Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Papua Barat Daya - Ancaman serangan siber di Indonesia terus menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 

Hal ini diungkapkan Deputi III Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sulistyo, dalam kegiatan pembinaan tata kelola keamanan siber dan sandi di Kota Sorong, Papua Barat Daya. 

Namun ironisnya, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran dan kesiapan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, institusi, dan masyarakat, dalam melindungi aset digital yang mereka miliki.

Menurut Sulistyo, BSSN mencatat lebih dari 6,8 miliar anomali trafik di ruang siber nasional sepanjang periode Januari 2020 hingga Juni 2025. 

Sebagian besar berasal dari infeksi malware yang menyerang sistem digital, baik milik institusi pemerintah maupun sektor swasta.

“Kurangnya pemahaman dan respons terhadap ancaman ini menjadi tantangan tersendiri bagi penguatan sistem pertahanan siber nasional,” tegasnya.

Sulistyo menganalogikan sistem digital seperti sebuah rumah yang perlu dikenali struktur dan asetnya agar bisa dirancang perlindungan secara optimal. 

Tanpa identifikasi yang jelas terhadap aset digital seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya, maka sistem digital rentan terhadap serangan.

Ancaman Malware dan Rendahnya Respons Institusi

Berdasarkan hasil analisis insiden malware, BSSN menemukan tiga penyebab utama mengapa sistem rentan disusupi:

Penggunaan software bajakan,

Lisensi perangkat lunak yang tidak diperpanjang, dan

Tidak adanya antivirus aktif dalam sistem.

“Masih banyak instansi atau pengguna yang menggunakan software ilegal atau tidak melakukan pembaruan lisensi. Ini membuat sistem sangat rentan,” jelas Sulistyo.

Yang lebih mengkhawatirkan, ketika BSSN mengirimkan notifikasi tentang potensi serangan dari alamat IP tertentu, hanya sekitar 27 hingga 29 persen instansi yang memberikan respons atau melakukan validasi. 

Padahal, data yang dikelola oleh instansi tersebut seringkali menyangkut kepentingan publik secara luas.

“Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal tanggung jawab. Data itu milik masyarakat,” tambahnya.

Tiga Langkah Kunci Penguatan Keamanan Siber

Sulistyo menyarankan tiga langkah strategis yang wajib dilakukan oleh setiap institusi, baik pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta:

Identifikasi aset digital secara menyeluruh,

Gunakan software legal dan aktifkan antivirus terpercaya,

Lakukan pemantauan berkala terhadap aktivitas siber yang mencurigakan.

Selain itu, jika sebuah instansi menerima notifikasi dari BSSN atau Kominfo, mereka diminta untuk segera merespons dan mengambil langkah korektif.

VIDA: AI Picu Ancaman Baru, Tapi Juga Solusi Keamanan Siber

Di sisi lain, CEO VIDA, Niki Luhur, menyoroti bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) kini justru membuka peluang besar bagi penjahat siber untuk menjalankan aksinya. 

Menurut Niki, tidak hanya masyarakat awam yang terancam, tapi juga lembaga negara dan pemimpin pemerintahan berisiko menjadi korban manipulasi digital.

“Wajah dan suara manusia kini bisa dipalsukan secara sempurna dengan teknologi deepfake, sehingga deteksi penipuan menjadi semakin sulit,” ujar Niki dalam forum keamanan digital di Jakarta.

VIDA, sebagai penyedia layanan identitas digital, menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai sektor industri dalam program literasi digital dan perlindungan konsumen, seperti SIGUNA dan Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen.

VIDA juga aktif merilis kajian-kajian tentang tren kejahatan digital, mulai dari phishing, social engineering, hingga penipuan berbasis AI. 

Niki mengungkapkan bahwa VIDA tengah menyiapkan peluncuran white paper terbaru pada September yang ditujukan sebagai referensi strategis bagi pelaku usaha dan publik dalam menghadapi risiko digital masa kini.

“Kami ingin membangun pertahanan digital berbasis data dan edukasi. Ini penting agar masyarakat dan pelaku industri tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif,” tegas Niki.

Kesadaran Adalah Pertahanan Pertama

Pernyataan dari BSSN dan VIDA menegaskan satu hal penting: kesadaran adalah garis pertahanan pertama dalam keamanan siber. 

Tanpa identifikasi terhadap aset digital dan pemahaman terhadap ancaman yang terus berkembang, Indonesia akan terus menjadi target empuk serangan siber.

Diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkuat pertahanan digital nasional. 

Literasi digital, penggunaan perangkat legal, serta respons cepat terhadap peringatan siber harus menjadi budaya baru di era transformasi digital yang kian masif. (***)