada prioritas, dan memberi dampak nyata kepada masyarakat,” jelas Sri Mulyani.

Tidak Ada Kompromi dalam Efisiensi, Presiden Prabowo Dukung Konsistensi Kebijakan

Ketika ditanya mengenai arah kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani dengan tegas menyatakan bahwa prinsip efisiensi tetap menjadi bagian dari strategi fiskal ke depan.

“Kalau ditanya apakah kebijakan efisiensi akan tetap dijalankan? Jawaban saya tegas: iya, akan tetap dilakukan,” tegasnya.

Penyusunan RAPBN 2026 juga mengacu pada delapan agenda prioritas nasional (Asta Cita) yang menjadi platform pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Kementerian Keuangan akan menyesuaikan instrumen fiskal dan alokasi anggaran untuk mendukung agenda tersebut, seperti penguatan ketahanan pangan, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pertahanan dan keamanan nasional.

Proyeksi Makro Ekonomi 2026: Pertumbuhan dan Stabilitas Jadi Fokus

Dalam KEM-PPKF, pemerintah juga memaparkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan dalam penyusunan RAPBN 2026.

Target pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen, mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional ke depan.

Asumsi inflasi berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, dengan harapan stabilitas harga bisa dijaga melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. 

Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada dalam kisaran Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS, sejalan dengan prediksi tekanan eksternal dari kondisi global.

Untuk instrumen pasar keuangan, pemerintah menargetkan tingkat suku bunga SBN 10 tahun berkisar antara 6,6 persen hingga 7,2 persen, mempertimbangkan kondisi likuiditas dan sentimen investor terhadap surat utang negara.

Sektor Energi dan SDA Tetap Diperhitungkan

Dalam RAPBN 2026, sektor energi dan sumber daya alam (SDA) juga tetap diperhitungkan. 

Harga minyak mentah Indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price) diproyeksikan berada di kisaran USD 60 hingga USD 80 per barel, mengikuti tren harga minyak global dan dinamika geopolitik internasional.

Untuk lifting minyak bumi, pemerintah menetapkan target sebesar 600 ribu hingga 605 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditetapkan dalam kisaran 953 ribu hingga 1.017 ribu barel setara minyak per hari. 

Target ini akan menjadi basis penerimaan negara dari sektor migas serta menjadi indikator penting dalam menghitung neraca energi nasional.

Efisiensi Diimplementasikan di Semua Kementerian/Lembaga

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) akan menggunakan pendekatan berbasis hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan nyata. 

Pagu indikatif masing-masing K/L akan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas program serta kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

“Seluruh kementerian dan lembaga harus menyusun anggaran yang efisien, menghindari pemborosan, dan mengedepankan output yang jelas,” ujar Sri Mulyani.

Kolaborasi dengan DPR untuk Proses Politik Anggaran yang Transparan

KEM-PPKF yang disampaikan hari ini menjadi titik awal proses politik anggaran antara pemerintah dan DPR. 

Selanjutnya, akan ada pembahasan mendalam mengenai rincian asumsi dasar, proyeksi pendapatan, belanja negara, dan pembiayaan anggaran, yang akan berlangsung dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan hingga penetapan RAPBN 2026 menjadi UU APBN.

Sri Mulyani mengapresiasi dukungan dan keterlibatan aktif parlemen dalam memastikan penyusunan APBN dilakukan secara akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil.

“Kita ingin APBN menjadi alat yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan sekadar angka-angka,” pungkasnya.

Efisiensi sebagai Pilar Keseimbangan Fiskal di Era Baru

Dalam menghadapi transisi pemerintahan dan berbagai tantangan ekonomi global, efisiensi anggaran menjadi pilar penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. 

Langkah ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan visi Indonesia Emas 2045.

Konsistensi pemerintah dalam menjalankan prinsip efisiensi, termasuk dukungan dari Presiden Prabowo, akan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan APBN yang sehat, kredibel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat Indonesia. (***)