Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id - Dalam sebuah keputusan kontroversial dan penuh gejolak, Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara resmi mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional pada tahun ajaran 2025–2026.

Tindakan ini diambil setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, menuduh universitas ternama tersebut menyembunyikan data penting mengenai mahasiswa asing dan mendorong agenda-agenda yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme Amerika.

Pencabutan izin ini dilakukan melalui penghentian sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) yang menjadi dasar legal Harvard dalam menerima mahasiswa asing. 

Dalam keterangannya yang disampaikan kepada publik dan media pada Jumat, 23 Mei 2025, Noem menyatakan bahwa Harvard telah gagal memberikan informasi penting mengenai para pemegang visa pelajar asing, termasuk rekaman protes dan aktivitas mahasiswa selama lima tahun terakhir.

Tuduhan Serius: Harvard Disebut Dekat dengan Komunisme dan Antisemitisme

Kristi Noem menyebut bahwa keputusan ini bukan tanpa dasar. 

Ia menuding Harvard telah menjadi tempat berkembangnya “narasi radikal, kekerasan, antisemitisme, serta berkoordinasi dengan Partai Komunis China.” 

Dalam pernyataan resminya, Noem mengatakan bahwa “menerima mahasiswa internasional adalah sebuah hak istimewa, bukan hak mutlak. 

Universitas seperti Harvard telah memanfaatkan biaya kuliah tinggi dari pelajar asing untuk memperkaya dana abadi mereka yang sudah mencapai miliaran dolar.”

Langkah keras ini memicu kemarahan luas di kalangan akademisi dan komunitas mahasiswa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Harvard menolak tuduhan pemerintah, menyebutnya sebagai bentuk pembalasan yang tidak berdasar dan inkonstitusional.

Respons Keras Harvard: “Tindakan Balasan yang Ilegal”

Dalam pernyataan resminya, Harvard menyebut bahwa tindakan pemerintahan Trump adalah ilegal, merugikan, dan berbahaya bagi masa depan institusi pendidikan. 

“Kami berkomitmen penuh terhadap pendidikan mahasiswa internasional. Mereka adalah bagian integral dari komunitas kami. Apa yang dilakukan pemerintah bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak nilai-nilai akademik dan kebebasan berpikir yang kami junjung tinggi,” ujar perwakilan dari universitas tersebut.

Harvard juga menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah hukum untuk melawan keputusan ini. 

Dukungan dari berbagai pihak pun terus mengalir, termasuk dari anggota Kongres Partai Demokrat.

Kritik dari Politikus Demokrat: Serangan Terbuka terhadap Dunia Akademik

Perwakilan Demokrat dari Maryland, Jaime Raskin, menyebut tindakan tersebut sebagai “serangan tidak dapat ditoleransi terhadap independensi dan kebebasan akademik.” 

Ia menuding pemerintahan Trump menggunakan kekuasaannya untuk membungkam institusi yang tidak sejalan dengan pandangan politiknya.

Raskin mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya Trump menyerang Harvard. 

Sebelumnya, pemerintah telah membekukan dana hibah federal sebesar US$3 miliar, yang kemudian memicu gugatan dari pihak universitas.

Mahasiswa Internasional Jadi Korban Kebijakan Politik

Langkah ini berdampak langsung terhadap hampir 6.800 mahasiswa internasional di Harvard yang mewakili sekitar 27% dari total populasi mahasiswa. 

Mereka berasal dari berbagai negara seperti Tiongkok, India, Kanada, Korea Selatan, Inggris, Jerman, hingga Australia.

Data Harvard pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pelajar dari Tiongkok merupakan kelompok terbesar dengan jumlah mencapai 1.016 orang. 

Saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Tiongkok di Washington terkait langkah pemerintah AS ini.

Di sisi lain, Aaron Reichlin-Melnick, peneliti senior dari American Immigration Council, mengatakan bahwa ribuan mahasiswa internasional ini hanyalah korban dari kebijakan politik. 

“Tidak seorang pun dari mereka melakukan kesalahan. Mereka hanya menjadi korban tambahan bagi agenda politik Trump,” ujarnya melalui akun Bluesky.

Langkah Lanjutan: Ancaman untuk Universitas Lain

Dalam wawancara dengan Fox News, Kristi Noem tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan serupa terhadap institusi lain, termasuk Universitas Columbia. 

“Tentu saja kami mempertimbangkannya. Ini adalah peringatan bagi semua universitas di Amerika: berperilakulah lebih baik, atau bersiap menerima konsekuensinya,” ujarnya tegas.

Trump dan Perang terhadap Pendidikan Tinggi

Langkah ini merupakan bagian dari kampanye besar Presiden Trump yang dimulai sejak masa jabatannya pada Januari. 

Ia berjanji akan membersihkan institusi pendidikan tinggi dari “ideologi anti-Amerika, Marxis, dan radikal kiri.”

Trump juga mengkritik keras perekrutan tokoh-tokoh Demokrat oleh universitas-universitas ternama sebagai pengajar dan pemimpin. 

Ia menuding kampus telah menjadi sarang indoktrinasi politik yang menyimpang dari nilai-nilai konservatif Amerika.

Tak hanya itu, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS juga mengumumkan penghentian dana hibah tambahan senilai US$60 juta kepada Harvard karena dianggap gagal menanggulangi antisemitisme dan diskriminasi etnis di kampus.

Namun, dalam dokumen hukum yang diajukan ke pengadilan, Harvard menegaskan bahwa mereka telah mengambil berbagai langkah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa Yahudi dan Israel, serta memerangi segala bentuk diskriminasi.

Gugatan Hukum dan Ketidakpastian Masa Depan

Pakar hukum memperkirakan bahwa kasus ini akan berlarut-larut di pengadilan federal. 

Dalam kasus terpisah mengenai status hukum mahasiswa asing, seorang hakim federal telah memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat mencabut visa secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Namun, belum jelas apakah keputusan tersebut akan berdampak langsung terhadap tindakan pemerintah terhadap Harvard.

Implikasi Global dan Ancaman Terhadap Daya Tarik AS di Mata Dunia

Keputusan ini telah menjadi sorotan global. Banyak pengamat menilai bahwa langkah ini bisa berdampak negatif terhadap reputasi Amerika Serikat sebagai tujuan utama pendidikan tinggi. 

Harvard, yang selama ini menjadi simbol kejayaan pendidikan global, kini menjadi simbol ketegangan antara kekuasaan negara dan kebebasan akademik.

“Kalau Harvard saja bisa dipaksa tunduk, apa kabar universitas lainnya?” ujar seorang profesor hukum dari Yale University yang enggan disebutkan namanya.

Kasus pencabutan izin mahasiswa internasional di Universitas Harvard oleh Pemerintahan Trump menjadi babak baru dalam konflik antara kebijakan imigrasi, kebebasan akademik, dan dinamika politik dalam negeri AS. 

Tindakan ini tidak hanya berdampak pada institusi pendidikan, tetapi juga pada ribuan mahasiswa asing yang menggantungkan masa depan mereka di negeri Paman Sam.

Harvard bersiap melawan melalui jalur hukum, sementara dunia menanti, apakah ini akan menjadi titik balik dalam hubungan antara pemerintah dan lembaga akademik di Amerika. (***)